oleh

Rakernas Kemenag 2015 : Program Kemenag Harus Beri Resonansi dan Solusi Terhadap Isu Aktual Umat Beragama

Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin Membuka Rapat Kerja Nasional Tahun 2015 di Jakarta (Dok : kemenag.co.id)
Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin Membuka Rapat Kerja Nasional Tahun 2015 di Jakarta (Dok : kemenag.co.id)

Satu Islam, Jakarta – Selain harus memiliki komitmen dan cara kerja yang sama dalam pengelolaan keuangan negara dan penyajian informasi akuntansi melalui implementasi akuntansi berbasis akrual yang harus direalisasikan pada tahun anggaran 2015, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menekankan agar daya responsibilitas Kemenag terhadap isu-isu aktual keagamaan baik intern maupun antarumat beragama yang muncul dalam skala lokal maupun nasional perlu ditingkatkan.

“Perlu diakomodir di dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan. Program strategis Kemenag harus memberi resonansi dan solusi terhadp isu-isu aktual umat beragama, baik yang terkait dengan peran regulator maupun peran teknis yang melekat dengan struktur organisasi, tugas dan fungsi Kemenag,” terang Menag saat menyampaikan arahan pada peserta Rakernas Kemenag tahun 2015 di Jakarta, Selasa (19/5) malam.

Menag dalam arahannya menekankan kembali untuk memberi perhatian terkait dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Ia menekankan agar setiap program yang dilaksanakan harus mampu menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat, terutama menyangkut bimbingan, pelayanan dan perlindungan umat beragama secara berkualitas dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

“Untuk itu, ouput dari setiap program harus menjadi fokus utama setiap satuan kerja,” tandas Menag.

Dikatakan Menag, peningkatan akuntabilitas tata kelola organisasi, pengelolaan keuangan negara dan kinerja Kementerian diharap tercermin antara lain dari berkurangnya temuan hasil pemeriksaann BPK. Demikian dikutip dari portal resmi Kemenag.

Untuk mencapai target tersebut, ujar Menag, Kemenag telah menetapkan target dan sasaran kinerja pada tahun 2015, antara lain tercapaianya Laporan Keuangan dengan opini WTP dengan kualitas yang lebih baik, terwujudnya inventarisasi dan penilaian asset yang semakin tertib ditandai dengan tidak adanya selisih nilai asset antara Kemenag dan Kementerian Keuangan, serta meningkatkan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Menag menegaskan bahwa predikat WTP bukan tujuan akhir, tetapi hanyalah mengukur sejauh mana kita mampu menyajikan laporan yang akuntabel, transparan dan kepatuhan (compliance) terhadap regulasi yang berlaku.

“Seiring dengan itu, saya berharap Rakernas kali ini menjadi sarana dalam menciptakan langkah-langkah strategis mewujudkan perencanaan program kerja secara komfrehensif dan terintegrasi antara satker pusat dan daerah, pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan peningkatan kualitas laporan keuangan tahunan yang kita sajikan ke publik” kata Menag.

Dalam pelaksanaan anggaran 2015, Menag minta perhatian seluruh unsur pimpinan Kemenag pusat dan daerah untuk mencermati dan mengantisipasi masalah-masalah pokok yang masih dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Seperti belanja bantuan sosial yang memerlukan perbaikan menyangkut ketepatan sasaran, laporan dan pertanggungjawabannya.(kemenag.co.id)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed