oleh

Islam dan Politik Minoritas di Indonesia

Oleh : Muhammad Subhi

QDOEisqQzISatu Islam – A. Istilah Minoritas

Penggunaan istilah minoritas di Indonesia tidak didasarkan pada satu pemahaman yang searagam tentang istilah tersebut, dan tidak ada satu batasan yang pasti siapa saja yang dikategorikan sebagai kelompok minoritas. Kamus Umum Bahasa Indonesia misalnya mendefinisikan minotas sebaga kelompok kecil.[1] Kamus Bahasa Indonesia Online mendefinisikan minoritas sebagai goloantar sesamanya dan membagi bersama keinginan untuk melestarikan ngan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain dl suatu masyarakat dan karena itu didiskriminasikan oleh golongan lain itu.[2] Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menggunakan istilah yang terakhir ini.

Apabila mengacu pada definisi minoritas menurut Pelapor Khusus PBB untuk perlindungan hak minoritas, Francesco Capotorti:

“A group numerically inferior to the rest of the population of a state, in a non dominant position, whose members being nationals of the state-posses ethnic, religion or linguistic characteristic differing from those of the rest of the population and show, if only implicitly a sense of solidarity, direct toward preserving their culture, traditions, religion or language.

Dari definisi di atas, yang dimaksud sebagai minoritas adalah: Pertama, secara numerik jumlahnya lebih kecil dari sisa populasi lainnya dalam suatu negara. Kedua, posisinya tidak dominan dalam konteks negara. Ketiga, adanya perbedaan etnik, agama dan budaya dengan populasi lainnya. Keempat, memiliki solidaritas agama, bahasa, tradisi, budaya dan kepentingan untuk meraih persamaan dimuka hukum dengan populasi diluarnya.[3]

Definisi ini secara akademis banyak ditolak. Hikmat Budiman misalnya mempertanyakan, apakah kelompok yang secara numerik jumlahnya kecil bisa dikatakan sebagai minoritas? Bagaimana kalau kelompok kecil tersebut memiliki kekuasaan dominan dalam berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi dan politik, apakah dia tetap dianggap minoritas? Hikmat justru pesimis ada definisi yang bisa diterima secara universal menyangkut minoritas. Katagori-kategori yang ada lebih banyak adalah kriteris pihak luar kepada kelompok tertentu.[4]

Katagori yang agak lebih tegas mengenai siapa yang dimaksud sebagai kelompok minoritas ini dijelaskan dalam Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009 tentang Implementas Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini memberi contoh bahwa kelompok minoritas itu adalah kelompok etnis, agama, penyandang cacat, dan orientasi seksual. Kategori ini tidak memasukkan kategori kepercayaan lokal dan bahasa yang dalam pandangan hak asasi manusia adalah juga kategori minoritas. Perserikatan Bangda-Bangsa misalnya membagi kelompok minoritas ke dalam 4 kategori: suku bangsa, kebudayaan, agama dan bahasa.[5]

Dalam konteks UU No. 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama, pengertian minoritas dapat diartikan: (1) agama-agama yang penganutnya lebih kecil dari penganut agama mayoritas dalam hal ini Islam. (2) agama-agama di luar enam agama yang disebutkan secara eksplisit dalam UU ini. (3) aliran-aliran keagamaan yang berbeda dengan pandangan utama. (4) keyakinan/kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. (5) dalam konteks indigenous people, adalah agama-agama yang dianut oleh masyarakat adat seperti Agama Adan bagi Komunitas Sedulur Sikep, Agama Salih bagi Komunitas Orang Rimba “Kubu”, Agama Kaharingan bagi Suku Dayak, Agama Patuntung bagi komunitas Orang Kajang dll. [6]

Nampknya, kekosongan isitlah baku ini mengakibatkan penggunaan istilah minoritas juga memiliki tendensi yang beragam. Dalam konteks hubungan sosial, minoritas selalu merujuk pada kelompok atau komunitas yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan kelompok lain di daerah tertentu. Karena itu muncul istilah mayoritas-minoritas dan biasanya dipergunakan dalam hubungan antar agama atau etnis. Sehingga kelompok minoritas di satu daerah pada saat yang bersamaan bisa menjadi mayoritas di daerah lain. Umat Islam di Jakarta adalah mayoritas jika dibandingkan dengan umat agama-agama lain seperti Kristen, Hindu atau Budha. Umat Kristen menjadi mayoritas di Sumatra Utama dibanding Komunitas Parmalim. Umat Hindu menjadi mayoritas di Bali dibanding umat Islam atau umat Kristen di Pulau Bali. Begitu seterusnya.

Negara juga cenderung menggunakan istilah minoritas untuk merujuk perbedaan jumlah pemeluk agama atau anggota etnis. Meskipun tidak ada satu landasan yang resmi mengenai hal tersebut, umat Islam selalu dianggap sebagai kelompok mayoritas apabila dibanding umat agama lain. Meskipun secara politik, umat Islam tidak pernah menjadi satu kekuatan mayoritas, namun dalam praktek berbangsa dan bernegara, negara selalu menempatkan umat islam sebagai penerima terbesar kue pembangunan, dengan persepsi bahwa umat Islam adalah umat mayoritas.

Implikasi lain adalah, penggunaan istilah minoritas ini sering mengacu kepada hak-hak warga negara baik menyangkut hak sipil, politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Termasuk istilah ini digunakan untuk membedakan relasi kuasa antar kelompok di suatu tempat. Perspektif ini sering digunakan oleh kelompok pembela hak asasi manusia seperti LSM, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan lain-lain. Secara sipil dan politik, umat islam adalah mayoritas karena selalu memperoleh pengutamaan dalam pemenuhan hak sipil dan politik mereka di Indonesia. Begitupula menyangkut hak ekonomi sosial dan budaya, umat islam selalu memperoleh pengistimewaan apabila dibandingkan dengan umat agama lain. Keberadaan berbagai regulasi baik di tingkat nasional maupun lokal yang bersumber kepada ajaran islam adalah beberapa contoh mengenai pengutamaan tersebut.

Warga Tionghoa menjadi minoritas secara jumlah, namun secara ekonomi sering dituding mesebagai mennjadi mayoritas karena menguasai aset-aset perekonomian nasional.[7] Namun dalam konteks hak sipil dan politik, warga Tionghoa adalah minoritas karena kerap menjadi korban diskriminasi terutama menyangkut status kewarganegaraan mereka. Warga Ahmadiyah, Syiah dan berbagai kelompok tarekat di daerah adalah kelompok minoritas berhadapan dengan mainstream umat Islam, karena hak-hak beragamanya sering dilanggar. Mereka juga sering menjadi sasaran tindak intoleransi karena keyakinan mereka yang berbeda.

Tanpa bermaksud mereduksi makna minoritas dalam maknanya yang luas, tulisan ini mencoba untuk fokus melihat dua kategori kelompok minoritas di Indonesia yakni minoritas agama dan minoritas etnis (ras). Pemilihan kedua kelompok ini tidaklah didasarkan pada argumentasi akademis apapun, melainkan hanya agar pembahasan dalam tulisan ini lebih fokus. Meskipun sesungguhnya dua kategori tersebut dapat menjangkau kelompok-kelompok lain yang lebih luas. Misalnya kategori minoritas agama dapat pula menjangkau kelompok-kelompok agama lokal atau kepercayaan-kepercayaan yang dalam kacamata negara tidak dianggap sebagai agama. Atau kategori etnis, dapat menjangkau kelompok-kelompok etnis atau suku lokal yang memiliki karakterstik yang berbeda baik sebagian maupun keseluruhan dengan kelompok etnis lain di wilayah tertentu, seperti suku Samin di Jawa Tengah, Suku Tengger di Jawa Timur, Tionghoa Hokkian di Rokan Hilir Riau atau suku-suku lain yang sejenis di daerah lainnya.

B.Hak-hak Minoritas

Sebagaimana ketiadaan definisi dan penjelasan secara tegas mengenai siapa yang termasuk kelompok minoritas di Indonesia, hak-hak yang melekat pada mereka juga menjadi tidak tegas. Di dalam berbagai landasan hukum yang kita miliki, mulai dari UUD 1945 hingga berbagai aturan di bawahnya, hak-hak warga negara lebih banyak mengacu kepada hak individu. Di dalam ketentuan UUD 1945 mengenai Hak Asasi Manusia misalnya dijabarkan sejumlah hak seperti hak hidup (Pasal 28A), hak berkeluarga, hak tumbuh berkembang (Pasal 28B), hak memperoleh pendidikan (28C), hak memperoleh kepastian hukum yang adil, hak memperoleh pekerjaan, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak atas status kewarganegaraan (28D), hak beragama dan berkeyakinan, hak untuk berserikat (28E), hak memperoleh informasi (28F), hak atas perlindungan dan keamanan (28G), hak untuk tidak didiskriminasi (28I) dan hak-hak lainnya, kesemuanya mengacu kepada hak individu. Hanya ada dua ketentuan dalam konstitusi kita menegaskan tentang jaminan kepada masyarakat untuk memelihara dan mengambangkan budaya dan bahasa daerah yang nampaknya mengacu kepada hak kelompok. Namun pengaturan inipun masih harus diuji apakah memang yang dimaksud sebagai pengaturan hak kelompok ini sama dengan hak minoritas, mengingat ketiadaan definisi formal tentang minoritas.

Begitupula di dalam ketentuan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, hak-hak yang terkait dengan hak kelompok (group), hanya menyangkut jaminan perlindungan terhadap hukum adat dan hak atas tanah ulayat, yang juga harus melalui uji materi yang sama. Namun, terlepas dari persoalan definisi, pada umumnya, undang undang negara lainnya nampaknya lebih menekankan kepada pemenuhan hak-hak pribadi ketimbang hak kelompok ini.

Meskipun secara umum, ketentuan konstitusi dan berbagai peraturan di bawahya mengenai hak asasi manusia, tidak hanya bisa digunakan sebagai landasan perlindungan hak-hak individu. Ketentuan-ketentuan menyangkut hak hak persamaan dimuka hukum, hak perlindungan dari tindakan diskriminatif, hak hidup, kebebasan dan keamanan, hak berserikat dan berkumpul, hak beragama dan berkeyakinan merupakan instrumen untuk melindungi hak kelompok. Namun, banyak yang melihat bahwa cakupan hak-hak kelompok lebih luas dari itu.

Dalam kacamata Perserikatan Bangsa Bangsa, hak-hak kelompok yang termasuk ke dalam kategori hak minoritas antara lain: Pertama, hak untuk eksis sebagai kelompok minoritas, mencakup hak untuk mempertahankan dan melestarikan kebudayaan, bahasa, agama, etnis dan berbagai identitas lainnya. Kedua, hak untuk promosi dan hak perlindungan identitas mereka sebagai minoritas. Hak ini perlu diberikan untuk mencegah upaya-upaya asimilasi secara paksa yang bisa mengakibatkan lenyapnya kebudayaan mereka. Larangan terhadap asimilasi secara paksa ini tidak saja menekankan pada keharusan toleran terhadap mereka, melainkan juga keharusan untuk melindungi dan menghormati identitas mereka. Untuk menjamin hal ini bisa berjalan, kadang dibutuhkan perlakuan khusus terhadap mereka sebagai bentuk kebepihakan. Ketiga, hak untuk memperoleh kesetaraan dan tidak didiskriminasi (non-diskriminasi). Prinsip persamaan dimuka hukum dan non-diskriminasi ini menyangkut larangan terhadap tindakan pembedaan, pengucilan, pembatasan dan berbagai acuan yang berakibat pada terkurangnya pengakuan, penikmatan kesetaraan dan kebebasan mereka. Acuan disini bisa menyangkut regulasi yang secara tekstual netral namun bisa diinterpretasikan secara bebas sehingga menimblkan tindakan diskriminatif. Inilah yang disebut sebagai diskriminasi tidak langsung. Keempat, hak berpartisipasi secara efektif dan berarti di dalam berbagai aspek kehidupan publik, seperti birokrasi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Mekanisme untuk menjamin keragaman sosial dalam kaitannya dengan jaminan terhadap kelompok minoritas harus tercermin di dalam institusi publik seperti parlemen, layanan kependudukan, termasuk institusi penegak hukum. Partisipasi yang dimaksud disini bukanlah partisipasi simbolis, melainkan harus benar-benar nyata dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh kelompok minoritas.[8] Dalam rangka pengaturan mengenai hak-hak minoritas tersebut, Majelis Umum PBB pada tahun 1992 telah mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-hak Minoritas. Deklarasi inilah yang menjadi acuan utama dalam pengaturan hak-hak minoritas.

Di Indonesia sendiri belum ada instrumen resmi yang bisa dijadikan pijakan yang secara khusus mengatur hak-hak minoritas selain beberapa pasal yang telah disebutkan di atas. Namun sebagai negara anggota PBB, tentunya Indonesia terikat secara moral untuk menggunakan standar internasional tersebut sebagai acuan. Apalagi Indonesia adalah negara majemuk dengan beragam bahasa, etnis, agama, suku dan budaya yang melekat pada setiap warga negara. Di dalam keragaman tersebut juga terdapat kelompok-kelompok identitas minoritas yang rentan terhadap pembatasan hak dan tindakan diskriminatif.

Karena itu, cakupan hak-hak kelmpok minoritas yang harus di lindungi oleh pemerintah bisa mengacu pada cakupan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Minoritas di atas. Hak-hak tersebut adalah : hak untuk eksis, mempertahankan dan melestarikan kebudayaan mereka, hak untuk perlindungan, hak untuk persamaan dan tidak didiskriminasi serta hak untuk partisipasi. Keempat cakupan hak ini perlu ditekankan karena pada umumnya kelompok-kelompok minoritas sering mengalami pembatasan dan pelanggaran hak-hak tersebut. Banyak kasus di Indonesia membuktikan hal tersebut. Pada era Orde Baru, etnis Tionghoa mengalami pembatasan hak untuk mengekspresikan kebudayaan mereka di muka publik. Pada era reformasi, kelompok keagamaan Ahmadiyah dan Syi’ah juga mengalami pembataan dan pelanggaran hak beribadah di ruang publik. Padahal, sebagai kelompok minoritas mereka seharusnya memperoleh perlindungan.

C.Pengaturan Minoritas dalam Hukum di Indonesia

Sebagaimana dijelaskan di muka, bahwa Indonesia kurang memiliki aturan yang tegas dalam perlindungan hak-hak minoritas. Ukuran yang paling mudah digunakan adalah minimnya penggunaan istilah minoritas dalam materi hukum kita. Padahal di tingkat internasional term ini sudah menjadi satu instrumen tersendiri. Kalaupun ada, aturan-aturan tersebut bersifat umum dan menekankan pada perlundungan hak individu. Namun demikian, tidak seharusnya dipertentangkan antara hak individu dan hak kelompok, begitupula pengaturannya di dalam undang-undang. Aturan-aturan yang ada sangat mungkin digunakan dalam rangka perlindungan kelompok minoritas, karena pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk melayani setiap orang tanpa terkecuali, apakah dia anggota kelompok minoritas atau bukan. Jikapun masih dianggap kurang, maka itu adalah sebuah tantangan ke depan, bagaimana melahirkan sebuah aturan yang secara khusus mengatur kelompok minoritas.

Apabila dipetakan, ada dua arus pengaturan hak minoritas dalam hukum di Indonesia: Pertama, aturan-aturan yang memberi jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Aturan-aturan ini berjenjang mulai dari Pancasila, Konstitusi hingga peraturan-peraturan yang lebih rendah. Kedua, Bangsa Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai ideologi berbangsa. Pancasila memiliki 5 sila yang satu sama lain saling terkait. Kelima dasar ini menegaskan kewajiban koheren terhadap corak eksistensi bangsa Indonesia yang multikultural dan plural untuk dipelihara, dirawat dan dihidupi karena corak inilah yang menjadi elemen pembentuk Indonesia. Dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV juga ditegaskan bahwa Pancasila adalah dasarnya.

Dalam amandemen konstitusi kita, paling tidak terdapat 15 pasal yang menegaskan mengenai hak warga negara, mulai dari hak memperoleh persamaan dimuka hukum, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak hidup, hak beragama dan berkeyakinan, hak memmperoleh status kewarganegaraan, hak memperoleh pendidikan hingga hak untuk memperoleh kebebasan mengembangkan budaya dan bahasa daerah. Pada Pasal 28E UUD 1945 menyatakan:

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Ketentuan di atas sangat tegas memberikan hak dan kebebasan bagi setiap orang, tidak masalah apakah dia bagian dari kelompok mayoritas atau sebaliknya, semua haknya sama. Pasal ini dipertegas lagi oleh Pasal 28I yang menyatakan:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Kata-kata “tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” di atas adalah satu pernyataan tegas tentang hak asasi setiap orang yang paling asasi. Hak beragama adalah salah satu hak yang tidak boleh dikurangi dan harus dijamin pemenuhannya bagi setiap orang. Hak beragama ini adalah hak yang paling menyedot perhatian di Indonesia, terlebih lagi apabila menyangkut hak beragama kelompok minoritas. Dengan adanya jaminan konstitusi di atas, setiap kelompok minoritas memiiki hak untuk meyakini agama tertentu, berhak untuk tidak dipaksa meyakini agama tertentu.

Hak lain yang sering mengemuka dalam kaitannya dengan hak minoritas adalah hak untuk melestarikan budaya dan bahasa mereka. Di dalam Pasal 32 konstitusi ditegaskan :

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan bdaya nasional.

Pada tahun 1999, lahir Undang Undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia. Undang Undang ini tidak secara khusus mengatur mengenai hak minoritas. Namun dalam Undang Undang ini digunakan istilah diskriminasi yang berarti setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekomomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi.hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya.[9]

Tindakan diskriminasi menurut UU ini adalah tindakan tercela dan melanggar HAM. Dalam penjelasan UU ini dinyatakan: Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosiallainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antar warga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (gross violation of human rights).

Karena itu, meskipun aturan ini tidak mengatur secara khusus hak minoritas, namun menentang tindakan pembatasan, pelecehan dan pengucilan setiap warga negara atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekomomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. Aturan ini juga mewajibkan negara untuk melindungi kelestarian berbagai karakteristik tersebut.

Juga pada tahun 1999, Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 melalui Undang Undang No. 29 tahun 1999. Karena desakan yang kuat pada pemerintah Indonesia baik dari dalam maupun luar negeri akibat terjadinya kerusuhan Mei 1998 (Ester E. Yusuf, 2005).

Dalam kovenan ini, tidak ada pengaturan secara spesifik mengenai kelompok minoritas. Kovenan ini melarang segala bentuk tindakan diskriminasi atas dasar perbedaan suku, etnis, warna kulit dan sebagainya. Pada Penjelasan UU No. 29 tahun 1999 ditegaskan bahwa diskriminasi rasial pada dasarnya merupakan suatu penolakan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan mendasar. Tidak jarang diskriminasi rasial terjadi karena dukungan Pemerintah melalui berbagai kebijakan diskriminasi rasial dalam bentuk apartheid, pemisahan dan pengucilan atau dukungan sebagian masyarakat dalam bentuk penyebaran doktrin-doktrin supremasi ras, warna kulit, keturunan, asal usul kebangsaan atau etnis. Oleh karena diskriminasi rasial menjadi musuh baik bagi masyarakat luas maupun masyarakat internasional maka harus dihapuskan dari peradaban umat manusia.

Kovenan ini menjamin bahwa setiap orang harus dilindungi dari tindakan-tindakan diskriminatif atas dasar ras dan etnis, baik dia bagian dari kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas. Namun dalam prakteknya, diskriminasi sering dialami oleh mereka yang tergolong minoritas, seperti yang dialami warga keturunan China pada masa lalu. Karena itulah kovenan ini menjadi relevan dalam konteks perlindungan kelompok minoritas ini.

Sejak tahun 2005, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik melalui UU No. 12 tahun 2005. Ratifikasi berarti Indonesia telah menjadi negara pihak (state party) memiliki kewajiban untuk menurunkan semua isi dalam kovenan yang diratifikasi seperti kewajiban membangun kerangka hukum dan kelembagaan untuk memberkan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan seluruh hak sipil dan politik setiap warga negara.[10]

Ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai hak minoritas dalam kovenan ini adalah pasal 27 yang berbunyi:

Di negara-negara dimana terdapat golongan minoritas berdasarkan etnis, agama atau bahasa, orangorang yang tergabung dalam kelompok-kelompok minoritas tersebut tidak dapat diingkari haknya, didalam komunitas bersama anggota lain dari kelompok mereka, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agama mereka sendiri, atau untuk menggunakan bahasa mereka sendiri.

Pasal ini memberikan kepada kelompok yang masuk kategori minoritas, hak atas identitas nasional, suku bangsa, agama, atau bahasa, atau kombinasi darinya dan hak untuk mempertahankan ciri-ciri yang ingin mereka pelihara dan kembangkan. Ketentuan ini tdak memainta negara-negara untuk menetapkan upaya-upayakhusus, akan tetapi negara yang telah meratifikasi Kovenan ini diwajibkan menjamin bahwa semua individu dalam wilayah hukumnya dapat menikmati haknya: hal ini membutuhkan tindakan-tindakan spesifik untuk memperbaiki perbedaan yang diterima oleh kaum minoritas.[11]

Kemudian pada tahun 2008, lahir Undang Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis. Undang-undang ini adalah salah satu kelanjutan dari ratifikasi Kovenan Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial. Undang-undang ini diperkuat dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Kedua aturan ini menempatkan segala tindakan diskriminasi atas dasar ras dan etnis sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan juga sebagai tindak pidana. Siapapun yang melakukan tindakan diskriminasi baik pemerintah maupun masyarakat dapat dikenakan sangksi pidana berupa denda. Bahkan PP. No. 56/2010 di atas menetapkan Komisi Nasionak Hak Asasi Manusia sebagai lembaga pemantau dan pengawas tindakan-tindakan diskriminasi atas dasar ras dan etnis. Apabila dalam pemantauan dan pengawasan ditemukan dugaan tindakan diskriminasi baik oleh masyarakat maupun Pemerintah, Komnas HAM berwenang mengeluarkan rekomendasi yang bersifat wajib untuk ditindaklunjuti oleh pihak yang bersangkutan.

Aturan setingkat undang-undang yang mengatur kelompok minoritas adalah Undang-undang No. 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama. Undang-undang ini secara khusus mengatur minoritas agama dan kepercayaan. Aturan ini misalnya melarang aliran keagamaan atau kepercayaan untuk melakukan penodaan terhadap enam agama (Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu dan Buddha) di Indonesia. Larangan ini diikuti dengan ancaman pidana bagi yang melanggar. Aturan ini tidak secara khusus menyebutkan adanya kelmpok minoritas, namun secara implisit aturan ini mengakui bahwa enam agama tersebut di atas dianut oleh sebagian besar (mayoritas) penduduk Indonesia. Ini berarti agama dan kepercayaan di luar enam agama tersebut aadalah kelompok minoritas.

Selain aturan-aturan di atas, masih ada aturan-aturan yang lebih rendah mengenai kelompok minoritas di Indonesia. Aturan-aturan ini diterapkan oleh satu atau beberapa lembaga negara setingkat menteri atau aturan yang secara internal mengatur lembaga negara yang bersangkutan. Aturan-aturan tersebut antara lain Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. PBM ini tidak secara eksplisit menyebut mengenai hak-hak minoritas, namun di dalamnya diatur mengenai persyaratan pendirian rumah ibadah dimana komposisi dan jumlah pemeluk suatu agama menjadi pertimbangan utama.

Peraturan lain adalah Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini untuk menjamin pemahaman prinsip dasar HAM oleh seluruh jajaran Polri agar dalam melaksanakan tugasnya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip HAM; untuk memastikan adanya perubahan dalam pola berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan prinsip dasar HAM; untuk memastikan penerapan prinsip dan standar HAM dalam segala pelaksanaan tugas Polri, sehingga setiap anggota Polri tidak ragu-ragu dalam melakukan tindakan; dan untuk dijadikan pedoman dalam perumusan kebijakan Polri agar selalu mendasari prinsip dan standar HAM. Prinsip dan standar HAM yang dimaksud salah satunya untuk menjamin dan melindungi hak-hak khusus kelompok minoritas, seperti etnis, agama, penyandang cacat dan orientasi seksual. Nampaknya, aturan inilah yang paling tegas mengatur hak kelompok minoritas, meskipun hanya berupa Peraturan Kapolri.

D.Faktor Islam dalam Politik Minoritas di Indonesia

Diskusi mengenai hak minoritas di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang Islam di Indonesia. Selain Islam adalah agama mayoritas dari segi jumlah penganut, dari aspek sosial dan politik Islam juga telah memainkan peran yang signifikan dalam menentukan cara pandang dan kebijakan negara mengenai kelompok dan hak minoritas di Indonesia. Bagaimana masyarakat Indonesia memandang kelompok minoritas, siapa saja yang termasuk di dalamnya serta bagaimana negara mengatur hak dan kewajiban mereka di ruang publik sangat ditentukan oleh aspirasi dan sudut pandang umat Islam baik sebagai umat beragama maupun sebagai institusi keagamaan. Bahkan jika umat Islam tidak menunjukkan aspirasi mereka secara aktif, negara akan secara proaktif meminta pandangan umat Islam dan akan secara sungguh-sungguh mempertimbangkan pandangan mereka.

Secara teoritis, Islam Indonesia memang tidak pernah mendefinisikan siapa saja kelompok minoritas. Namun dalam hubungan dengan entitas lain seperti negara maupun agama lain, Islam kerapkali menempatkan dirinya sebagai kelompok mayoritas yang harus diperlakukan berbeda dari yang lain. Dalam perdebatan mengenai sejumlah peraturan prundang-undangan keagamaan misalnya, umat Islam kerapkali berusaha memasukkan norma dan doktrin Islam menjadi bagian dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Bahkan dalam perumusan konstitusi pada awal-awal kemerdekaan, tokoh-tokoh Islam berusaha memasukkan syariat Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional. Sejumlah tokoh Islam di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengusulkan dimasukkannya tujuh kata yakni “kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya” dalam pasal pertama Pancasila, meskipun akhirnya usaha ini tidak berhasil. Dalam sidang-sidang membahas undang undang dasar baru di Konstituante-pun partai-partai Islam seperti Masyumi masih berusaha mendesakkan dimasukkannya tujuh kata di atas, sementara golongan nasionalis dan komunis tidak menerima. Perdebatan yang menemui jalan buntu ini memicu Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang mengembalikan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Soekarno bahkan harus menegaskan bahwa tujuh kata tersebt tidak perlu dipermasalahkan karena sudah menjiwai UUD 1945.

Jimly Asshiddiqie mengakui bahwa salah satu materi penting yang menjadi muatan konstitus adalah dasar negara. Pembahasan mengenai dasar negara dalam proses pembuatan konstitusi selalu melahirkan perdebatan yang tajam dan mendalam. Hal ini karena dasar negara menjadi pijakan utama yang menentukan arah dan cara penyelenggaraan negara. Di sisi lain, tiap-tiap faksi atau kelompok dalam masyarakat apalagi yang sangat plural seperti Indonesia, memiliki cita-cita dan ideologi tersendiri yang dianggap paling tepat sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[12]

Kuatnya upaya untuk memasukkan norma-norma “ideologi Islam” baik dalam konstitusi negara maupun peraturan-peraturan di bawahnya tidak lepas dari adanya perasaan umat Islam sebagai mayoritas di republik ini sekaligus penilaian bahwa ideologi Islam adalah ideologi yang paling tepat bagi Indonesia. Dengan perasaan tersebut, umat Islam merasa memiliki “hak” sekaligus “kewajiban” untuk menentukan dasar negara serta aturan-aturan di bawahnya.

Kita bisa melihat dengan jelas bagaimana sengitnya perdebatan diantara para anggota Dewan Konstituante dalam pembahasan dasar negara, Dewan ini sendiri adalah hasil Pemilu pertama tahun 1955. Pandangan fraksi-fraksi yang ada saat itu yakni Masyumi, PNI, NU, PKI, Katolik, PSI dan IPKI secara ideologis dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni Sosial-Ekonomi, Islam dan Pancasila. Dalam perkembangannya, perdebatan tajam terjadi antara Islam dengan Pancasila. Masalah-masalah yang diperdebatkan saat itu selain mengenai dasar negara cukup luas dan sarat dengan pemikiran dan analisis filosofis. Msalah-masalah tersebut antara lain menyangkut: hubungan negara dengan agama, sekularisme, demokrasi, kebebasan beragama dan perlindungan minoritas.

Selain menganggap bahwa Islam adalah ideologi yang paling tepat di Indonesia, kelompok Islam juga meyakinkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan demokrasi modern. Lebih jauh Fraksi Islam tidak setuju dengan Pancasila sebagai dasar negara karena tidak memiliki makna yang jelas dan pasti.[13] Dalam pidatonya Muhammad Natsir mengatakan:

“Prinsip demokrasi itu: Pertama, golongan yang berkuasa harus mendapat persetujuan dari golongan terbesar (mayoritas); dan kedua, golongan-golongan kecil yang berlainan pendapat dari golongan mayoritas terjamin hak hidupnya dalam masyarakat. Konsekuensi dari prinsip demokrasi, jika dipakai untuk membentuk suatu negara, tidak bisa lain bahwa suatu negara harus pertama-tama mencerminkan falsafah hidup dari sebagian besar atau mayoritas rakyatnya”.[14]

Di sini terlihat bahwa Natsir sangat menekankan bahwa demokrasi identik dengan mayoritas, bahkan hal itu ia anggap sebagai salah satu prinsip demokrasi. Dan karena Islam adalah kelompok mayoritas di Indonesia, maka prinsip-prinsip Islam layak dipertimbangkan sebagai dasar negara. Lalu, bagaimana dengan nasib minoritas yang ia sebut “golongan-golongan kecil”? Bagi Natsir, disinilah prinsip kedua berlaku dimana yang mayoritas harus menjamin hak hidup kelompok minoritas. Karena jika tdak, maka akan terjadi tirani dan oligarkhi.

Sedangkan kelompok pendukung Pancasila menilai bahwa Islam hanya salah satu saja pandangan yang dimiliki rakyat Indonesia sehingga tidak mewakili kepribadian bangsa. Bagi mereka, jika Islam dipaksakan menjadi dasar negara, ditakutkan kelompok masyarakat lain non Islam tidak terlindungi.

Menjawab hal itu, Natsir berargumen bahwa mereka yang menolak Islam dengan alasan hanya dimiliki satu golongan saja justru mengingkari demokrasi yang menekankan pada mayoritanisme itu. Mereka tidak mau menerima bahwa isi dan sifat dari ajaran Islam telah berakar dalam mayoritas jiwa rakyat Indonesia. Lalu menawarkan Pancasila sebaga “titik pertemuan” semua golongan dan semua falsafah hidupnya termasuk yang berpaham atheis. Bagi Natsir, Pancasila hanyalah “titik pertemuan” semu dan sementara karena: pertama, Pancasila hanyalah sebagai cara untuk mengelak dari memecahkan persoalan hingga tuntas, alias tidak mau repot-repot; dan kedua, Pancasila bukanlah model “titik pertemuan” yang langgeng karena ia melihat ada kelompok yang mau bertemu dalam Pancasila meskipun secara terang-terangan manolak sila “ke-Tuhanan”. Barangkali yang Natsir maksud adalah kelompok PKI.

Dengan alasan tersebut menurut Natsir, bisa saja kelompok Islam akan menolak Pancasila walaupun tetap dipaksakan. Dan bila demikian keadaannya, berarti Pancasila selain akan mengorbankan demokrasi ia juga akan mengabaikan salah satu paham hidup dari satu golongan yang terbesar (Islam) di Indonesia ini, yakni paham hidup yang mengatur bukan saja hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hidup bermasyarakat dan bernegara.[15] Di sini Natsir kembali menekankan bahwa faktor Islam sebagai golongan terbesar di Indonesia harus diterima sebaga fakta sosial yang berarti pula harus ditransformasi sebagai fakta politik dalam kehidupan bernegara. Secara diplomatis ia mengatakan:

Bukan semata-mata lantaran umat Islam adalah golongan yang terbanyak dikalangan rakyat Indonesia seluruhnya, kami mengajukan Islam sebagai dasar negara kita. Akan tetapi berdasarkan keyakinan kami bahwa ajaran-ajaran Islam yang mempunyai ketatanegaraan dan masyarakat hidup itu mempunyai sifat-sifat yang sempurna bagi kehidupan negara dan masyarakat dan dapat menjamin hidup keragaman atas saling harga menghargai antara berbagai golongan di dalam negara”. Ibaratnya “Kalaupun besar tidak akan melanda. Kalaupun tinggi malah akan melindungi”.[16]

Anggota Konstituante dari Masymi lainnya Mr. R. H. Kasman Singodimejo mengajukan dia alasan mengapa Islam harus menjadi dasar negara: Pertama, alasan universal bernegara adalah mengakui kedaulatan hukum Tuhan atau hukum agama. Kedua alasan dialektis-Indonesia dimana telah diakui bahwa agama di Indonesia yang secara kuantitatif dan kualitatif berpengaruh adalah Islam. Menurutnya, Islam adalah faktor nasional Indonesia yang terpokok dan yang menguasai psyche Indonesia.Ia menyimpulkan:

“Oleh sebab itu, penggabungan antara alasan-alasan universal dan alasan-alasan dialektis-Indonesia membawa kita kepada kesimpulan bahwa dasar Republik Indonesia seharusnya Islam.”[17]

M. Rusjad Nurdin, menguatkan alasan Hamka dan Mr. Kasman. Menurutnya, mengapa Islam? Karena bagi umat Islam menegakkan hukum Islam bagi masyarakat Islam adalah kewajiban bagi tiap-tiap muslim. Agama lain diharapkan dapat mentoleransi golongan terbesar di republik ini untuk mengatur masyarakatnya menurut agamanya.[18]

Semenara itu H. Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), anggota Konstituante dari Masyumi berpandangan bahwa faktor Islam sangat penting bagi dasar negara karena orang Islamlah yang menjiwai semangat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 baik mereka dari PNI, Masyumi, NU, Sosialis, Partai Buruh dan lain-lain. Hamka menggambarkan bahwa orang-orang Islam rela melihat bangkai putranya dibawa pulang berlumuran darah, tidak bernyawa lagi, karena merasa bahwa putranya itu adalah mati syahid.

Bagi Hamka, Islamlah yang menjiwi proklamasi 17 Agustus dan bukan Pancasila, karena Pancasila belum dikenal. Pada zaman Belanda, orang tidak mengenal Pancasila melainkan Allahu Akbar. Bahkan menurutnya sebagian besar dari pembela Pancasila saat itu kecuali orang-orang PKI, di dalam hati sanubarinya pasti Allahu Akbar. Secara tegas ia menantang para pembela Pancasila dengan mengatakan:

Allahu Akbar yang tertulis dalam dada Saudara itulah sekarang yang kami mohon drealisasikan. Allahu Akbar yang di dalamnya terkandung segala macam sila, baik panca atau sapta, atau ika, atau dasa…”[19]

Dengan beragam variasi argumen tersebut, para tokoh Islam politik awal kemerdekaan melihat bahwa Islam harus menjadi dasar negara karena Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Logika mayoritas-minoritas ini sangat kuat mewarnai pemikiran politik kenegaraan mereka dan meyakini bisa bahwa hal ini harus diterima sebagai kenyataan sejarah. Logika mayoritas-minoritas ini pula yang menurut mereka menjadi alasan presiden Indonesia haruslah orang Islam. Hamka misalnya beralasan di negara-negara Kristenpun seperti di Amerika, kepala negara mesti orang Protestan. Dia juga beralasan, meskipun presidennya orang Islam, menteri-menterinya bisa dari agama lain seperti dipraktekkan kerajaan-kerajaan Islam abad pertengahan. Hal itu bisa menjadi contoh di Indonesia, dimana presidennya yang orang Islam harus memilih menteri-menterinya dari orang-orang yang ahli apapun agamanya.[20]

Jargon mayoritas-minoritas saat itu bukan lagi sekedar jargon sosiologis untuk menggambarkan komposisi masyarakat menurut agama dan keyakinannya, tetapi sudah bertransformasi menjadi jargon politik di badan pembentuk konstitusi. Jargon ini diungkapkan tanpa ragu dalam berbaga istilah, namun memiliki tujuan yang sama yakni untuk mendukung argumen-argumen faksi Islam. Hal ini sengaja dilakukan karena nampaknya berbagai argumen lain sudah dikemukakan namun belum mampu meyakinkan faksi pendukung Pancasila untuk menerima Islam sebagai dasar negara. Bahkan jargon ini diperkuat dengan perbandingan dari berbagai negara baik yang mayoritas muslim maupun non-muslim. Pemimpin-pemimpin Islam merasa adalah sesuat yang wajar jika kelompok mayoritas memperoleh sesuatu yang lebih dari bangunan negara dan kelompok minoritas hendanya dapat mentoleransi.

Mereka meyakinkan kelompok minoritas bahwa hak-hak mereka akan dijamin apabila Islam diterima sebagai dasar negaraDalam pidatonya, Hamka misalnya menegaskan : “…bahwa golongan kecil Katolik dan Kristen, Kaharingan dan Hindu-Bali tidak akan menuntut jaminan atas golongan kecil kalau negara berdasarkan Pancasila. Kalau begitu, kan lebih baik Saudara memilih berdasar Islam, karena baik Saudara menuntut jaminan atau tidak, jaminan itu akan tetap dituliskan dalam Konstitusi, kalau jadi negara berdasar Islam. Sehingga ada hitam atas putih, yang kalau dilanggar, kami kena kutuk kalam Allah…”.

Ditengah kuatnya aspirasi pemimpin-pemimpin Islam di Konstituante mendesakkan dasar Islam, antara tahun 1951/1952, muncul pernyataan yang sangat mengejutkan dari KH. Agus Salim, salah seorang tokoh nasional yang merumuskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam Agenda Kementrian Agama 1951/1952 ia menulis artikel sebagaimana dikutip Djohan Effendi: “Dalam karangan ini kita hendak menunjukkan minat kepada kemerdekaan agama itu. Bagaimana kemerdekaan itu harus dipahami dalam negara kita, jang berdasarkan kepertjayaan kepada Ketuhanan jang Mahaesa. Dapatkah dengan asas negara itu kita mengakui kemerdekaan kejakinan orang yang meniadakan Tuhan? Atau kejakinan agamayang mengakui Tuhan berbilang atau berbagi-bagi? Tentu dan pasti!”.[21]Pernyataan Agus Salim ini jelas berlawanan dengan arus utama pemikiran para pemimpim politik Islam kala itu yang cenderung menentang kebebasan beragama, apalagi kebebasan tidak beragama.

Meski begitu, tetap saja kalangan non-muslim merasa belum bisa menerima Islam sebagai dasar negara. Mereka tetap khawatir jika Islam jadi dasar negara, maka institusi negara akan sulit dibedakan dari institusi agama karena semua keputusan negara akan dirujuk menurut kitab suci umat Islam. Mereka memberi contoh bagaimana sikap negara Islam seperti Arab Saudi pada sidang Majelis Umum PBB yang menolak resolusi tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Resolusi tersebut memberi jaminan hak setiap warga negara dalam bidang politik, sosial dan bahkan kebebasan agama. Dengan melihat contoh tersebut, kalangan non-muslim khawatir hak asasi manusia di Indonesia juga akan mengalami nasib yang sama. Apalagi beberapa tokoh Islam secara tegas menolak gagasan kebebasan beragama.

Perdebatan sengit di Dewan Konstituante ini menemui jalan buntu sehingga gagal menghasilkan konstitusi baru yang bisa diterima semua kelompok. Sebaliknya perdebatan-perdebatan ini telah menimbulkan krisis ideologi yang dinilai mengganggu persatuan negara. Dengan alasan itulah, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang berisi pembubaran Konsttuante dan kembali kepada UUD 1945. Namun satu hal yang bagi kalangan Islam dianggap sebagai sebuah keberhasilan adalah penegasan Soekarno di dalam Dekrit tersebut bahwa “Piagam Jakarta” menjiwai UUD 1945 dan merupakan kesatuan dari konstitusi tersebut.

Kuatnya pengaruh Islam dalam Dewan Konstituante bisa dikatakan gagal menghasilkan rumusan konstitusi berideologi Islam. Namun kegagalan ini tdak serta merta menghentikan upaya-upaya kalangan Islam politik baik partai maupun individu untuk terus mendesakkan norma-norma Islam dalam peraturan perundang-undangan negara terutama dalam kaitannya dengan kelompok-kelompok minoritas di Indonesia. Pada tahun 1952, dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Muh. Dimyati menuntut agar aliran kebatinan dilarang keberadaannya. Maka diusulkan agar Departemen Agama membuat rumusan tentang apa yang disebut agama. Maka saat itu dirumuskan unsur-unsur esensial dari agama yakni Nabi/Rasul, kitab suci dan pengakuan sebagai agama dari luar negeri. Lalu muncul kelompok oposisi dari kalangan Hindu Bali.[22] Tetapi pada akhirnya definisi ini tidak pernah muncul dalam regulasi.[23]

Pada tahun 1955 Wongsonegoro, seorang tokoh kebatinan mendirikan Badan Kongres Kebatinan seluruh Indonesia (BKKI).[24] Pada tahun 1957 lembaga ini mendesak presiden Soekarno agar mengakui secara formal kebatinan setara dengan agama. Konstelasi politik inilah yang mendorong Depag pada tahun 1961 mengajukan definisi “agama”. Suatu agama menurut definisi itu harus memuat unsur-unsur ini: kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, nabi, kitab suci, umat dan suatu sistem hukum bagi penganutnya.[25] Definisi yang dikeluarkan Depag pada masa kepemimpinan KH. Wahib Wahab ini bertujuan agar aliran kebatinan tidak bisa diakui sebagai agama.[26] Dan tentu saja definisi ini membuat kelompok kebatinan dan kelompok-kelompok masyarakat yang masih mempertahankan adat istiadat dan praktek-praktek religi lokal, seperti animisme, dinamisme dan lainnya tidak tercakup di dalamnya, sehingga mereka digolongkan sebagai orang yang “belum beragama” dengan seluruh konsekuensi sosial politiknya.[27]

Gambaran di atas memperlihatkan kuatnya pengaruh Islam dalam politik minoritas di Indonesia. Beragam peraturan yang masih berlaku maupun yang sudah tidak berlaku menjadi rekaman bagaimana Islam Indonesia memandang dan memosisikan kalangan minoritas baik yang berada di luar Islam maupun minoritas di dalam –akan dibahas pada bagian berikut–. Keduanya tidak boleh lepas dari kendali umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia. Karena itupula Islam tidak segan meminjam tangan negara meskipun tidak selalu berhasil.

Dalam masa Orde Baru, istilah “meminjam tangan negara” ini memang tidak sepenuhnya menempatkan Islam sebagai pihak yang sangat aktif mendesakkan kepentingannya. Dalam pandangan Abdurrahman Wahid, pemerintah Orde Baru juga punya peran besar menarik kekuatan-kekuatan Islam ke lingkaran kekuasaannya. Bahkan menurut Gus Dur, pemerintah Orde Baru sangat tergantung terhadap gerakan-gerakan Islam guna mensukseskan program-program pemerintah seperti keluarga berencana, lingukungan hidup, pendidikan keluarga dan lain-lain.[28]

E.Islam dan Minoritas Non-Muslim

Sebagaimana dijelaskan di muka, peran dan pengaruh agama di Indonesia terutama Islam sangat besar tdak hanya dalam kehidupan sosial masyarakat melainkan juga dalam produk perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Salah satu aspek yang paling banyak muncul adalah hubungan antara Islam dengan agama-agama lain. Karena Islam sebagai agama mayoritas, maka hubungan tersebut seringkali berdimensi mayoritas minoritas. Berbagai isu yang terkait dengan hubungan antar agama seperti persoalan pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, ritual agama, perkawinan antar agama, perayaan hari besar keagamaan dan sebagainya kerapkali melibatkan pola pikir mayoritas minoritas yang berakibat pada terjadinya pelanggaran terhadap kebebasan beragama kelompok minoritas, meningkatnya sikap-sikap intoleran serta lahirnya berbagai peraturan diskriminatif.

Secara umum corak hubungan Islam dengan agama-agama lain di masyarakat berbanding lurus dengan corak hubungan mereka di dalam peraturan perundang-undangan. Kita bisa ambil contoh ketegangan sosial yang terjadi antara Islam dengan Kristen peda akhir 60-an sampai pertengahan 80-an misalnya dapat kita lihat rekamannya melalui sejumlah peraturan perundang-undangan yang lahir saat itu. Sejumlah peraturan terkait masalah keagamaan saat itu dipicu oleh “persaingan terselubung” dua agama ini dalam menyebarkan pengaruh dan memperbanyak pengikut. Sejumlah tokoh Islam menuding banyak gereja-gereja didirikan diperkampungan yang meyoritas orang Islam dengan tujuan memperluas pengikut. Umat Kristen sendiri membantah tudingan tersebut, namun tetap saja kecurigaan dari kalangan Islam muncul.

Ketegangan-ketegangan ini juga memicu gesekan pisik di beberapa daerah antara umat Islam dan Kristen, seperti yang terjadi di Maulaboh (Juli1967) dan Makassar (Oktober 1967), Asahan Sumatra Utara (September 1968) dan Jakarta (April 1969). Semua peristiwa ini berakhir bentrokan pisik dan perusakan gereja akibat adanya dugaan dari umat Islam bahwa pendirian gereja-gereja tersebut sebagai kedok Kristenisasi. Dalam seuah kesempatan Muhammad Natsir menuding telah terjadi Kristenisasi yang mengancam umat muslim dalam bentuk pendirian gereja di wilayah yang dihuni mayoritas muslim. Karena itu, untuk mencegah semakin menyebarnya rumah ibadah umat Kristen, umat Islam mendesak pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur pendirian rumah ibadah.

Akhiarnya, pada tahun 1969 Pemerintah menerbiatkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Tugas Aparat Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama oleh Pemeluk-pemeluknya. SKB ini selain mengatur mengenai penyebaran agama, juga secara khusus mengatur syarat-syarat pendirian rumah ibadah.

Lahirnya SKB ini tidak serta-merta disambut baik oleh umat beragama. Pada Oktober 1969, Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (DGI) dan Kantor Wali Gereja Indonesia (KWI) mengeluarkan memorandum yang pada intinya menyampaikan kegelisahan umat Kristen di sejumlah daerah terhadap akibat yang mungkin timbul dari pelaksanaan SKB ini. Mereka menilai SKB ini dapat menghambat kebebasan beragama dan beribadah, karena dapat melarang dan tidak memberi izin sesuatu yang menjadi hak asasi manusia. Mereka berkesimpulan bahwa SKB ini tidak dapat menjamin kemerdekaan beragama sebagaimana dijamin UUD 1945 dan bahkan dapat mengancam persatuan bangsa. Dengan berbagai alasan tersebut, DGI dan KWI meminta SKB ini ditinjau kembali.

Namun pemerintah tidak terlalu menghiraukan memorandum ini. Bahkan, selain SKB, Pemerintah menerbitkan beberapa aturan lain tentang keagamaan. Guna menertibkan praktek penyiaran agama, pada tahun 1970 Menteri Agama menerbitkan keputusan tentang Pedoman Penyiaran Agama. Keputusan ini diikuti beberapa peraturan lain yang senada.

Di bidang perkawinan, lahir Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang salah satu pasalnya melarang perkawinan beda agama. Dalam hal memperoleh bantuan luar negeri, Pemerintah menerbitkan beberapaaturan antara lain: Keputusan Menteri Agama No. 77 tahun 1978 tentang Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia, UU No. 8 tahun 1985 tentang Ormas, PP No. 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU No. tahun 1985 dan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1979. Lahirnya aturan-aturan ini juga tidak lepas dari aroma persaingan Islam-Kristen dalam memperbanyak pengikut.

Namun, disamping kuatnya nunsa persaingan tersebut, muncul gagasan dari sejumlah intelektual muslim Indonesia untuk membangun hubungan yang lebih erat antara Islam dengan agama lainnya. Mereka menyampaikan pemikiran-pemikiran yang mendorong dialog dan kerjasama antar agama, ketimbang bersaing secara tidak sehat. Mereka juga membangun jaringan dan kerjasama dengan intelektual-intelektual lain non-muslim guna menularkan gagasan mereka. Di kalangan sebagian umat Islam, mereka dianggap memiliki pemikiran rasional, sekuler dan bahkan liberal. Namun di kalangan non muslim, mereka memperoleh apresiasi dan sambutan hangat karena keberanian mereka keluar dari mainstream pemikiran umat Islam pada umumnya. Mereka tidak lagi melihat hubungan Islam dengan agama lain sebagai hubungan antara mayoritas dengan minoritas melainkan hubungan yang setara. Mereka menekankan pada pemenuhan hak-hak individu termasuk dalam jaminan hak-hak beragama.

Dalam pandangan sebagian umat Islam, mereka juga dianggap sebagai pembaharu karena melahirkan pemikiran-pemikiran segar menyangkut berbagai aspek kehidupan beragama baik sosial, politik dan kebudayaan. Mereka berusaha menjawab tantangan-tantangan kontemporer umat beragama di Indonesia seraya menyodorkan solusinya.

Secara genaologi pemikiran, mereka umumnya tumbuh dari pendidikan Islam tradisional seperti pesantren. Hal ini menurut banyak kalangan sangat besar pengaruhnya dalam menanamkan sikap toleran terhadap perbedaan, karena di Pesantren mereka sudah terbiasa membaca berbagai pemikiran keagamaan termasuk madzhab-madzhab dalam fikih. Para intelektual seperti Harun Nasution, Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Dawam Rahardjo, Ahmad Wahib, Ahmad Syafii Maarif, Alwi Shihab dan masih banyak lagi, adalah para pelopor gagasan pluralisme, multikulturalisme dan kebebasan beragama.

Pemikiran-pemikiran mereka banyak mengkritisi cara pandang sebagian umat Islam yang eksklusif terhadap perbedaan agama. Mereka juga mendorong perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas termasuk minoritas agama. Bagi mereka, perbedaan agama bukanlah ancaman bagi eksistensi masing-masing agama, sebaliknya perbedaan adalah kenyataan yang harus diterima apa adanya. Gus Dur mengatakan bahwa pluralisme di Indonesia adalah keharusan karena Indonesia adalah negara majemuk.

Pemikiran-pemikiran mereka juga memicu lahirnya berbagai organisasi berbasis Islam dengan membawa gagasan pluralisme dan kebebasan beragama. Organisasi-organisasi ini melakukan berbagai kajian terhadap persoalan keagamaan di tanah air, mereka juga melakukan advokasi terhadap berbagai kasus pelanggaran kebebasan beragama termasuk berkontribusi dalam perumusan berbagai peraturan keagamaan yang menjamin terpenuhinya hak-hak beragama warga negara.

Organisasi-organisasi ini tidak hanya berdiri di Jakarta, tetapi juga tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Para pendirinya adalah para intelektual muda dan aktivis Islam yang bak secara langsung maupun tidak langsung memperoleh pendidikan dari para intelektual tersebut di atas. Peran mereka terutama pasca reformasi cukup besar dalam mendorong demokratisasi beragama, jaminan perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas. Mereka juga menjalin hubungan dengan organisasi-organisasi sejenis dari agama lainnya serta bekerjasama dalam membangnn saling pemahaman dan penghormatan teradap keyakinan masing-masing.

F.Islam dan “Inside Minority”’

Salah satu problem minoritas di Indonesia adalah jaminan terhadap kelompok-kelompok minoritas di dalam suatu agama termasuk di dalam Islam (inside minorities). Bahkan persoalan ini sudah muncul semenjak tahun-tahun 60-an terutama pasca peristiwa G30 S. Persoalan ini terus berkembang hingga saat ini, meskipun berbagai upaya dilakukan guna menyelesaikannya.

Yang sering dikategorikan Inside minority dalam Islam Indonesia adalah kelompok, aliran dan pemikiran yang dianggap menyimpang dari mainstream umat Islam. Keberadaan mereka dipermasalahkan selain karena berbeda juga karena dianggap menodai atau melecehkan agama Islam. Para era 60-an disinyalir banyak muncul aliran “sesat” dan menodai ajaran Islam, mereka mengaku beragama Islam namun mempratekkan ritual-rtual yang dianggap sesat. Bahkan secara politik, keberadaan aliran-aliran ini merugikan partai-partai Islam. Laporan Departemen Agama (Depag) mengatakan bahwa pada tahun 1953 terdapat tidak lebih dari 360 kelompok kebatinan di seluruh Jawa. Kelompok-kelompok ini memainkan peran menentukan pada Pemilu 1955 yang mengakibatkan partai-partai Islam gagal meraih suara mayoritas dan hanya meraih 42% suara.[29] Kelompok aliran ini menarik perhatian baik kaum mistikawan Jawa maupun Departemen Agama.[30] Karena itu umat Islam baik melalui tokoh-tokoh maupun perwakilan di parlemen dan pemerintah gencar mendorong pengaturan terhadap aliran-aliran dalam Islam ini.

Latar beakang inilah yang mendorong diterbitkannya UU No. 1 PNPS/1965 tentang Larangan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama. UU ini diperkuat dengan dimasukkannya satu pasal baru dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni pasal 156a yang memungkinkan adanya kriminalisasi dan pemidanaan terhadap kelompok aliran yang dinilai menodai agama. Kedua landasan hukum ini memberi landasan yang lebih kuat bagi PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) sebagai lembaga yang dibentuk pada tahun 1954 berwenang menilai ajaran sebuah aliran sesat atau tidak.

Keberadaan dua landasan hukum serta PAKEM di atas menjadi satu keberhasilan umat Islam Indonesia meminjam tangan negara membatasi berkembangnya aliran-aliran baru di dalam Islam selain yang sudah ada. Karena praktis setelah dua landasan hukum ini berlaku, negaralah yang berperan aktif melakukan pemidanaan terhadap aliran yang dinilai sesat. Ketika ada dugaan sesat terhadap satu aliran dalam Islam, maka umat yang tidak setuju tinggal melaporkannya kepada polisi atau kejaksaan untuk kemudian diproses sesuai hukum yang ada.

Sejak berlaku, kedua landasan hukum ini telah banyak menyeret kelompok atau individu ke penjara karena divonis melakukan penodaan agama atau menyebarkan aliran sesat. Hukuman penjara yang mereka terima berkisar antara 2-5 tahun seperti Saleh di Situbondo (1996), Masud Simanungkalit di Batam (2005), M Ardi Husein di Probolinggo (2005) Yusman Roy di Malang (2005), Ahmad Mushaddeq di Jakarta (2008), Ishak Suhendra di Sukabumi (2008) dan terakhir Tajul Muluk di Sampang (2012). Selain dihukum, pemikiran dan ajaran mereka biasanya dilarang untuk di sebarkan, dan bahkan organisasi aliran mereka biasanya dibubarkan.

Namun disamping aspek hukum di atas, seccara sosial umat Islam juga memiliki mekanisme sendiri untuk menilai dan menghukum kelompok aliran yang dianggap sesat. Untuk menilai satu aliran sesat atau tidak, umat Islam menggunakan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) baik di pusat maupun daerah. Selain MUI, sejumlah umat Islam juga membuat pengadilan sendiri terhadap kelompok terduga sesat dan biasanya bertempat di masjid, dimana sebagai vonisnya mereka diminta bertaubat. Praktek-praktek ini banyak terjadi pasca reformasi 1998.

Secara khusus, MUI telah memainkan peran yang fundamental dalam penyikapan terhadap kelompok inside minority Islam Indonesia. Melalui komisi Fatwa, MUI telah menerbitkan berbagai fatwa mengenai berbagai aliran di dalam Islam, seperti Islam Jamaah, Jamaah Inkarus Sunnah, Al Qiyadah Al Islamiyah, Millah Ibrahim, Aliran AKI hingga Ahmadiyah. Fatwa-fatwa ini disebarluaskan secara publik bahkan dijadikan sebagai bukti di pengadilan.

Selain melalui fatwa, MUI juga melakukan pendekatan dan lobby kepada pemerintah dan DPR dalam kaitan dengan aliran-aliran tertentu yang mereka nilai sesat. Dalam kasus lahirnya Surat Keputusan Bersama 2 menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah misalnya, MUI secara aktif melakukan desakan kepada Kementrian Agama dan PAKEM. Bahkan meskpun MUI adalah organisasi non-pemerintah, dia bisa terlibat dalam pembahasan mengenai Ahmadiyah dalam PAKEM, dimana pendapat-pendapat mereka juga sangat diperhatikan.

Selain itu, untuk “menghukum” kelompok terduga sesat, umat Islam juga membentuk sejumlah organisasi kemasyarakat yang secara khusus melakukan penelitian dan penertiban terhadap aliran-aliran dalam Islam. Misalnya ada Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) yang didirikan Amin Jamaludin, juga ada GAPAS di Bandung, KPPSI di Sulawesi Selatan, Garis di Cianjur Jawa Barat dan masih banyak lagi. Mereka tidak ragu menggunakan kekerasan fisik untuk memaksa kelompok terduga sesat kembali ke “jalan yang benar” menurut mereka. Cara ini juga sering dugunakan sebagai alternatf tindakan terhadap kelompok aliran yang tidak bisa diadili di pengadilan seperti Ahmadiyah.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada umumnya umat Islam Indonesia kurang ramah terhadap kelompok inside minority ini, kelompk ini dianggap sebagai masalah yang justru harus dihilangkan baik melalui pendekatan legal formal maupun pendekatan sosial teologis.

G.Pengistimewaan dan Diskriminasi

Ini adalah dua istilah untuk menggambarkan politik hukum dan pengaturan agama di Indonesia, disatu sisi ada pengistimewaan atau yang sering disebut favoritisme sementara disisi lain ada diskriminasi. Pengistimewaan dilakukan terhadap mayoritas dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas baik agama, etnis atau gender. Favoritisme terhadap umat Islam sebagai mayoritas agama misalnya dapat dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengacu kepada norma dan ajaran Islam seperti Undang Undang (UU) Peradilan Agama, UU Haji, zakat, wakaf, ekonomi syariah hingga jaminan produk halal bagi umat Islam, Ini belum termasuk puluhan Peraturan Daerah yang juga mengacu kepada ajaran Islam seperti Perda busana muslim, Perda baca tulis al-Qur’an, Perda Jumat Khusu’, Perda Ramadlan dan lainnya. Sementara bagi beberapa kelompok minoritas agama, etnis dan gender diberlakukan sejumlah aturan yang justru mendiskriminasi mereka di ruang publik.

Politik pengistimewaan ini memang sudah terlihat sejak awal-awal kemerdekaan dengan didirikannya Departemen Agama. Meskipun keberadaan Departemen Agama dalam perjalanannya kemudian tidak hanya diperuntukkan untuk melayani umat Islam tetapi juga umat-umat agama lain terutama enam agama yang “diakui pemerintah”. Politik pengistimewaan pertama kali terlihat ketika lahir Undang-Undang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian Muslim (1946) yang kemudian diperbaharui dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang ini diterapkan oleh Pengadilan Umum untk non-muslim dan Pengadlan Agama untuk kaum muslimin.[31]

Pengstmewaan umat Islam berikutnya terlihat ketika disahkanUU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjabarkan kompetensi dan yurisprudensi pengadilan tersebut. Dalam Pasal 2 UU ini dinyatakan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu Pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Keberadaan Peradilan Agama sebenarnya sudah diatur beberapa tahun sebelumnya melalui UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU ini menetapkan Peradilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman disamping peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer.[32] Peradilan Agama yang dimaksud di sini adalah peradilan agama Islam karena hanya melayani umat Islam. Peradilan ini menggunakan hukum Islam atau fikih sebagai pertimbangan dalam memutus perkara. Sementara bagi penganut agama lain tidak ada peradilan khusus untuk mereka.

Pengistimewaan berikutnya kembali muncul dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI adalah kompilasi yurisprudensi hukum Islam klasik yang kemudian dibagi ke dalam tiga buku: Buku pertama tentang perkawinan, buku kedua tentang kewarisan dan buku ketiga tentang perwakafan.[33]. Sehubungan dengan keberadaan KHI, ada sejumlah ketetapan yang terkait yakni: Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan No. 5 tahun 1985 yang ditetapkan di Yogyakarta pada 21 Maret 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangnan Hukum Islam melalui Yurisprudensi. Kedua, Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Impres No. 1 tahun 1991. Keempat, Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam No. 3694/EV/HK.003/AZ/91 tentang Penyebarluasan Inpres No. Tahun 1991.[34] KHI adalah solusi dari kebutuhan riil para hakim peradilan agama guna dijadikan rujukan dalam memutus perkara-perkara diantara umat Islam.

Pada tahun 2000, muncul UU No. 25 tentang Propenas 2000-2004 yang mengamanatkan status hukum Kompilasi agar ditingkatkan dari Instruksi Presiden menjadi Undang-Undang. Dengan peningkatan status ini, kedudukan hukum KHI tentu akan semakin kuat. Tidak lama setelah itu muncul Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Terapan Peradilan Agama (HTPA). Namun pada tahun 2004 sejumlah kalangan yang tergabung dalam Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI merespon Rancangan ini dengan mengeluarkan Counter Legal Draft (CLD) KHI yang menawarkan prinsip-prinsip keadilan gender, pluralisme, hak asasi manusia, dan demokrasi. Menurut mereka, “Pendekatan ini selain akan mengantarkan Syari’at Islam menjadi hukum publik yang dapat diterima oleh semua kalangan, juga akan kompatibel dengan kehidupan demokrasi modern.”[35]

Selain perundang-undangan di atas, pengistimewaan juga terlihat dalam bidang-bidang yang lebih spesifik mengatur peribadatan dan muamalat umat Islam. Pada 1997, pemerintah mengeluarkan PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan. Sementara untuk mengakomodasi sistem perekonomian Islam, pemerintah memberi ruang bagi beroperasinya bank syariat melalui serangkaian UU yakni UU No. 7 tahun 1992, juncto UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 23 tahun 1999 tentang sistem perbankan nasional. Demikian pula tahun 1999 pemerintah mengundangkan UU No. tahun 1999 tentang penyelenggaraan haji dan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.[36]

Apabila umat Islam memperoleh perlakuan demikian Istimewa oleh pemerintah, maka sebagian kelompok minoritas justru diperlakukan diskriminatif melalui peraturan perundang-undangan. Pada Desember 1967 misalnya lahir Instruk Presiden No 14 tahun 1967 yang mendiskriminasi agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina. Inpres ini memerintahkan agar perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina tdak dilakukan secara mencolok di depan umum. Berikutnya ditegaskan bahwa penentuan kategori agama dan kepercayaan maupun pelaksanaan cara-cara ibadah agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina diatur secara khusus oleh Menteri agama setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung.[37] Alasan pengaturan ini cukup aneh, karena agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina dapat berpengaruh tidak wajar terhadap masyarakat Indonesia. Tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan ”tidak wajar” ini.

Tak cukup sampai disitu, pada Oktober 1980 lahir Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung yang lebih menegaskan diskriminasi terhadap agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina. Peraturan Bersama ini misalnya melarang tata-cara ibadat Cina yang memiliki afinitas kultural ke negeri leluhur seperti arak-arakan, perayaan-perayaan perta agama, permainan liong, tari singa dan lain-lain yang sejenis. Mereka hanya boleh melakukan perayaan-perayaan itu secara tertutup dalam lingkungan keluarganya saja. Dalam Penjelasan Peraturan Bersama ini dijelaskan bahwa afinitas orang-orang Cina kepada tanah leluhur adalah hambatan asimilasi dan menjauhkan mereka dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan mengizinkan warga Cina melakukan perayaan di depan umum, hal itu dapat mempertebal ”kecinaan” dan mengurangi ”keindonesiaan” mereka.[38]

Diskriminasi melalui peraturan perundang-undangan juga dialami para penghayat aliran kepercayaan. Pada April 1978, terbit Instruksi Menteri Agama No. 4 tahun 1978 yang menyatakan bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan agama. Konsekuensinya, ditegaskan bahwa Departemen Agama tidak akan mengurusi (baca: melayani) urusan-urusan terkait aliran Kepercayaan tersebut. Instruksi ini dipertegas dengan keluarnya Instruksi Menteri Agama No. 14 tahun 1978 yang memerintahkan Kepala Badan Litbang Agama Departemen Agama, Kakanwil Departemen Agama di seluruh Indonesia untuk melakukan penelitian dan pendataan terhadap aliran-aliran kepercayaan tersebut.[39] Kedua instruksi ini adalah tindakan diskriminasi terhadap para penganut aliran kepercayaan karena mereka tidak diakui sebagai agama meskipun banyak diantara aliran kepercayaan tersebut mengaku drinya adalah agama. Namun dengan adanya dua instruksi tersebut, ditegaskan bahwa status mereka bukanlah agama. Dalam hal ini negara memosisikan dirinya sebagai pengadil keyakinan warganya apakah mereka beragama atau tidak.

Setelah tumbangnya rezim Soeharto, semangat pengisimewaan dalam bentuk tuntutan pemberlakuan syariat Islam dalam segala aspeknya mendominasi pentas nasional dan lokal. Di NAD bahkan telah diberlakukan syariat Islam melalui Undang Undang. Di tingkat nasional sebagian umat Islam menuntut dimasukkannnya tujuh kata Piagam Jakarta dalam konstitusi. Di berbagai daerah kebijakan-kebijakan diskriminatif muncul dalam bentuk Perda-Perda. Misalnya lahir Perda berbusama muslim, seperti di Nangro Aceh Darussalam, Kabupaten Solok Sumatra Barat, Kabupaten Sawahlunto, Kabupaten Sibuhan Sumatra Utara dan di beberapa daerah lain. Perda-peda ini mewajibkan warganya yang muslim menggunakan pakaian yang ditentukan oleh pemerintah daerah, dan jika tidak akan dikenakan sanksi.

Dari berbagai pemberitaan media lokal diungkapkan bahwa pola penerapan wajib berbusana muslim ini antara lain melalui ancaman penangkap mereka yang melanggar, razia, operasi hingga berbagai bentuk sanksi sosial. Di Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatra Barat misalnya, media lokal memberi stigma negatif kepada pelajar putri yang berseragam ketat, berjalan atau berboncengan di minggu, termasuk kepada mereka yang datang ke tempat-tempat hiburan. Dalam harian Singgalang (7/9/09) diberitakan tentang pemerintah nagari yang tidak akan melayani perempuan yang tidak mengenakan jilbab.[40]

Namun ada fenomena menarik, organisasi kemasyarakatan Islam besar –seperti NU dan Muhammadiyah—terlihat tidak mendukung gerakan penerapan syariat Islam ini. Tetapi Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) mendukung amandemen Pasal 29 UUD 1945 yang mencantumkan tujuh kata Piagam Jakarta. Persis berpandangan bahwa Islam merupakan agama yang tidak hanya berkaitan dengan persoalan individu antara makhluk-Nya dengan Allah SWT, tetapi juga menyangkut hubungan horizontal. Islam bukan hanya soal aqidah, ibadah dan muamalah, tapi juga soal jinayah. Disampng itu sudah ada beberapa bagian syariat Islam yang secara empirik sudah diakomodasi dalam perundang-undangan seperti zakat haji dan wakaf. Alasan lainnya, pemerintah daerah yang mencanangkan pemberlakuan syariat Islam memerlukan payung hukum yang kuat. Secara sosial, tidak terakomodasinya syariat Islam ini sering memunculkan sikap ekstrim dikalangan masyarakat muslim.[41]

Dari gambaran di atas terlihat bahwa favoritisme disatu sisi dan diskriminasi disisi yang lainnya bisa berjalan beriringan bahkan sering tidak bisa dibedakan. Keduanya bagi banyak kalangan dilihat sebagai problem dan hambatan bagi pemenuhan keadilan dan persamaan terutama bagi kelompok minoritas. Apabila favoritisme menempatkan kelompok mayoritas sedemikian dominan, maka dalam kebijakan diskriminatif, kelompok minoritas berada dalam posisi sangat marjinal.

Yang sering luput dari perhatian bahwa ternyata tindakan diskriminatif yang menimpa minoritas tertentu di satu daerah akan dibalas dengan tindakan yang sama di daerah lainnya. Penerapan syariat Islam di beberapa daerah yang dinilai melahirkan diskriminasi terhadap umat Kristen direspon dengan membuat rancangan Perda sejenis namun berasal dari syariat Kristen, seperti yang terjadi di Manokwari dengan Raperda Injili-nya. Raperda ini misalnya melarang perempuan muslimah memakai jilbab ditempat publik. Jika respon seperti itu terjadi di NTT atau di Bali, tentu ini adalah alarm bahaya bagi masa depan Indonesia.[42]

Satu analisis menyatakan bahwa pada tingkat aplikasi, Perda-perda tersebut telah menimbulkan perasaan tertekan pemeluk agama lain (minoritas), dan disisi lain menimbulkan kesewenang-wenangan terhadap masyarakat. Kenyataan ini berpotensi menimbulkan perasaan ”tidak enak” yang bisa mengganggu kehidupan beragama di Indonesia. Barat rumah, Indonesia telah dikavling oleh kelompok-kelompok dominan di wilayah tertentu. Anggota keluarga yang lain memang tidak diusir, namun mereka ditaroh dipojok dan tidak berkutik dengan tingkah polah anggota keluarga (mayoritas) lainnya.[43]

 

 

[1] W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahas indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), Hal. 769.

[2] http://kamusbahasaindonesia.org/minoritas#ixzz1dkM3UwPd

[3] Tim Penulis ILRC, Bukan Jalan Tengah, (Jakarta: ILRC, 2010), hal. 63.

[4] Hikmat Budiman (ed), Hak Minoritas, Dilema Multikulturalisme di Indonesia, (Jakarta: The Interseksi Foundation, 2005), Hal. 9-10.

[5] Baca United Nations Minorities Declaration yang diadopsi Majelis Umum PBB tahun 1992, Pasal 1.

[6] Tim Penulis ILRC, Bukan Jalan Tengah, hal. 65.

[7] Abdul Baqir Zein, Etnis Cina Dalam Potret Pembauran di Indonesia, Cet. 1 (Jakarta, Prestasi Insan Indonesia, 2000), Hal. 63. Pandangan ini sendiri memunculkan perbedaan pendapat: Peneliti LIPI Dr. Tung menilai pandangan ini bias. Sementara Dr. Leo Suryadinata cenderung menyetujui. Menurutnya hal ini berawal dari kebijakan Orde Baru dengan sistem bentengnya. Lihat Zein, Etnis Cina…., Hal. 64.

[8] United Nations Human Right Office of The High Commissioner, Minority Right: International Standards and Guidance for Implementation, (New York and Geneva, United Nations, 2010), Hal. 7-11

[9] Pasal 1 UU No. 39 / 1999 tentang HAM. Sumber: http://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/170/uu39_1999.pdf

[10] Nurkholish Hidayat dkk, Peradilan Kasus-kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, (Jakarta: LBH Jakarta, 2011), hal. 1.

[11] Tim Penulis ILRC, Bukan Jalan Tengah, hal. 66.

[12] Jimly Asshiddiqie, “Pengantar”dalam Erwin Kusuma dan Khairul (ed.), Pancasila dan Islam, (Jakarta: BAUR Publishing, 2008), Hal. vii.

[13] Jimly…, “Pengantar”…, Hal. viii.

[14] Erwin Kusuma…, Pancasila dan …, Hal. 61-62.

[15] Erwin Kusuma…, Pancasila dan …, Hal. 63.

[16] Erwin Kusuma…, Pancasila dan …, Hal. 64.

[17] Erwin Kusuma…, Pancasila dan …, Hal. 88.

[18] Erwin Kusuma…, Pancasila dan …, Hal. 121.

[19] Erwin Kusuma…, Pancasila dan …, Hal. 142.

[20] Erwin Kusuma…, Pancasila dan …, Hal. 160.

[21] Djohan Effendi, “Jaminan Konstitusional bagi Kebebasan Beragama di Indonesia” dalam Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, Passing Over: Melintasi Batas Agama (Jakarta: Gramedia Pustaka dan Paramadina, 2001), Hal. 116-117

[22] Rahmat Subagyo, Kepercayaan dan Agama (Yogyakarta: Kanisius, 1995) Hal. 116.

[23] Tedi Kholiludin, Kuasa Negara Atas Agama (Semarang: RaSAIL Media Group, 2009), Hal. 153.

[24] Tedi Kholiludin, Kuasa Negara…, Hal 153.

[25] Budhy Munawar-Rachman (ed.), Membela Kebebasan Beragama (Jakarta: LSAF dan Paramadina, 2010), Hal, xviii.

[26] Tedi Kholiludin, Kuasa Negara…, Hal. 154.

[27] Budhi Munawar-Rachman, Membela Kebebasan…, Hal. Xviii.

[28] Baca Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan (Jakarta; The Wahid Institute, 2007), Hal. 315.

[29] Budhy Munawar-Rachman (ed.), Membela Kebebasan Beragama (Jakarta: LSAF dan Paramadina, 2010) Hal. Xviii.

[30] Tedi Kholiludin, Kuasa Negara Atas Agama (Semarang: RaSAIL Media Group, 2009), Hal. 151.

[31] Taufik Adnan Amal, Politik Syariat Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), Hal. 57.

[32] Taufik Adnan Amal, Politik Syariat…, Hal. 58.

[33] Taufik Adnan Amal, Politik Syariat…, Hal. 58.

[34] Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-UndanganPerkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia (Jakarta: INIS, 2002), Hal. Hal. 46.

[35] Marzuki Wahid, “Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesi”, paper yang dipresentasikan pada The 4th Annual Islamic Studies Postgraduate Conference, The University of Melbourne, 17-18 November 2008.

[36] Taufik Adnan Amal, Politik Syariat…, Hal. 59..

[37] Pdt. Weinata Sairin, M.Th., Himpunan Peraturan di Bidang Keagamaan, (Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1996), Hal. 104.

[38] Pdt. Weinata Sairin, M.Th., Himpunan Peraturan, Hal. 108-110.

[39] Pdt. Weinata Sairin, M.Th., Himpunan Peraturan, Hal. 112-115.

[40] Tim Penulis ANBTI dan Jaringan Media Monitoring Daerah,Mengayam Beda Memelihara Bangsa, (Jakarta: ANBTI, 2010), Hal. 33..

[41] Taufik Adnan Amal, Politik Syariat…, Hal. 59-60.

[42] Ahmad Suaedy, Dkk. Politisasi Agama dan Konflik Komunal, (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), Hal. 26.

[43] Ahmad Suaedy, Dkk. Politisasi Agama …, Hal. 35.

 

Dipresentasikan pada Public Lectur ISIF Cirebon 7 Maret 2013 (Fahmina)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 comment

News Feed