Home / Nasional / Sidang Gugatan UU Penodaan Agama: MUI Bukan Patokan Satu-Satunya Keislaman

Sidang Gugatan UU Penodaan Agama: MUI Bukan Patokan Satu-Satunya Keislaman

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (tengah) didampingi Hakim MK memimpin sidang di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017 – Foto: Antara

Satu Islam, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan gugatan uji materi UU Nomor 1/PNPS/1965 atau UU Penodaan Agama pada Senin 10 Oktober 2017.  Pihak penggugat adalah penganut Ahmadiyah.

Gugatan ini mempermasalahkan Pasal 1, 2 dan 3 dalam UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juncto UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang.

Penggugat menilai hak konstitusionalnya terlanggar akibat pemberlakuan ketiga pasal itu. Sebab, tiga pasal itu menjadi dasar penerbitan SKB tiga menteri.

Maksudnya ialah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. SKB terbitan 2008 itu selama ini menjadi dasar penyesatan Ahmadiyah sekaligus memicu aksi kekerasan dan persekusi terhadap penganut ajaran ini.

Menurut saksi ahli, yang dihadirkan oleh penggugat di persidangan lanjutan perkara itu pada hari ini, Mohammad Qasim Mathar, fatwa MUI bukan patokan satu-satunya keislaman. Sebab, selama ini fatwa MUI dijadikan dasar penetapan SKB.

“Fatwa MUI bukan patokan satu satunya keislaman. Kita harus hormati yang lain seperti fatwa MUI. Selalu ada kitab kitab yang dihormati masing masing penganut. Saudi bukan kiblat satu-satunya Islam. Di sana mazhabnya Wahabi. Itu kebijakan masing-masing negara,” ujar Qasim.

Selain itu, dalam persidangan tersebut Qasim berpendapat bahwa jangan sampai negara dibikin capek karena mengurusi perbedaan pandangan keislaman. Perbedaan tersebut adalah hal yang wajar dan tidak menyebabkan seseorang atau kelompok harus dinyatakan bukan Islam.

“Sekarang Ahmadiyah. Mungkin berikutnya Syiah. Yang akan datang tiba gilirannya NU. Tiba gilirannya Muhammadiyah. Negara akan capek seperti itu,” papar Qasim.

Qasim berharap agar MK dapat memastikan semua peraturan yang terbit di bawah MK tidak membuat warga negaranya kehilangan hak untuk beribadah sesuai keyakinannya. Ini diyakini Qasim sejalan dengan UUD 1945.

Sementara saksi dari pihak pemerintah, yakni Koordinator Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN Kejaksaan Agung, Mia Amiati mengklaim UU Penodaan Agama tidak bertentangan dengan konstitusi. Menurut dia SKB itu tidak membatasi kebebasan beragama bagi penganut Ahmadiyah.

“UU Penodaan Agama tidak melarang seseorang untuk melakukan penafsiran terhadap suatu ajaran agama ataupun melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai suatu agama (resmi) di Indonesia,” kata dia.

Dia menjelaskan UU itu tidak membatasi kebebasan warga negara menjalankan semua keyakinannya. “Yang dilarang adalah sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum (ajaran yang menyerupai tapi tak sesuai ajaran pokok agama resmi),” kata dia.

Mia mengakui penafsiran terhadap suatu ajaran tertentu memang merupakan hak kebebasan berpikir bagi masyarakat di Indonesia. Tapi, dia melanjutkan, penafsiran itu harus sesuai dengan pokok-pokok ajaran dan melalui metodologi yang benar berdasarkan ketentuan kitab suci masing-masing agama.

“Sehingga kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat mutlak atau absolut,” ujar dia.

Mia melanjutkan, “Tafsir yang tidak berdasarkan pada metodologi umum para penganut agama serta tidak berdasarkan sumber kitab suci, akan menimbulkan reaksi yang mengancam keamanan dan ketertiban umum apabila dilaksanakan di muka umum.”

About Abu Nisrina

Check Also

Tantangan Jurnalis Meliput Isu Agama di Indonesia

Satu Islam, Jakarta – Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Dominasinya bahkan mencapai lebih dari …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *