oleh

Jokowi: AS Tak Bisa Dikte Indonesia Terkait Huawei

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah akan memberikan keringanan pajak untuk unicorn Indonesia, untuk memancing tumbuhnya raksasa teknologi lain. Ekonomi internet Indonesia diperkirakan bernilai $27 miliar pada tahun 2018, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara dan tiga kali Singapura yang berada di tempat kedua. Jokowi juga menegaskan bahwa, tidak seperti Amerika Serikat, Indonesia akan mengambil keputusannya sendiri tentang Huawei yang mengutamakan kepentingan dan keamanan nasional.

Baru saja memenangkan masa jabatan kedua sebagai Presiden Indonesia, Joko “Jokowi” Widodo menatap lima tahun ke depan dengan rencana besar untuk mendukung ekonomi digital bangsa.

Jokowi mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Nikkei Asian Review, bahwa keringanan pajak baru akan membantu Indonesia mengembangkan unicorn berikutnya, serta meningkatkan investasi di negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini.

“Kami ingin Indonesia menjadi rumah bagi raksasa teknologi. Kami memiliki pasar dan pekerja terampil. Dan Indonesia sudah memiliki empat unicorn,” kata Jokowi pada Selasa (25/6) di Istana Merdeka, Jakarta. “Kami akan selalu mendorong startup baru dan memberi mereka ruang untuk tumbuh.”

Mengenakan kemeja putih khasnya, Jokowi tampak tenang terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan diumumkan pada Kamis (27/6) terkait tantangan hukum terhadap kemenangannya pada Pilpres 2019. Tetapi ketidakpastian politik tidak menghalangi dia dari dorongan digitalnya, seiring Jokowi berusaha untuk mendorong perekonomian Indonesia menjadi 10 besar dunia.

Ekonomi internet Indonesia diperkirakan bernilai $27 miliar pada tahun 2018, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara dan tiga kali Singapura yang berada di tempat kedua. Keempat unicorn ini—Go-Jek, Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak—telah membantu ekonomi tumbuh sekitar 5 persen setiap tahun selama setengah dekade terakhir.

Dia mengatakan bahwa rencana “pajak yang dapat dikurangi”—yang saat ini sedang dibahas oleh Kementerian Keuangan—akan dirilis bulan depan. Langkah ini bertujuan untuk mendorong pengembangan sumber daya manusia di sektor digital serta industri yang berorientasi ekspor, dan bisnis-bisnis lokal yang memproduksi barang pengganti impor.

“Itu mudah-mudahan akan membuat para investor lebih antusias untuk memasukkan uang ke Indonesia,” kata Jokowi.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan kepada Nikkei bulan lalu, bahwa pajak yang dapat dikurangkan—yang berlaku untuk perusahaan lokal dan asing yang melakukan penelitian dan pengembangan di Indonesia—akan ditetapkan setinggi 200 persen. Itu berarti untuk setiap $100 juta yang diinvestasikan perusahaan, mereka akan menerima keringanan pajak sebesar $200 juta, katanya.

Jokowi—yang menetapkan target pada masa jabatan pertamanya untuk menjadikan Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020—mengatakan bahwa ia ingin menciptakan efek riak dengan “menghubungkan ekosistem online dengan offline.”

Dia mengatakan bahwa dia ingin unicorn Indonesia untuk membantu pertumbuhan usaha kecil dan mikro di seluruh nusantara. “Itu berarti unicorn tidak tumbuh sendirian—mereka harus membawa usaha kecil (untuk tumbuh) bersama mereka.”

Jokowi menambahkan bahwa Indonesia membangun infrastruktur melalui penyebaran satelit komunikasi dan pembangunan jalur serat optik. Peningkatan jaringan 4G nasional diharapkan akan selesai pada akhir tahun, katanya, di mana 5G akan menyusul.

Dia mengindikasikan bahwa Indonesia tidak akan mengikuti Amerika Serikat (AS) dalam melarang peralatan Huawei Technologies dari jaringan 5G-nya. Sebaliknya, ia mengatakan, “kepentingan nasional yang paling penting adalah keamanan nasional, (dan) Indonesia akan membuat keputusan sendiri.”

Jokowi mengatakan bahwa dia berharap negara-negara Kelompok 20 (G20) akan mencapai kesepakatan mengenai perpajakan ekonomi digital pada pertemuan minggu ini di Osaka, Jepang. Kantor pajak Indonesia telah mengeluh tentang perusahaan-perusahaan seperti Google dan Facebook yang gagal membayar pajak penghasilan, meskipun memperoleh pendapatan iklan dalam jumlah besar di Indonesia.

Jokowi mengatakan bahwa langkah-langkah seperti dorongan ekonomi digital, reformasi struktural, dan pengembangan infrastruktur lebih lanjut, diharapkan dapat membantu mendorong Indonesia masuk ke dalam 10 besar ekonomi global pada tahun 2030 dan empat besar pada tahun 2045. Ia mengatakan bahwa ia ingin ekonomi tumbuh pada tingkat yang “melampaui” 5 persen saat ini.

Dalam langkah lain untuk merangsang ekonomi, Jokowi juga berencana untuk memindahkan ibu kota. Dia mengatakan kepada Nikkei bahwa lokasinya akan berada di suatu tempat di Kalimantan, di mana Jakarta akan menjadi pusat perekonomian. Dia telah meminta studi kelayakan untuk disampaikan kepadanya pada bulan Agustus.

Untuk tujuan ini, Jokowi mengatakan bahwa pemerintahnya berencana untuk merevisi undang-undang ketenagakerjaan yang kaku yang telah dikritik oleh para perusahaan karena mempersulit untuk memecat pekerja yang tidak berkinerja baik. Pemerintahannya, katanya, juga berencana untuk mengurangi tarif pajak perusahaan Indonesia menjadi 20 persen dari 25 persen pada tahun 2021.

Meskipun ekonomi yang didorong oleh konsumsi Indonesia relatif terlindung dari dampak perang perdagangan AS-China yang meningkat, namun ketidakpastian dalam ekonomi global memiliki dampak negatif pada negara kepulauan ini.

Defisit neraca berjalan Indonesia saat ini—yang mencapai $7 miliar pada kuartal pertama tahun ini—naik hampir 30 persen dari periode yang sama pada tahun 2018—membuat para investor kemungkinan akan menarik uang mereka keluar dari Indonesia ketika mereka melihat adanya risiko global. Salah satu contohnya adalah penurunan rupiah ke posisi terendah selama 20 tahun terhadap dolar tahun lalu.

Jokowi mengatakan bahwa perang dagang itu “merugikan” perdagangan global, dan bahwa negara-negara perlu “menghindari kebijakan yang membahayakan” negara-negara lain.

“Kami akan berbicara menentang perpanjangan proteksionisme (di G20),” kata Jokowi. “Kami ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, kuat, dan inklusif.”

Oleh: Erwida Maulia dan Shotaro Tani (Nikkei Asian Review)/MMP

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed