Home / Nasional / Silaturahmi PP Muhammadiyah-PGI Sepakat Hindarkan Diri dari Radikalisme

Silaturahmi PP Muhammadiyah-PGI Sepakat Hindarkan Diri dari Radikalisme

Foto: pgi.or.id

Satu Islam, Jakarta – Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan, salah satu peran penting yang perlu diambil oleh lembaga seperti PP Muhammadiyah  dan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) adalah menyadarkan para elit kekuasaan dan elite-elite politik agar bertanggung jawab secara moral atas kehidupan berbangsa ini.

Haedar menyebutkan, situasi kebangsaan saat ini membutuhkan perhatian besar dari lembaga-lembaga keumatan.

“Dalam perjalanan sejarah bangsa, lembaga keumatan seperti Muhammadiyah dan PGI telah berkontribusi besar atas perkembangan kehidupan berbangsa. Karenanya, situasi kebangsaan saat ini dimana muncul isu seperti radikalisme Islam, meningginya keretakan sosial di antara berbagai elemen anak bangsa hingga yang terakhir diterbitkannya Perppu No 2/2017 tentang Ormas dan aliran anti Pancasila pun perlu mendapat perhatian,” kata Haedar saat Kunjungan Silaturahmi PP Muhammadiyah ke kantor PGI, belum lama ini.

Berdasarkan siaran persnya,  Senin 7 Agustus 2017, Ketum Muhammadiyah Haedar Nashir berkunjung ke kantor PGI didampingi oleh Sekjen Dr H Abdul Mu’ti, dan pengurus pusat lainnya.

Dalam silaturahmi yang disambut oleh oleh Ketua Umum PGI, Henriette T. Hutabarat Lebang tersebut, selain menjadi kunjungan balasan, juga menjadi wadah penjaringan aspirasi antar umat beragama terkait persoalan kebangsaan.

Salah satunya, terkait kesenjangan. Haedar pun resah terhadap keberadaan mafia-mafia yang memainkan kepentingan politik pragmatis yang semakin mencengkeram. Oleh karenanya, dalam menghadapi persoalan kebangsaan, Haedar mengharapkan persatuan antar umat beragama dapat diperkokoh.

“Kalau kekuatan masyarakat seperti kita tidak bersatu dan membawa misi kenabian, para mafia akan terus mencengkram, dan lewat tangan-tangan politik pragmatis akan terus memainkan peran luar biasa. Sementara kerakusan para mafia ini seakan tidak ada ada batasnya. Bahkan warga negara yg miskin semakin termiskinkan,” tutur Haedar dalam pertemuan tersebut.

Menyoroti persoalan bangsa tersebut, Headar mengatakan, Muhammadiyah sendiri mengedepankan Islam yang berkemajuan, dengan sikap objektif dan rasional dalam menyikapi berbagai situasi kebangsaan ini. Mereka juga menghindarkan diri dari sikap-sikap politik yang memicu berkembangnya berbagai masalah seperti radikalisme.

Sambut Positif

Sementara itu, Ketua Umum PGI, Henriette Lebang, mengatakan, melihat kondisi bangsa saat ini, ada empat keprihatinan gereja- gereja di Indonesia. Yakni kemiskinan, ketidakadilan, radikalisme dan kerusakan lingkungan.

Lebang menuturkan, dalam merespons keempat isu tersebut, PGI selalu mengharapkan keterlibatan dan kerja sama berbagai pihak, termasuk Muhammadiyah, untuk bersama-sama membangun bangsa.

“Kunjungan silaturahmi ini menjadi sangat bermakna untuk membangun kesepahaman satu dengan yang lain dan melakukan kerja-kerja bersama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih baik dan sejahtera dalam semangat kekeluargaan,” kata Lebang.

Lebang pun sepaham dengan apa yang dikhawatirkan oleh Haedar. Menurutnya, mafia ekonomi justru lebih berbahaya. Ia pun mengharapkan akan ada kerjasama yang kuat antar seluruh elemen bangsa. Salah satunya dengan menyikapi perbedaan pandangan dengan arif.

“Kita harus bangun kerjasama yang kuat karena persoalan kita dan keprihatinan kita sama. Salah satu tugas yang perlu kita lakukan,  kalau ada perbedaan pandangan jangan langsung mencaci-mak. Ini tidak mncerminkan ruh masyarakat kita. Agenda politik turut memperkeruh suasana, menjadikan agama sebagai persoalan,  yang sebenarnya bukanlah persoalan agama,” tuturnya.

Selanjutnya, dalam menyikapi Perpu no 2/2017, Lebang menyatakan bahwa PGI menyambutnya dengan positif, tetapi juga mengkritisinya secara objektif dan rasional.

“Kita menyadari, situasi kebangsaan akhir-akhir ini mengalami pengerasan yang berbeda dari waktu-waktu sebelumnya. Hal ini terjadi karena kurang dirawatnya perbedaan yang ada dalam kehidupan berbangsa. Untuk itu Perpu ini dapat dilihat secara positif sebagai respons atas situasi kebangsaan tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, kepada Presiden, Lebang menegaskan, Perpu ini tidak dijadikan alat kekuasaan untuk membungkam masyarakat yang bersuara kritis kepada kekuasaan.

“Untuk itu, PGI menyarankan agar Perpu dilengkapi dengan berbagai persyaratan dan indikator yang jelas,” katanya.

Sedangkan Abdul Mu’ti menanggapi bahwa persatuan dan kebersamaan yang dibangun antar elemen bangsa ini penting. Menurutnya, dari relasi yang dibangun tersebut akan banyak hal yang mampu dilakukan bersama, khususnya dalam merespon berbagai persoalan bangsa.

“Harusnya banyak yang bsa kita lakukan tanpa banyak berkata-kata. Kita ingin kerjasama yang berbasis kesamaan pandangan serta persoalan kebangsaan yang selama ini kita gaungkan. Saat ini, harus lebih aktif menunjukkan kebersamaan terutama dalam hal kebangsaan,” kata Mu’ti.

Sebagai informasi, dalam silaturahmi itu, PGI dan Muhammadiyah sepakat untuk bersatu mencegah berbagai bentuk provokasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan perpecahan di antara anak bangsa. Terutama dalam menghadapi Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019

 

About Abu Nisrina

Check Also

Dedi Mulyadi: Radikalisme Bertentangan dengan Budaya

Satu Islam, Purwakarta – Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Masyarakat …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *