oleh

Lima Masalah dalam RUU Perlindungan Umat Beragama Menurut Komnas HAM

Lima Masalah dalam RUU Perlindungan Umat Beragama Menurut Komnas HAM
Ritual agama Parmalim – Foto: Kabar Independen

Satu Islam, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan, pemerintah daerah kerap membiarkan komunitas penganut agama minoritas berlarut dalam konflik. (Baca: Ryaas Rasyid: Daerah Tidak Berwenang Mengatur Agama)

“Terjadi pembiaran terhadap kedua permasalahan ini (kasus Bangka dan Jayawijaya). Dampaknya, hak-hak beragama kedua komunitas itu terabaikan,” kata Jayadi dalam jumpa pers di Komnas HAM, Jakarta, Selasa 5 April 2016.

Untuk memotong pembiaran itu, kata Jayadi, Komnas HAM, berjanji akan terus mengawal dan mengawasi pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. (Baca: RUU Perlindungan Umat Beragama Sebaiknya Tak Urusi Esensi Agama)

Jayadi mengatakan, Komnas HAM ingin rancangan beleid itu melindungi aliran dan keyakinan di luar enam agama besar yang telah diakui Negara karena UU yang sekarang belum ada perlindungan terhadap penganut keyakinan atau aliran kepercayaan.

Jayadi mengatakan, setidaknya ada lima persoalan utama dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Persoalan utama tersebut adalah tidak dimasukkannya perlindungan terhadap penganut keyakinan atau aliran kepercayaan.

“Dalam draf yang kami terima, pembahasan internal Kementerian Agama belum mengikutsertakan perlindungan bagi aliran-aliran agama selain agama Samawi,” kata Jayadi. (Baca: ICRP Beri Catatan Penting RUU Perlindungan Umat Beragama)

Kemudian, definisi perlindungan, masalah pendaftaran agama dan majelis agama, masalah pendirian rumah ibadah, serta masalah pemidanaan. Kelima poin tersebut belum terakomodasi dalam Daftar Inventaris Masalah RUU PUB.

“Kajian ini telah disampaikan kepada Menteri Agama pada 2 Februari 2016,” katanya.

Ia mengatakan, jaminan perlindungan umat beragama jangan hanya terbatas pada warga negara yang menganut salah satu dari enam agama yang diakui di Indonesia. Pasalnya, dalam perspektif HAM, warga negara yang memeluk kepercayaan atau aliran kepercayaan tertentu juga berhak dilindungi.

“Di Indonesia masih melihat persoalan ini adalah persoalan yang termajinalisasikan,” tutur Jayadi.

Jika ada oknum dari kepercayaan atau aliran kepercayaan tertentu yang melakukan perbuatan melanggar hukum, maka mekanisme hukum lah yang berlaku untuk menyelesaikannya.

Jayadi mengatakan, penyampaian hasil kajian tersebut direspons positif oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebagai masukan dan bahan perbaikan draf RUU yang ada.

“Sebenarnya Menag mengerti kok apa yang kita jelaskan. Tapi mengerti bukan berarti setuju, bahwa banyak WNI yang punya kepercayaan tertentu,” papar Jayadi.

“Tapi seberapa jauh ingin (kepercayaan itu) setara kedudukannya di depan hukum (dengan penganut enam agama), ini yang harus kita yakinkan ke pemerintah,” imbuhnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed