Home / Opini / Peran TNI dalam Penanggulangan Terorisme

Peran TNI dalam Penanggulangan Terorisme

Pasukan khusus TNI AU saat aksi pembebasan sandera teroris. – Foto: Liputan6.com

Satu Islam – Terorisme merupakan bentuk kejahatan yang sangat luar biasa bahkan sudah menjadi ancaman bagi kedaulatan bangsa dan negara. Oleh karena itu, tindakan untuk memberantas aksi-aksi teror juga harus luar biasa dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Upaya pemberantasan terorisme sebaiknya tidak hanya terfokus pada koridor sistem peradilan pidana (criminal justice system). Pemberantasan dan pencegahan terorisme harus lebih komprehensif agar para pelaku teror tidak lagi mendapat ruang untuk beraksi di Tanah Air.

Belakangan, wacana segera melakukan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU (UU Terorisme) kembali mencuat. Aksi teror bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, beberapa waktu lalu, kembali membuka wacana agar revisi UU Terorisme segera dituntaskan.

Menanggapi aksi bom itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyinggung agar revisi UU Terorisme itu segera dituntaskan pemerintah dan DPR. Menurut Presiden, perlu ada payung hukum yang kuat guna memberantas terorisme sampai ke akar-akarnya. Presiden mengatakan, lewat revisi itu, aparat bisa lebih maksimal dalam melakukan penindakan terhadap aksi-aksi terorisme. Dalam pernyataannya itu, Presiden mengungkapkan kerisauannya terhadap revisi UU Terorisme yang sudah lebih setahun tak kunjung selesai dituntaskan.

Presiden juga menekankan pentingnya memberikan kewenangan kepada TNI untuk masuk di dalam revisi UU Terorisme itu. Wacana tentang keterlibatan TNI dalam memberantas terorisme ini yang memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian kalangan, terutama aktivis hak asasi manusia (HAM) mengatakan, pelibatan TNI tidak perlu dimasukkan dalam revisi UU Terorisme. Dalam pandangan mereka, peran TNI dalam penanggulangan terorisme sudah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal 7 Ayat (2) UU TNI menyatakan, salah satu tugas pokok TNI selain perang adalah mengatasi aksi terorisme.

Selama ini, peran TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme memang sebagai operasi perbantuan. TNI berada di bawah koordinasi Polri dalam operasi-operasi pemberantasan terorisme. Sebagai contoh, TNI hanya bersifat membantu Polri dalam aksi penumpasan kelompok teroris pimpinan Santoso di Poso, Sulawesi Tengah.

Peran TNI yang sekadar menjadi pelengkap, karena selama ini upaya pemberantasan terorisme dilakukan melalui pendekatan sistem peradilan pidana. Aksi-aksi teror dipandang hanya sebagai sebuah kejahatan (crime), sehingga penanggulangannya juga melalui sebuah sistem pidana.

Nilai luar biasa (extraordinary) dalam terorisme masih sebatas pada dampaknya (jumlah korban yang besar) serta jaringan organisasinya yang besar. Terorisme di dalam UU tentang Terorisme belum dipandang sebagai bentuk ancaman bagi kedaulatan serta keutuhan bangsa dan negara.

Dalam pandangan kita, paradigma tentang pemberantasan terorisme itu harus diubah. Upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme harus dilihat sebagai ancaman bagi negara. Apalagi, saat ini organisasi-organisasi terorisme sudah semakin luas, bahkan mengancam keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan niatan kelompok itu membentuk sebuah khilafah di Indonesia.

Bila kita melihat lebih dalam lagi, akar dari terorisme adalah radikalisme yang belakangan terlihat kian tumbuh subur di Indonesia. Upaya untuk memberantas radikalisme itu tentu harus melibatkan semua elemen bangsa, baik pemerintah, tokoh-tokoh agama dan masyarakat, elite politik, Polri, dan juga TNI.

Jika kita melihat sejarah, jelas terlihat bahwa TNI dibentuk oleh rakyat. Hal itu yang membuat TNI secara psikologis historis lebih dekat dengan rakyat. Secara struktur, saat ini TNI memiliki bintara pembina desa (babinsa). Struktur TNI yang hingga ke tengah masyarakat itu, jika dimanfaatkan dengan benar, bisa menjadi sumber daya yang mumpuni dalam mencegah radikalisme dan terorisme di Tanah Air.

Selain itu, kelompok-kelompok teroris saat ini juga memiliki kekuatan senjata yang sangat hebat. Mereka juga bergerak secara bergerilya di hutan-hutan bahkan “bersembunyi” di tengah masyarakat, seperti yang dilakukan kelompok Santoso di Poso.

Dengan kekuatan organisasi teroris seperti itu, maka satu-satunya cara untuk menumpasnya adalah dengan kekuatan militer pula. Apalagi, TNI dikenal di kalangan militer internasional memiliki kemampuan untuk menghadapi perang kota, konsep yang kini banyak dipakai kelompok teroris internasional.

Untuk itu, kita berharap agar pelibatan TNI dalam ikut memberantas terorisme diatur pula dalam revisi UU Terorisme nanti. Dalam hemat kami, paradigma UU Terorisme harus diubah, tidak lagi dengan pendekatan sistem peradilan pidana atau penegakan hukum semata. Upaya pemberantasan terorisme yang ada di dalam UU itu harus bersifat komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen bangsa, termasuk TNI dan kalangan intelijen.

Tentu saja kita tidak ingin pelibatan TNI itu menjadi momok bagi kebebasan dan demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, batasan-batasan tersebut penting diatur dalam revisi UU Terorisme agar pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme tetap dalam koridor HAM dan demokrasi.

Sumber: Suara Pembaruan

 

About Abu Nisrina

Check Also

Spirit Lokalitas dan Perjuangan Kemerdekaan

Oleh: Surahmat Tiro Satu Islam – Perjuangan kemerdekaan tak melulu soal Soekarno dan Hatta. Meski …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *