oleh

PTUN Tetap Menyegel Masjid Jemaah Ahmadiyah

segelSatu Islam, Jakarta – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mengabulkan salah satu gugatan pihak Ahmadiyah Bekasi, Jawa Barat. Kuasa hukum Ahmadiyah Bekasi, Andang Budi Satria mengatakan, gugatan yang dikabulkan oleh PTUN adalah soal pencabutan seng di masjid oleh Pemkot Bekasi. Pemasangan seng dilakukan Pemkot Bekasi untuk menghalangi jemaat melakukan kegiatan di dalam masjid.

“Yang soal pemasangan seng dikabulkan semua. Tapi yang perkara penggembokan ditolak. Oleh karena itu kami akan ajukan banding. (Kapan pak?) masih kita pikirkan waktunya,” kata Andang Budi Satria saat dihubungi Kamis lalu (5/12).

Andang Budi Satria menambahkan, pihaknya juga tengah menyiapkan langkah hukum apabila Pemkot Bekasi mengajukan banding atas keputusan PTUN tersebut. Bila tidak, maka seng yang selama ini mengelilingi mesjid di Jatibening akan segera dicabut.

“Penguncian itu dianggap sah. Hakim mengatakan hal itu dilakukan sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 Menteri pada Ahmadiyah, serta Pergub Jawa Barat dan Peratura Walikota  Bekasi melarang Ahmadiyah “untuk menyebarkan ajaran mereka,”  kata Isnur.

“Pengadilan berubah sikap dalam kasus kedua. Mereka mengabaikan fakta bahwa walikota telah salah menyegel masjid. Mereka masih mengikuti peraturan tersebut.”

Pada tahun 2011, walikota Bekasi mengeluarkan peraturan melarang semua kegiatan Ahmadiyah. Pada bulan November 2011, Satpol PP kota Bekasi  melakukan langkah pertama menutup masjid dengan menempatkan tanda besar di depan masjid yang menyatakan bahwa semua kegiatan di sana telah diperintahkan untuk berhenti.

Pada tanggal 8 Maret tahun ini, pemerintah memasang tanda lain. Kali ini, mengutip SKB menteri yang dikeluarkan pada tahun 2008 , peraturan gubernur Jawa Barat, sebuah dekrit dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan peraturan awal walikota Bekasi terkait pembatasan kegiatan Jemaah Ahmadiyah. Pada hari yang sama, Satpol PP menutup pintu masuk ke masjid.

Pada tanggal 5 April, dalam menanggapi melanjutkan kegiatan di masjid, petugas Satpol PP naik sampai masjid dengan lembaran seng – meskipun 30 anggota jemaat yang masih berada di dalam.  Padahal Masjid itu sendiri mempunyai Sertifikat Hak Milik sejak tahun 1989 dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang juga dikeluarkan Pemkot Bekasi pada 28 April 1997 silam.

 

Sumber : The Jakarta Globe

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed