Home / Nasional / MK Tolak Perkawinan Beda Agama

MK Tolak Perkawinan Beda Agama

Gedung-Mahkamah-Konsstitusi
Gedung Mahkamah Konstitusi – Foto: Kompas

Satu Islam, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengenai perkawinan beda agama. khususnya mengenai perkawinan beda agama. Hakim Konstitusi Arief Hidayat menegaskan UU tersebut tidak melanggar konstitusi.

“Mahkamah berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum dan menolak seluruh permohonan yang diajukan pemohon,” ujar Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang putusan di Gedung MK, Kamis 18 Juni 2015.

MK menyebut pernikahan yang dilakukan warga negara mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama. Apalagi, pasal yang menyatakan perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut masing-masing agama, dan dicatat sesuai aturan perundangan, bukan pelanggaran konstitusi.

Dalam pertimbangannya, Hakim MK Anwar Usman mengatakan agama menjadi landasan bagi setiap warga negara. Sedangkan negara, berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum dalam ikatan perkawinan yang sah. “Oleh karena itu, perkawinan tidak boleh dilihat dari aspek formal semata, tapi juga dari aspek spiritual,” kata Anwar.

Menurut hakim, bunyi pasal yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan dicatat sesuai aturan perundangan, bukanlah suatu pelanggaran konstitusi.

Perkara ini teregistrasi dengan Nomor 68/PUU-XII/2014. Pemohon perkara ini adalah empat orang warga negara Indonesia atas nama Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, dan Anbar Jayadi.

Mereka menguji Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dalam pembacaan putusan ini sidang dipimpin oleh Arief Hidayat, serta Anwar Usman, Aswanto, Patrialis Akbar, Maria farida, I Gede Paguna, Manahan Sitompul, Suhartoyo sebagai anggota.

Diketahui, Permohonan uji materi perkawinan beda agama diajukan Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varita Megawati Simarmata. Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan dengan berlakunya syarat keabsahan perkawinan menurut hukum agama.

Menurut pemohon, pengaturan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam aturan tersebut akan berimplikasi pada tidak sahnya perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, misalnya nikah beda agama.

About Abu Nisrina

Check Also

GP Ansor dan IPNU Banjar Siap Kawal Implementasi Perppu Keormasan

Satu Islam, Banjar – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *