Home / Opini / Bung Karno dan Islam Nusantara

Bung Karno dan Islam Nusantara

BUNG-KARNO
Ir. Soekarno

Satu Islam – Bagi saya, Bung Karno bukan hanya pemikir yang bergulat dengan tema-tema seputar demokrasi, sosialisme, nasionalisme, kapitalisme, marxisme, dan ide Barat lainnya, melainkan juga dengan islamisme.

Kalau hari ini ramai dipercakapkan gagasan Islam Nusantara, pada titik tertentu, wacana ini mendapatkan personifikasinya pada sosok Bung Karno walaupun dia tidak datang dari kelompok santri, tetapi pemikiran Islamnya melambangkan bagaimana Bung Besar menafsirkan keyakinannya secara progresif dan kontekstual.

Di bawah asuhan HOS Tjokroaminoto dan sedikit banyak pengaruh dari pidato-pidato pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan, terlebih saat diasingkan ke Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 1934-1938, Bung Karno benar-benar merenungkan hakikat keberagamaannya secara subtil dan mendalam.

Tuhan yang selama ini dicarinya, dalam sepi dan keheningan tanah Ende telah ‘ditemukannya’.

Pergulatan ketuhanan yang tidak saja dihujamkan ke kedalaman sukma, tetapi juga direfleksikan dalam pikir seperti nampak pada korespondensinya dengan A Hassan yang kemudian dibukukan menjadi ‘Di Bawah Bendera Revolusi.’ Bung Karno menulis, “Di dalam surat-surat itu adalah tergurat sebagian garis perubahannya saya punya jiwa. Dari Islamnya hanya raba-raba saja menjadi jiwa yang Islamnya yakin. Dari jiwa yang mengetahui adanya Tuhan, tetapi belum mengenal Tuhan, menjadi jiwa yang sehari-hari berhadapan dengan Dia.”

Di Ende juga Bung Karno suntuk membaca buku-buku Islam, seperti The Spirit of Islam (Sayyed Ameer Ali) dan The Rising Tide of Color, The New World of Islam karya Lothrop Stoddard.

Daulat akal

Tuhan (agama) dalam pikiran Bung Karno tidak dikonseptualisasikan secara abstrak, mistik, dan serbasilam, tetapi tampil dalam sebuah gambaran yang maju, modern, bahkan mengandaikan untuk dicarikan tautan sejarahnya pada masa kejayaan Islam, ketika nalar menjadi daulat utama dan kebebasan berpikir dirayakan sedemikian rupa seperti nampak saat zaman keemasan manakala figur semacam Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, para teolog Mu’tazilah, dan lainnya mengambil peran besar dalam tubuh keumatan.

Otentisitas keberagamaan tidak diletakkannya pada sikap arkhaik kembali kepada kitab suci secara harfiah, tapi justru kembali pada kekuatan daya pikir, pada semangat zaman.

Pada ‘api Islam’ bukan ‘abu Islam’, sebab hanya ‘api’ yang bisa memberikan kepastian bahwa agama itu hadir membawa pencerahan, perubahan, dan pembebasan.

Sementara ‘abu’ hanya menyisakan keberagamaan yang jumud, stagnan, puritan, dan ramai sebatas pekik upacara ritualistik.

Seperti inilah pandangan Soekarno, “…Akal yang masih terikat pada tradisi pikiran sendiri dan belum akal merdeka, tak dapat kita pakai sebagai penyuluh untuk mencari kebenaran. “Agama adalah bagi orang yang berakal,” begitulah Nabi bersabda. Orang yang berakal hanyalah orang yang bisa menggunakan akalnya itu dengan merdeka. Orang yang akalnya masih terikat bukanlah orang yang berakal. Orang yang demikian itu adalah orang yang mengambing kepada tradisi pikiran sendiri. Orang yang demikian itu adalah kuddemensch… Sekali lagi, janganlah kita berkepala batu. Marilah kita mau, suka, rida kepada penelaahan kembali. Hasilnya, bagaimana nanti. Tetapi keridaan kepada penelaahan kembali dan her-orienteering, itulah syarat tiap-tiap kemajuan.”

Akal sebagai anugerah terbesar Tuhan, tidak hanya harus dirawat, tapi juga wajib digunakan untuk kepentingan bangsa dan agama.

Akal secara ontologis sebagai identitas utama yang membedakan manusia dari ternak.

Soekarno menulis, “Agama Islam hanya dapat berkembang betul, bilamana umat Islam memperhatikan benar-benar akan tiga buah sendi-sendinya: Kemerdekaan ruh, kemerdekaan akal, kemerdekaan pengetahuan… Akal dan Islam mempunyai tujuan yang sama, yaitu membimbing kehidupan umat manusia.”

Maka, menjadi sangat mafhum seandainya Bung Karno menertawakan aktivis Islam politik yang menahbiskan khilafah sebagai sistem politik Islam yang harus diperjuangkan sebagai pantulan kewajiban beragama.

Bagi Bung Karno, sikap politik seperti itu justru secara sempurna melambangkan absennya nalar dalam kaidah berzikir umat Islam, defisit akal sehat.

Khilafah sangat relevan untuk konteks zamannya, tetapi menjadi historis ketika hendak diterapkan pada saat berbeda apalagi dalam latar tanah air yang berlainan budaya dan atmosfer sosial-politiknya.

Ketuhanan yang berkebudayaan

Di titik ini, saya menjadi dapat memahami seandainya di kemudian hari saat Sidang BPUPKI, Soekarno tidak mengusulkan frasa sila, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, tapi “Ketuhanan Yang Berkebudayaan” lengkap dengan etika imperatifnya keramahtamahan dan gotong royong.

Dalam frasa kedua yang menjadi usulannya, nampak bagaimana Bung Karno memiliki kehendak luhur menjadikan penghayatan keagamaan itu menyatu dalam pengalaman berkebudayaan.

Dalam ‘Ketuhanan Berkebudayaan’ tersirat jelas sebuah cara beragama yang menghargai kebudayaan dan kebudayaan pun memiliki haluan visi metafisik yang tegas, yakni berketuhanan.

Tuhan (beragama) secara akulturatif. Bukan agama formalistis sebatas pengakuan verbal percaya kepada Tuhan, tapi beragama yang menjadi daging, darah, dan roh.

Itu semua hanya dimungkinkan ketika agama itu melakukan perkawinan silang dengan kebudayaan.

Di sini, saya melihat apa yang dilakukan Bung Karno, tentu dengan bahasa berbeda, menjadi beririsan dengan yang dilakukan para Walisongo. Bung Karno seorang modernis sekaligus tradisionalis.

Seorang yang menjunjung tinggi rasio, tapi pada saat yang sama, terhunjam dalam akar tradisi.

Memimpikan konfigurasi Islam rasional, tetapi rasionalisme yang diimaninya bukan otomatis menampik tradisi, melainkan malah menjadikan tradisionalisme sebagai jalan pembebasan, jalan berpikir yang membumi.

Sebuah metode dialektik yang sesungguhnya banyak diilhami gurunya ketika mondok di HOS Tjokroaminoto, sosok raja Jawa tanpa mahkota, yang mana gagasan nasionalisme, islamisme, dan ideologi kiri mengalir deras dari pemikirannya.

Islam dihadirkan sebagai kekuatan budaya. Hanya yang membedakannya, yakni Soekarno sekaligus menjadikan Islam sebagai kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap kaum kolonial seperti nampak dalam tulisannya saat muda, “Islam, Nasionalisme, dan Marxisme” yang di kelak secara artikulatif, dirumuskan dalam Nasakom yang sering dipahami kelompok puritan secara salah kaprah.

Kebangsaan

Islam Nusantara yang dianggit Soekarno inilah yang kemudian ketika ditarik dalam konteks kebangsaan menjadi nampak sebangun.

Soekarno dan manusia pergerakan lainnya, ketika merumuskan dasar-dasar negara dengan sangat cemerlang menggunakan rute eklektik.

Hamparan agama yang beragam, etnik yang majemuk, serta bahasa yang berjumlah ratusan lengkap dengan budayanya yang tak terbilang, kemudian diramu dan dipadatkan menjadi Pancasila yag secara aklamasi diterima semua kalangan.

Beragama tidak diidentikkan dengan sikap menyontek budaya lisan, tapi harus tegak lurus dengan kultur setempat.

Beragama tidak berarti antipati terhadap nasionalisme, tapi justru bangsa yang baru saja diproklamasikannya itu menjadi hamparan luas untuk beribadah tanpa harus melucuti Pancasila sebagai dasar negara merdeka (philosofische grondslag) yang menjadi ideologi bangsa dan tanpa mesti memorakporandakan kesepakatan-kesepakatan yang telah dilakukan kaum leluhur, manusia pergerakan, the founding fathers (para pendiri bangsa).

Asep Salahudin, Dekan Fakultas Syariah IAILM Pesantren Suryalaya,Tasikmalaya – Peneliti di Lakpesdam PWNU Jawa Barat

About Abu Nisrina

Check Also

Seksi Suriah

Oleh: Anwar Aris Satu Islam – “Dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah.” Godbless Pasca …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *