oleh

KPK: Berkas SDA Rampung Sebelum Desember

20140522_195040_file-suryadharma-ali-ke-kpk
Menteri Agama Suryadharma Ali (kanan) bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M.Jasin (kiri) berbicara kepada wartawan di kantor KPK, Jakarta Selatan, Rabu (30/12/2009). Kedatangan Menteri Agama ke KPK untuk membahas perbaikan pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) di Departemen Agama.

Satu Islam, Jakarta – Pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan, perkara mantan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali (SDA) bakal rampung sebelum Desember 2015. KPK fokus mengusut perkara tersebut mengingat telah mengenakan status penahanan terhadap politisi PPP itu pada Jumat 10 April 2015.

“Ini domain penyidik karena masih dalam tahap penyidikan tetapi berkasnya rampung tidak sampai Desember 2015. KPK tidak pernah mengeluarkan opini menyesatkan yang menyebut berkas SDA bakal rampung akhir tahun ini karena KPK bekerja secara proper dan profesional dalam proses penyidikan,” kata Indriyanto,  di Jakarta, Senin 20 April 2015.

Dikatakan, KPK sejauh ini masih melakukan pendalaman terhadap temuan-temuan baru dalam penyidikan perkara korupsi haji. Apalagi, SDA dijerat dalam dua perkara yakni, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2011-2012.

Kendati demikian Indriyanto mengatakan, pendalaman yang dilakukan penyidik KPK tidak menandakan kalau badan antikorupsi itu bakal menetapkan tersangka baru.

“Pendalaman bukan berarti ada tersangka baru. Ini biasa dalam penyidikan ada fakta baru yang perlu didalami,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, pakar hukum Yenti Garnasih berharap, KPK tidak memaksimalkan masa penahanan pada tingkat penyidikan maupun penuntutan terhadap SDA. Sebab, setelah KPK mengenakan status penahanan, publik berharap SDA dapat segera diadili dalam waktu dekat.

“Karena kalau sudah ditahan ada batas di mana perkaranya harus dilimpahkan ke pengadilan. Kalau bisa KPK jangan memaksimalkan masa tahanan, misalnya diperpanjang dalam 40 hari setelah ditahan dalam 20 hari pertama. Kalau bisa jangan sampai ditahan dengan perpanjangan selama 60 hari lagi,” kata Yenti.

Dirinya juga berharap KPK dapat mengusut tuntas perkara SDA dengan menerapkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) selain UU Tipikor. Dengan begitu dapat diketahui pihak-pihak mana yang diuntungkan dari proyek yang merugikan keuangan negara itu.

KPK membantah pernyataan Humphrey Djemat, kuasa hukum mantan Menteri Agama SDA yang menyebut KPK telah menyiksa lantaran tidak segera merampungkan berkas perkara yang menjerat kliennya.

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, pihaknya tidak pernah memberikan pernyataan bahwa penyidikan SDA akan rampung pada Desember seperti yang disebut Humphrey.

“Informasi yang diterima keliru. KPK tidak pernah memberikan pernyataan bahwa berkas penyidikan baru akan rampung Desember,” kata Priharsa saat dikonfirmasi, Senin 20 April 2015.

Priharsa menegaskan, saat ini, KPK justru tengah mengebut penyidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji yang menjerat SDA. Setiap harinya terdapat tujuh atau delapan saksi yang diperiksa KPK terkait kasus ini.

Meski demikian, Priharsa menyatakan, KPK akan tetap profesional dalam mengusut kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji atau kasus lainnya yang menjadi pekerjaan rumah KPK saat ini. Dikatakan, dengan atau tanpa pernyataan Humphrey, KPK akan merampungkan penyidikan perkara sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Sementara itu, Komisioner KPK, Zulkarnain menyatakan, lamanya proses penyidikan perkara dugaan korupsi penyelenggaraan haji yang menjerat SDA lantaran periode waktu dan tempat kejadian perkara ini terbilang cukup lama dan luas. Untuk itu, dibutuhkan waktu yang lebih lama dalam merampungkan penyidikan kasus ini dibanding perkara biasanya.

“Periode waktu dan tempat kejadian perbuatan cukup lama atau luas, secara objektif tentu perlu waktu lebih lama dari perkara biasa,” katanya.

Untuk itu, Zulkarnain menyatakan, dibutuhkan kerja sama semua pihak dalam menyidik kasus ini. Termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang saat ini tengah mengaudit total kerugian negara akibat penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Zulkarnain memastikan, pihaknya akan membuka seluruh kasus ini di persidangan.

“Nanti akan dibuka kepada publik di pengadilan tipikor,” tegasnya.

Lebih jauh, Zulkarnain membantah pernyataan Humphrey yang menyebut penyidik KPK terus memaksa SDA mengakui perbuatannya. Menurutnya, KPK dipercaya masyarakat lantaran selalu menjaga integritas pegawai dan lembaga melalui sistem yang dibangun selama ini.

“KPK selalu menjaga integritas pegawai dan integritas lembaganya dengan sistem, itu yang menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap KPK,” jelasnya.

Diketahui, sepanjang pekan lalu, KPK terus menyidik kasus ini. Setelah menahan SDA, Jumat 10 April 2015 lalu, setiap hari KPK memanggil tujuh hingga delapan saksi untuk diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji.

Panggil Saksi

Sebagian besar saksi yang diperiksa berasal dari pihak swasta. Sebagian lainnya merupakan mantan Anggota DPR dan pejabat di Kementerian Agama, seperti mantan Staf Khusus Menteri Agama tahun 2010-2014, Emerlina.

Pada Senin (20/4) ini, KPK memanggil delapan saksi dari pihak swasta, yakni Muhammadun Reban Sarirebi, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa, Zainal Umam Amin, Sutriachol Abdul Haris Rausin, Sugiyanta Rohmat Abdullah, Nurohman Kastuloni Reza, Rahayu Sri Rahmawati, Suswrini Suwandi Syawal.

 

Diberitakan, pada 22 Mei 2014 lalu, SDA yang saat itu menjabat Menteri Agama ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013.

 

Dalam pengembangan kasus ini, KPK mendapati dugaan korupsi yang dilakukan SDA juga terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2011. SDA disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHPidana juncto pasal 65 KUHPidana.

 

Sebelumnya, penasihat hukum SDA Humphrey Djemat, mengecam KPK yang belum bisa menyelesaikan penyusunan berkas kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan haji namun sudah menahan mantan menteri agama itu.

 

“Aneh ini KPK sekarang sudah menahan SDA tapi berkasnya baru akan rampung akhir tahun ini. Apa artinya semua ini? Artinya, KPK ingin menahan SDA selama-lamanya untuk menyiksa dirinya. Kenapa KPK lakukan ini semua?” ucap Humphrey Sabtu 18 April 2015 pagi, di Jakarta.

 

Dalam running text yang ditayangkan sebuah stasiun televisi swasta disebutkan bahwa kasus SDA rampung akhir Desember. Dari informasi yang disiarkan di televisi itu, menurut Humphrey, amat jelas KPK belum merampungkan berkas penyidikan SDA.

 

“Berkas penyidikan baru akan selesai akhir tahun ini tapi SDA sudah ditahan,” tukasnya.

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed