oleh

MUI Minta Menjadi Mitra Strategis Pemerintah

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin saat menggelar rapat pleno ke-14 dengan tema “Kerjasama Ulama-Umara untuk Kemajuan Bangsa” di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu 18 Januari 2017 – Foto: Kompas

Satu Islam, Jakarta – Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar rapat pleno ke-14 dengan tema “Kerja Sama Ulama-Umara untuk Kemajuan Bangsa” di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu 18 Januari 2017.

Anggota Wantim MUI, Jawahir Thontowi usai Rapat Pleno Wantim MUI ke-14 dengan tema ‘Pasang Surut Hubungan Ulama-Umara’, dalam pernyataanya meminta pemerintah tak membubarkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Pembubaran ormas diyakini dapat menimbulkan persoalan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Saya kira kepada pemerintah tolong jangan sampai terjadi karena akan memantik persoalan bagi bangsa Indonesia,” kata Thontowi.

Jawahir menilai pembubaran ormas keagamaan dapat semakin menguatkan indikasi terjadinya kekerasan oleh negara. Apalagi, jika pembubaran tersebut dilatari langkah-langkah ormas tersebut dalam menyuarakan yang disebut Jawahir sebagai bentuk ketidakadilan.

“Kekerasan negara wujudnya semakin konkret ketika ada reaksi-reaksi ketidakadilan dihadapi dengan pembubaran-pembubaran ormas keagaman,” katanya.

Menurut Jawahir, dalam menyikapi ormas-ormas yang tak sejalan, pemerintah seharusnya mengedepankan dialog yang rasional. Dikatakan, dialog merupakan nafas toleransi yang selama ini berupaya dijaga bangsa Indonesia.

“Toleran juga punya nafas di mana dialog harus berlangsung rasional dan aspirasi yang menguat dipertimbangkan dalam upaya memelihara NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) ini,” katanya.

Menurut Jawahir, ormas-ormas keagamaan bereaksi belakangan ini karena menilai adanya ketidakadilan. Terutama, katanya menyangkut prinsip-prinsip penegakan hukum di Indonesia.

“Perasaan ketidakadilan karena tidak tegaknya prinsip-prinsip penegakan hukum di Indonesia. Ada semacam upaya mendiskriminasi. Fakta-fakta yang terjadi selama ini termasuk membiarkan penodaan agama tidak ditangkap dan akan berproses dengan bias yang tidak berkeadilan saya kira itu akan menyakitkan,” katanya

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto saat menghadiri rapat pleno ke-14 MUI mengatakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai mitra pemerintah dalam menjaga keamanan dan kestabilan bangsa.

“Oleh karena itulah kehadiran MUI dari awal sudah merupakan, perasaan kami, adalah partner dari pemerintah untuk bersama-sama mengamankan negeri ini,” kata Wiranto.

Wiranto menjelaskan, saat ini ancaman yang datang bagi negara sudah berbeda dengan ancaman tradisional. Terorisme, radikalisme, narkotika, pencurian sumber daya alam secara ilegal, serta beredarnya berita-berita bohong disebut Wiranto merupakan ancaman yang harus dijaga seluruh pihak.

Wiranto juga mengajak kepada para ulama untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya dengan memberikan solusi atau saran kepada pemerintah tentang apa yang harus dilakukan dalam mengatasi persoalan negeri.

“Saya mengajak ulama, apa yang bisa dilakukan umaro (pejabat pemerintah) dalam pemikiran ulama, apa yang dapat diperbaiki. Karena saya yakin pemikirannya sama (antara ulama dan pemerintah), tujuannya sama,” ujar Wiranto seperti dikutip dari Antara.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin menyampaikan kepada Menkopolhukam sebagai perwakilan pemerintah, seluruh anggota dewan pertimbangan sepakat akan meningkatkan komunikasi dengan pemerintah dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan masalah kebangsaan tersebut.

Dia mengakui, selama ini komunikasi yang berjalan hanya terjadi pada tingkatan antarindividu, sedangkan pada tingkat kelembagaan belum maksimal.

“Kita ingin dialog, ulama dan umara (pemerintah) terutama mencari solusi terhadap masalah terkini, masalah kebangsaan kita akhir-akhir ini menampilkan adanya pertentangan di tubuh bangsa ini,” ujar Din.

Din menuturkan, pertentangan antar-kelompok yang terjadi mengakibatkan posisi umat Islam menjadi terpojok dengan adanya anggapan anti-keberagaman pascaaksi unjuk rasa pada 4 November 2016.

Sementara pemerintah dianggap lamban dalam memroses kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Keadaan tersebut semakin diperparah dengan adanya ketidakadilan dalam bidang ekonomi.

Menurut Din, perekonomian umat Islam pada umumnya sedang terpuruk. Sementara pemerintah dinilai terlalu memberikan keistimewaan kepada pemodal besar dan konglomerat.

“Saya simpulkan dan sebagian anggota wantim berpendapat sama. Umat Islam saat ini merasa terpuruk, tertekan dan tertuduh. Umat Islam mengalami ketidakadilan,” kata dia.

Menanggapi hal tersebut Wiranto, menjelaskan sesungguhnya pemerintah berkehendak sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan dan keadilan bagi masyarakat.

“Kalau berbicara kehendak, pengabdian, maka pemerintah saat ini sungguh-sungguh sangat ingin masyarakatnya tenteram dan mendapat keadilan,” tegas Wiranto.

Dia memaparkan hal-hal positif, terutama di bidang ekonomi yang terus bergerak di tengah kelesuan ekonomi global.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed