oleh

Ketika Presiden Disebut “Petugas Partai”

101602700ajoko780x390
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan di Sanur, Bali, Kamis 9 April 2015 – Foto: Kompas

Satu Islam, Jakarta – Pakar komunikasi politik, Muhammad Aras, menilai pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri soal “petugas partai” merugikan citra Presiden Joko Widodo.

“Pernyataan Ibu Mega itu ditujukan untuk semua kader, termasuk Pak Jokowi, karena dia juga kader PDI-P. Ini merugikan citra Jokowi,” kata Aras di Jakarta, Senin 13 April 2015.

Aras mengatakan, kata-kata terkait “petugas partai” tidak mencerminkan kepentingan rakyat, tetapi bernada kepentingan partai.

Masyarakat, menurut dia, bisa saja kemudian menilai, dengan pernyataan Megawati itu, pemerintahan Jokowi hanya bekerja untuk kepentingan orang-orang di belakangnya saja.

“Ini merugikan Jokowi,” kata dia.

Aras mengimbau Jokowi untuk bersikap tegas dengan cara bekerja untuk keadilan dan kepentingan rakyat demi mematahkan anggapan dirinya sebagai petugas partai.

“Contoh kecilnya, tolong dievaluasi, kenaikan harga BBM apakah untuk kepentingan rakyat,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam Kongres IV PDI-P di Bali menyatakan, semua kader PDI-P harus mau disebut sebagai petugas partai. Megawati mempersilakan kader yang tidak mau disebut petugas partai untuk keluar.

Sementara itu, peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri harus berhati-hati dalam menggunakan istilah “petugas partai” untuk merujuk kepada Presiden Joko Widodo. Menurut dia, penggunaan istilah tersebut bisa menimbulkan multitafsir dan kontroversi.

“Menurut saya, perlu hati-hati menggunakan diksi ‘petugas partai’ di ranah publik karena tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama. Yang terjadi justru menimbulkan kontroversi di ranah publik,” kata Karyono Wibowo, di Jakarta, Senin 13 April 2015..

Apalagi, lanjut Karyono, ada persepsi negatif terhadap istilah “petugas partai” karena dianggap sebagai kata-kata yang merendahkan Presiden Jokowi. Ia mengingatkan, ada yang menganggap seorang petugas partai hanya menjadi “boneka partai”.

“Namun, bila istilah tersebut diletakkan dalam perspektif kepartaian, memang tidak ada yang salah,” ujarnya.

Karyono mengatakan, cara berkomunikasi Megawati yang menggunakan istilah “petugas partai” tidak salah bila ditujukan kepada kader partai. Siapa pun yang menjadi kader partai memang harus bersedia menjadi petugas partai.

“Apalagi, istilah itu juga sudah kerap diucapkan Megawati jauh sebelum Jokowi menjadi preside yang diusung PDI Perjuangan,” kata Karyono.

Pidato yang disampaikan Megawati pada Kongres IV PDI-P di Sanur, Bali, beberapa hari lalu, menurut Karyono, untuk membangkitkan kesadaran publik tentang makna seorang kader partai yang harus menjalankan ideologi dan garis perjuangan partai. Selain itu, ia menilai, dalam pidatonya, Megawati juga memberi peringatan dan teguran kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar dalam menjalankan pemerintahan tetap mematuhi dan memegang teguh konstitusi.

“Pidato Megawati saat pembukaan kongres juga menegaskan sikap kritis PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Pidato tersebut bisa ditafsirkan sebagai peringatan dan teguran bagi pemerintah,” kata Karyono.(Kompas)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed