Home / Nasional / Media Masih Bias dalam Memberitakan Kekerasan Terkait Agama

Media Masih Bias dalam Memberitakan Kekerasan Terkait Agama

Dok : google
Dok : google

Satu Islam, Jakarta–  Mengutip dari situs berita radio PortalKBR, tahun ini diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan atas nama agama di Indonesia belum juga berkurang. Berdasarkan data SETARA Institute, minoritas masih menjadi bulan-bulanan aksi intoleran. Baik itu bersifat fisik maupun sistemik.

Diskriminasi juga tercermin dalam pemberitaan di media-media di Indonesia. Dalam survei yang digelar Yayasan Pantau pada tahun lalu, menunjukkan adanya bias pemberitaan dari para jurnalis ketika mengangkat isu-isu agama, terutama ketika mengangkat isu kekerasan atas nama agama atau menyangkut kelompok minoritas. Kecenderungan menggunakan kata ‘sesat’, ‘bentrok’ dan sebagainya. Dari survei tersebut ada kecenderungan jurnalis justru mereproduksi kebencian terhadap kelompok minoritas.

Pendeta Palti Panjaitan menilai, pemberitaan media tentang intoleransi sudah cukup banyak dilakukan. Namun menurut dia, isi dari pemberitaan itu masih perlu dikoreksi karena hanya menampilkan peristiwanya. Media jarang sekali meliput dampak pasca peristiwa kekerasan, atau intoleransi. Hal ini juga tidak kalah penting untuk diberitakan.

“Beberapa media tidak memberitakan kasus intoleransi secara utuh dan menyeluruh. Misalnya ketika jemaat kami dihadang saat akan beribadah di tepi jalan karena gereja kami ditutup. Media tidak memberitakan apa penyebabnya, dan kenapa kami beribadah di sana, sehingga malah bisa membuat korban semakin dibenci. Mungkin karena durasi yang sedikit. Ini membuat pemberitaan tidak utuh, dan bisa membuat antipati, bukan empati,” tegas Palti Panjaitan dalam perbincangan Agama dan Masyarakat kerjasama PortalKBR dan Tempo TV, Rabu (18/12).

Lain halnya dengan Deden Sujana, Koordinator Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Sobat KBB) yang juga merupakan Ketua Keamanan Nasional Ahmadiyah ini menyebut, pemberitaan media selama ini justru menguntungkan dalam beberapa hal. Ia mencontohkan, Masjid Al- Misbah di Bekasi yang semula tidak dikenal, kini justru lebih dikenal luas di dunia karena masifnya pemberitaan tentang penyegelan masjid itu beberapa waktu lalu.

“Dulu masjid itu tidak dikenal luas, bahkan oleh anggota dan kawan kami yang di luar negeri. Namun, banyak yang berkirim pesan singkat ke saya pasca pemberitaan tentang penyegelan masjid itu. Bahkan ratusan wartawan datang untuk meliput masjid kami, tetangga dan warga sekitar, yang membuat mereka senang,” ungkapnya.

Namun, tegas Deden, tidak semua pemberitaan menguntungkan pihak Ahmadiyah. Kata dia, Ahmadiyah sudah sejak lama disudutkan oleh media, dengan sebutan ‘kafir’ dan ‘sesat’.

“Tolonglah sebutan itu dihilangkan!” pinta Deden. Serikat Jurnalis untuk  Keberagaman (Sejuk) dalam penelitiannya menyimpulkan, selama 2013 perhatian media terhadap isu intoleransi semakin meningkat. Namun, tak jarang beberapa media justru menghindari isu tersebut. Yang juga perlu jadi perhatian, ujar Anwar Tantowi dari Sejuk mengatakan tentang penggunaan istilah-istilah yang dinilai merugikan korban intoleransi. Semisal penyerangan, dan bentrok. Kata dia, hal ini kerap muncul dan digunakan dalam pemberitaan.

“Beberapa hal semisal penggunaan diksi sesat, dan bentrok itu masih ada. Itu hampir ada di semua ranah media, terutama media online yang paling memprihatinkan. itu kami lihat masih ada karena kami juga memonitori pemberitaan di media,” tegas Anwar Tantowi.

Menurut Pendeta HKBP Filadelfia, Palti Panjaitan menilai, pemberitaan media mengenai konflik keyakinan ini memiliki nilai positif dan negatif.

“Dampak positifnya orang mengetahui ada masalah yang sedang dialami oleh HKBP Filadelfia dengan banyaknya pemberitaan. Namun, ada yang bersimpati, ada juga yang membenci. Itu tergantung dari konten beritanya.”
Namun, ujar Palti, maraknya pemberitaan intoleransi tidak lantas membuat Pemerintah mengambil kebijakan yang tegas, justru terkadang menggunakan media untuk menjadi alat klarifikasi

“Pemberitaan tidak banyak memberikan pengaruh pada pemerintah. Justru pemerintah memanfaatkan media untuk membela diri, dan alat. Tidak menjadi koreksi ketika media memberitakan tentang adanya intoleransi.”
Pengalaman berbeda seputar pemberitaan media diungkapkan oleh Ketua Keamanan Nasional Ahmadiyah, Deden Sujana. Ia mengatakan, tekanan media yang terus menerus membuat jamaah Ahmadiyah yang ada di Transito, NTB, berhasil mendapatkan KTP dari pemerintah.

Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) menilai, media terutama media lokal di mana kasus intoleransi terjadi dinilai masih tidak berimbang dalam memberitakan. Anwar Tantowi mengatakan, media lokal cenderung lebih mengangkat komentar dari sisi pemerintah, dan pelaku intoleransi, bukan langsung kepada korban.

“Perlu keterampilan dalam menuliskan berita seperti ini. Tidak hanya berimbang, tapi juga meliput semua hal, terutama korban intoleransi. Jika perlu media seharusnya melakukan liputan secara investigatif, atau mendalam, agar isu-isu ini bisa terungkap secara fakta. Jurnalis memiliki kode etik jurnalistik, tapi apakah mereka menerapkan itu secara konsisten saat meliput kasus intoleransi?” jelas Anwar.

Pernyataan-pernyataan sesat, kafir yang sering diungkapkan oleh beberapa organisasi masyarakat Islam, tokoh politik Islam di media dinilai sangat menyakiti perasaan jemaat Ahmadiyah. Deden Sujana menilai, ungkapan itu adalah ungkapan yang bodoh.

“Media tidak salah ketika mengutip itu. Namun, saya harap jurnalis juga harus menanyakan kembali ungkapan itu. semisal jika kami dianggap sesat dan diminta untuk bertobat, kepada siapa harus bertobat? Ini juga harus ditanyakan atau diklarifikasi oleh jurnalis, karena pertaubatan itu bukan wewenang manusia. Ini pernyataan yang bodoh!” tegas Deden.

Pendeta Palti Panjaitan meminta, para jurnalis menanggalkan jubah agamanya ketika melakukan tugas jurnalistiknya. Ia berharap media lebih bersahabat dan berpihak kepada korban.

Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) berharap, ke depan ada kerjasama yang baik antara masyarakat dan media dalam keberagaman kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Media sangat penting untuk mengedukasi dan menginformasikan tentang isu kebebasan berkeyakinan dan beragama. Dua fungsi ini sering tidak sejalan, dan harus ditingkatkan. Untuk memperkuat kemitraan itu pertama harus diberikan ke para jurnalisnya dengan memberi kapasitas pemahaman lebih tentang keberagaman. Peran ini bisa dilakukan oleh Pemerintah, atau industri media itu sendiri. Jika, jurnalistik saat meliput isu keberagaman benar-benar menggunakan kode etik jurnalistik, itu sudah cukup dan lebih baik. Itu sedangkita kembangkan saat ini. Sementara di internal media, perusahaan media juga harus mampu meningkatkan pengembangan kapasitas jurnalisnya agar lebih baik, dan berimbang dalam pemberitaan,” pungkas Anwar Tantowi.(ZM)

Editor : ZM

Sumber : PortalKBR

About Sarah

Lifetime learner, wanderlust, lover

Check Also

Forum Umat Islam Semarang Batalkan Aksi Demostrasi Tolak Perppu Ormas

Satu Islam, Semarang – Forum Umat Islam Semarang (FUIS) batalkan aksi demostrasi penolakan Peraturan Pemerintah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *