oleh

Intoleransi Terjadi Lagi, Pemda Seluma Resmi Larang Aktifitas Salafi

Sekretaris Daerah, Irihadi MSi, Kabupaten Seluma – bengkuluekspress.com

Satu Islam, Seluma – Intoleransi kembali terjadi di tanah air. Hanya karena deskan sejumlah warga, Pemkab Seluma akhirnya mengeluarkan surat keputusan terkait penolakan terhadap aktifitas aliran Salafi di desa Pagar Agung kecamatan Seluma Barat.

Kesepakatan penolakan Salafi ini, berdasarkan hasil akhir rapat koordinasi yang digelar di ruang kerja Sekkab Seluma, Irihadi pada Senin 23 Januari 2017 pagi.

Pertemuan yang digelar ini antara perangkat desa Pagar Agung, camat Seluma Barat, Ketua MUI, Ketua FKUB, Kepala Kemenag Seluma, Kepala Inspektorat, Kabag Kesra dan Sekkab Seluma Irihadi.

Peserta pertemuan sepakat, untuk yakni berupaya mencegah timbulnya konflik keyakinan di tengah-tengah masyarakat, yang sampai saat ini masih memanas.

Sementara itu, merujuk hasil akhir rapat koordinasi ini, otomatis aktifitas pembangunan masjid Salafi yang masih berlangsung di desa Pagar Agung, harus dihentikan, agar tidak memicu gejolak baru dikemudian hari.

Kesepakatan ini dilakukan, untuk mencegah munculnya konflik di tengah-tengah masyarakat, yang selama ini resah dengan aktifitas Salafi di desa mereka.

Sebelumnya Pemda Seluma belum bisa memenuhi keinginan warga. Sekretaris Daerah, Irihadi MSi kepada BE beralasan, untuk beragama dan kayakinan tidak bisa dilakukan pemaksaan. Hal tersebut merupakan hak azazi manusia dan warga Seluma. Namun jika telah mendapatkan penolakan, maka jelas hal tersebut tidak bisa diindahkan. Dikawatirkan jika memang tetap dipaksakan, maka akan timbul konflik agama di Kabupaten Seluma ini.

“Kita masih meminta pendapat dari MUI dan FKUB Seluma terkait permasalahan ini bahkan kita juga akan merapatkan kembali,” sambungnya.

Dijelaskan juga, jika telah mendapatkan penolakan seperti yang terjadi saat ini maka jelas hal ini akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Namun Pemda Seluma juga meminta perhatian dan menimbang agar penganut Salafi sendiri bisa juga melihat ke depan. Jika tetap dipaksakan, maka jelas akan berdampak sosial. Ditambah lagi dengan penganut Salafi sebanyak 4 kepala keluarga (KK).

“Kita tidak ingin permasalahan ini menjadi konflik lebih besar, sehingga seluruh pihak bisa memikirkannya. Bukan tetap memaksakan kehendak masing-masing,” imbuhnya.

Disampaikan, jika permasalahan ini seharusnya menjadi catatan tersendiri. Bahkan dari laporan yang masuk, permasalahan ini telah kerap terjadi di Desa Pagar Agung. Bahkan sejumlah perjanjian telah disepakati. Namun tetap saja, tidak menyelesaikan permasalahan. “Kita berharap permasalahan ini kedepannya tidak terjadi lagi,”pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed