Home / Nasional / PBNU: Khotbah Jumat Tidak Sah Kalau Mencaci-maki Orang

PBNU: Khotbah Jumat Tidak Sah Kalau Mencaci-maki Orang

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj saat konferensi pers terkait rencana penyelenggaraan Munas dan Konbes NU 2017 di gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat 22 September 2017 – Foto: Kompas

Satu Islam, Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)  menggelar Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2017 pada 23-25 November di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah muktamar itu mengangkat tema “Memperkokoh Nilai Kebangsaan Melalui Gerakan Deradikalisasi dan Penguatan Ekonomi Warga.”

Saat konferensi pers terkait rencana penyelenggaraan Munas dan Konbes NU 2017 di gedung PBNU, Jakarta Pusat, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan, sebagai ormas keagamaan tersebesar, NU ingin menegaskan komitmennya dalam membentengi bangsa Indonesia dari paham radikalisme sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Said menuturkan, meski sekilas tampak berbeda, namun deradikalisasi dan penguatan ekonomi merupakan dua hal yang berkaitan. Jika perekonomian warga membaik, tentu tidak akan mudah terpapar propaganda radikal.

Oleh sebab itu, Said berharap Munas dan Konbes mendatang mampu menghasilkan keputusan sekaligus sikap NU untuk menyelesaikan dua persoalan tersebut.

“Hasil pembahasan Munas dan Konbes secara internal akan menjadi bagian dari langkah organisasi untuk menguatkan umat. Secara eksternal, akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah untuk ditindaklanjuti,”ujar Said Jumat 22 September 2017.

Dalam Munas, para alim ulama akan memfokuskan bahasan proyek infrastruktur, ujaran kebencian dalam berdakwah, Islam dan disabilitas, pembahasan RUU KUHP dan RUU Anti-terorisme.

Menurut Said, pada era digital saat ini, ujaran kebencian dan konten negatif lebih mudah direproduksi oleh masyarakat.

Kata dia, implikasinya ujaran kebencian kadang masuk dalam panggung-panggung dakwah di masyarakat. Sehingga terdapat beberapa pihak yang menggunakan hal itu untuk menjelekkan orang lain saat khotbah di masjid.

“Implikasinya ujaran kebencian kadang masuk juga di panggung-panggung dakwah,” ujar dia.

Said juga menyinggung maraknya khotbah Jumat yang bermuatan kebencian. Menurut Said, khotbah dengan menjelekkan dan menyebut nama orang lain sangat tidak dibenarkan.

“Khotbah Jumat, kalau boleh saya menyebut, tidak sah kalau menjelekkan atau mencaci- maki orang,” kata Said di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat 22 September 2017.

Terkait pembahasan proyek infrastruktur akan membahas penggunaan dana haji yang pernah diwacanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Contohnya seperti bahas investasi dana haji, ada juga terkait penggunaan frekuensi dalam dunia penyiaran, harusnya ada perlindungan pada penggunanya,” ujar dia.

Said menambahkan PBNU akan melakukan pembahasan pula dalam Rancangan Undang-Undang Anti Terorisme yang secara efektif belum dapat menyikapi ancaman terorisme.

“Padahal, berbagai indikasi dan ancaman terorisme sudah dideteksi dari jauh hari. Aturan UU seringkali membatasi gerakan langkah aparat untuk melakukan pencegahan dini,” jelas Said.

About Abu Nisrina

Check Also

Tantangan Jurnalis Meliput Isu Agama di Indonesia

Satu Islam, Jakarta – Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Dominasinya bahkan mencapai lebih dari …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *