Home / Nasional / Mukatamar NU, 27 Provinsi Tolak Sistem Ahlul Halli Wal Aqdi

Mukatamar NU, 27 Provinsi Tolak Sistem Ahlul Halli Wal Aqdi

presiden-ke-istighotsah-nu-antara
Presiden Joko Widodo (keempat kanan) bersama pimpinan NU dan sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Negara mengikuti Istighosah Nahdlatul Ulama (NU) di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu 14 Juni 2015. – Foto: Antara

Satu Islam, Depok – Sebanyak 27 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama menolak pemilihan dengan sistem Ahlul Halli Wal Aqdi (Ahwa) pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 di Jombang Jawa Timur, pada 1-5 Agustus 2015.

“Kami secara tegas menolak rencana sistem Ahwa dalam muktamar nanti. Saya minta agar Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama pada Sabtu 14 Juni 2015 tentang Ahwa harus dicabut,” kata Rais Syuriah PWNU Lampung, KH Ngaliman dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 18 Juni 2015.

Menurut dia, proses yang dilakukan tidak bisa dibenarkan dan terkesan dipaksakan karena peserta tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan pendapat. “Kita menolak sistem Ahwa di Muktamar NU ke-33 nanti,” tegasnya.

Apalagi ketika pada saat munas hadir, kata dia, jelas tidak diberi kesempatan. Kalau cara-cara ini diteruskan pihaknya akan melakukan sesuatu.

Hal senada dikatakan oleh Rais Syuriah (PWNU) Sulawesi Tengah (Sulteng) Dr KH Jamaluddin Mariajang menilai PBNU telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Dikatakannya, ada upaya memprovokasi dan memaksakan sistem Ahwa sebagai sistem pemilihan Rais Am dalam Munas Alim Ulama tersebut.

“Ini sudah melanggar organisasi dan melecehkan AD/ART. Sebab, sampai saat ini kita masih memakai AD/ART hasil Muktamar yang lalu. Munas tidak bisa menggantikan Muktamar,” ujarnya.

Pihaknya menyesalkan karena selama ini keberadaan PWNU dan PCNU selalu diabaikan. “Jangan anggap orang-orang daerah tak mengerti organisasi,” tegasnya.

Ke-27 Provinsi yang menolak, yaitu Lampung, Sulawesi Tengah, Aceh, Riau, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Selanjutnya, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Banten, Jawa Tengah, Kalimanatn Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

About Abu Nisrina

Check Also

Dosen Terlibat HTI Diberi Sanksi Administratif

Satu Islam, Jakarta – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohammad Nasir mengumpulkan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *