oleh

NU dan Muhammadiyah Duduk Bareng Bahas Khilafah

Satu Islam, Jakarta – Dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sepakat menolak jika ada organisasi yang ingin mengembangkan khilafah sebagai pengganti Pancasila. keduanya sepakat untuk tidak memberi tempat kepada pengikut paham radikalisme tumbuh di Indonesia.

Hal itu tercetus ketika petinggi kedua ormas tersebut menghadiri sebuah diskusi yang mengambil tema “Negara Pancasila dan Khilafah” di Jakarta, Sabtu 20 Mei 2017.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan sejak dulu para pendiri NU dan Muhammadiyah sepakat menjadikan pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi negara Indonesia. Dia juga menegaskan Indonesia adalah negara kebangsaan, bukan negara yang berdasarkan salah satu agama.

“Negara ini negara nation kebangsaan. Kalau kyai-kyai NU tahun 30-an menyebutnya Darussalam atau negara damai, bukan negara agama, bukan negara suku,” kata Said.

Menurutnya, ketika ada gerakan seperti menentang Pancasila atau menggeser dasar negara harus disikapi dengan tegas yaitu membubarkannya. Oleh karena itu dia meminta agar masyarakat tidak terpengaruh dengan ideologi lain selain Pancasila.

“Setiap gerakan yang mengarah bertentangan dengan prinsip itu harus disikapi dengan sikap yang tegas, jangan dibiarkan. Ya kalau masih kecil, ya kalau besar, jutaan anggotanya apa tidak merongrong itu? Minimal mengurangi rasa nasionalisme kita, mengurangi kecintaan kita pada Pancasila, komitmen kita pada Pancasila UUD 45. Minimal itu kan paling tidak di saat-saat sekarang kita butuh persatuan dan kesatuan yang lebih kuat lagi,” ujarnya.

Menurut Said Aqil, tindakan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dilakukan pemerintah, merupakan salah satu langkah penanggulangan terhadap semakin meluasnya pemahaman anti NKRI.

Said Aqil mengatakan, dengan adanya pertemuan antara NU dan Muhammadiyah ini, bisa menjadi gambaran bagi umat Islam untuk kembali bersatu. Memegang teguh Pancasila dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menyatakan menolak jika ada organisasi yang ingin mengembangkan khilafah sebagai pengganti Pancasila.

“NKRI adalah sebuah pilihan yang tepat untuk Indonesia yang majemuk. Indonesia yang beragam itu hanya bisa kita sinergikan kalau kita memiliki satu dasar negara yang mengikat semuanya,” jelasnya.

paham anti NKRI begitu mudah masuk ke Indonesia, karena beberapa hal. Seperti keterbukaan di era informasi dan kedekatan emosional antara Palestina dan Indonesia.

“Secara historis, kedekatan sangat kuat, Indonesia dengan Arab, Palestina. Konflik di Palestina akan dapat berbagai resonansi di sini. Apalagi kalau ada yang terbunuh di Palestina, demo besar-besar,” kata Mu’ti.

Tantangan saat ini, lanjut Mu’ti,  bagaimana warga meyakini Pancasila sebagai dasar negara merupakan ideologi yang paling tepat.

“Indonesia ini majemuk bagaimana menyakini konsepnya Pancasia dan UUD ini 1945. Prinsip penting maka pembinaan generasi muda di level pelajar. Mahasiswa harus lebih sistematis kita lakukan untuk menjangkau mereka yang selama ini kurang dapat perhatian,” katanya.

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed