Home / Nasional / Agama Jadi Alat Politik di Indonesia

Agama Jadi Alat Politik di Indonesia

Foto: Tempo

Satu Islam, Jakarta – Sementara Australia tengah mempersiapkan perdebatan singkat mengenai kebebasan beragama terkait isu pernikahan sesama jenis, Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia telah mengeluarkan putusan penting terkait keyakinan beragama. Jurnalis Radio ABC, Andrew West, berbincang dengan Yenny Wahid, aktivis pluralisme di Indonesia, yang juga putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Pemerintah Indonesia, kini, tak bisa lagi melakukan diskriminasi terhadap warga negara yang tak mengidentifikasi diri mereka sebagai pemeluk salah satu agama resmi -termasuk Islam, Budha, Hindu atau Kristen -di KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Kaum liberal di Indonesia berharap keputusan tersebut akan melawan meningkatnya intoleransi di negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini.

Tapi mereka juga khawatir dengan meningkatnya penggunaan hukuman syariah, seperti hukum cambuk, di beberapa wilayah.

Yenny Wahid, putri mantan Presiden RI -Abdurrahman Wahid, menjalankan sebuah organisasi di Jakarta yang mempromosikan pluralisme agama.

Ia menilai, keputusan MK tersebut sangat penting bagi kehidupan berbangsa di Indonesia. Menurut Yenny, pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, sejumlah warga bisa menunjukkan keyakinan mereka di KTP.

“Sebelumnya, mereka harus memilih salah satu dari 6 agama resmi, Islam, Kristen, Hindu dan lain lain, tapi sekarang mereka bisa mencantumkan kepercayaan asli mereka.”

“Hak mereka tak pernah diakui sebelumnya.

Yenny berpendapat, pluralisme beragama dan toleransi yang terkandung dalam dasar negara Pancasila, sejatinya, telah hadir dalam nilai-nilai masyarakat Indonesia selama ratusan tahun. Namun, setelah Pemilu DKI Jakarta, Pancasila kembali didengungkan di tengah masyarakat.

“Masyarakat menggunakan Pancasila sebagai cara bertahan untuk menghadapi gerakan radikalisme, melawan Islam radikal yang masuk, yang dipercayai beberapa Muslim moderat berasal dari luar negeri.”

Namun ia mengakui, Indonesia juga tidak kebal dari populisme seperti halnya negara lain, hanya saja dalam wujud yang berbeda.

“Selama ini, populisme di Indonesia selalu tentang sentiment etnis dan agama yang ditimbulkan oleh kelompok oposisi pemerintah untuk memperkuat basis mereka demi kepentingan kampanye.”

Ia lalu merujuk kasus Front Pembela Islam (FPI) yang belakangan sering muncul di media.

“Front Pembela Islam sudah ada sejak bertahun-tahun lalu, tapi mereka tak pernah diberi panggung sebelumnya, sampai mereka dirangkul kelompok politik di sini dan digunakan sebagai simbol perlawanan terhadap kebangkitan kapitalisme, perlawanan terhadap kalangan atas, terhadap liberalisme dan sebagainya.”

Yenny memandang, sentimen terdalam yang dirasakan masyarakat Indonesia sejauh ini selalu sama.

“Masyarakat merasa gelisah dan mereka menggunakan sentimen agama untuk menunjukkan rasa ketidakpuasan mereka,” sebut mantan jurnalis ini.

Mengenai isu agama yang bermunculan dalam kampanye Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Yenny mengatakan, hal itu telah memecah belah masyarakat dan rasa amarah yang ditimbulkan masih terlihat hingga saat ini. Ia memperkirakan, isu itu kemungkinan besar akan kembali digunakan dalam Pemilu Presiden 2019.

“Saya pikir isu yang sama akan digunakan lagi. Tapi kali ini melawan Jokowi, yang juga Muslim. Jadi ini di luar agama, ini hanya soal platform politik. Ini soal mentalitas adu-domba.”

Para politisi dinilai Yenny akan menggunakan segala argumen untuk memastikan bahwa pihak mereka akan dilihat sebagai pembela rakyat kecil dari kelompok agama tertentu.

“Tak peduli apakah anda Kristen seperti Ahok atau anda Muslim seperti Jokowi, tapi mereka selalu bisa melabeli anda bahwa anda tidak pro-Islam.”

Terkait hukum syariah yang belakangan makin banyak dipraktekkan di Indonesia, Yenny memiliki pendapat tersendiri. Meski sebagian masyarakat Muslim terlihat sangat mendukung pemberlakuan hukum itu, bagi Yenny, itu hanyalah tampilan di permukaan.

“Saya rasa, ketika mayoritas warga Indonesia ditanya apakah mereka mau menerapkan hukum syariah, beberapa akan mengatakan ‘ya tentu, kami akan mendukung hukum syariah’ tetapi ketika mereka ditanya secara spesifik tentang hukum itu, mereka akan mengatakan ‘tidak’.”

Ia mengimbuhkan, “Jadi seperti hukum cambuk, pemotongan tangan dan segala hal seperti itu, mereka akan mengatakan ‘tidak’. Ini menarik.”

Ada unsur tekanan lingkungan yang terlibat, menurut Yenny.

“Tekanan, tekanan lingkungan yang masyarakat rasakan, bahwa jika, katakanlah mereka tidak mendukung hukum syariah mereka bisa dianggap tidak Islami.”

Pekan ini Yenny Wahid berada di Australia untuk menghadiri sebuah konferensi di Western Sydney University.

Sumber: Tempo

About Abu Nisrina

Check Also

Pesan Hari Pahlawan dari Mantan Teroris

Satu Islam, Jakarta – Tiap 10 November bangsa Indonesia selalu memperingati Hari Pahlawan untuk mengingat …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *