oleh

Intoleransi Kian Meningkat, Apa Kabar Toleransi Beragama di Indonesia?

Isu toleransi beragama di Indonesia kembali menyeruak, setelah seorang wanita menimbulkan keributan dengan membawa anjing ke dalam masjid. Wanita itu disebut-sebut melakukan penistaan agama dan terancam hukuman pidana di bawah UU Penistaan Agama, meskipun ia terbukti mengalami gangguan kejiwaan. Meningkatnya jumlah kasus penistaan ​​agama di Indonesia menimbulkan pertanyaan apakah undang-undang itu telah digunakan sebagai senjata untuk menargetkan kelompok minoritas.

Nurdin (38 tahun), tengah beristirahat di teras belakang Masjid Jami Al-Munawaroh di Sentul City, Bogor, ketika ia mendengar suara teriakan yang datang dari pintu masuk.

“Saya berlari ke arah suara itu untuk melihat apa yang terjadi,” kata marbot masjid itu kepada The Sydney Morning Herald, “dan melihat ada ibu-ibu yang teriak-teriak.”

“Dia tampak sangat marah dan mengatakan bahwa dia sedang mencari suaminya yang berencana menikah di masjid hari itu. Dia datang untuk mencoba menghentikan pernikahan itu.”

Wanita berusia 52 tahun itu—seorang Katolik yang hanya diidentifikasi sebagai “SM”—berjalan masuk ke area suci masjid tanpa melepas sepatu, dan yang lebih mengejutkan, masuk dengan anjing peliharaannya.

Kerumunan orang yang berkumpul di dalam masjid menjadi gelisah. Polisi segera dipanggil ke tempat kejadian untuk mengeluarkan SM dari masjid, sementara beberapa orang di antara kerumunan mulai menuduhnya melakukan penistaan.

“Kami mengatakan kepadanya bahwa tidak ada acara pernikahan hari itu di masjid ini dan bahwa suaminya tidak ada di masjid. Tidak pernah ada upacara pernikahan untuk agama lain di masjid ini,” kata Nurdin.

“Tapi dia tidak mau mendengarkan. Kemudian dia melepaskan anjingnya yang kemudian mulai berlarian di sekitar masjid.”

Pada titik ini SM―yang suaminya kemudian menunjukkan surat dari dua dokter yang membuktikan penyakit mentalnya―semakin marah. Dia menolak meninggalkan masjid sampai anjing itu ditemukan dan dikembalikan padanya. Anjing itu tersesat dalam kerumunan itu dan berlari menyeberang jalan, di mana ia tertabrak mobil yang melintas dan mati.

DAPAT DIHUKUM PENJARA

Kejadian ini bisa saja dianggap sebagai gangguan skala kecil, namun sepertinya ini telah dianggap sebagai suatu kejahatan. SM sekarang menghadapi dakwaan oleh polisi Bogor di bawah undang-undang ​​pidana tentang penistaan agama.

Kasus SM adalah kasus terbaru dari serangkaian kasus besar yang membuat sebagian orang mempertanyakan apakah sejarah panjang pluralisme agama Indonesia sedang terancam.

Di Indonesia, penistaan ​​adalah kejahatan yang dapat dihukum hingga lima tahun penjara. Indonesia diharuskan untuk melindungi enam agama yang diakui secara resmi di negara ini―Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Meskipun undang-undang tersebut telah diperkenalkan pada tahun 1965, namun penggunaannya—dan jumlah hukumannya—telah meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir.

Profesor Universitas NSW Melissa Crouch, seorang ahli hukum, mencatat hanya ada 10 kasus antara tahun 1965 hingga 2000, dan meningkat menjadi 37 kasus antara tahun 2000 hingga 2011.

Crouch mengatakan bahwa kasus SM mengkhawatirkan dan “seharusnya tidak terjadi”.

“Tentu saja mengenakan sepatu di dalam masjid dan kehadiran anjing di dalam masjid akan mengganggu bagi pengunjung masjid yang lain. Tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan absurditas mengajukan tuntutan terhadap seorang wanita yang tampaknya telah terpengaruh oleh penyakitnya dan yang perilakunya—sebagaimana terekam dalam video—tidak memiliki niat untuk menghina Islam,” katanya.

“Kasus ini harus dilihat sebagai titik krisis di Indonesia dalam hal penyalahgunaan undang-undang penistaan.”

PERMUSUHAN MENINGKAT

Pada bulan Agustus 2018, Meliana—wanita Buddha Tionghoa-Indonesia berusia 44 tahun—menjadi korban dari undang-undang penistaan agama ketika dia dinyatakan bersalah atas penistaan ​​agama dan dihukum 18 bulan penjara, setelah ia meminta tetangganya untuk mengecilkan suara azan karena terlalu keras.

Kasus lain yang lebih menonjol adalah kasus penistaan agama Ahok pada Mei 2017, yang berpusat pada klaim bahwa ia telah membuat pernyataan yang salah tentang Alquran. Dalam pidato kampanyenya, Ahok mengatakan agar pemilih Muslim tidak dibodoh-bodohi oleh ayat Alquran. Ahok menjalani hukuman dua tahun penjara, walaupun sebenarnya video pidatonya yang menjadi bukti dalam kasusnya telah diolah.

Pengacara Meliana, Ranto Sibarani, mengatakan bahwa permusuhan agama telah meningkat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, dan sistem peradilan Indonesia telah berada dalam krisis toleransi beragama sejak kasus Ahok.

“Jika seseorang memiliki penyakit mental, seorang hakim harus mengirim mereka ke fasilitas kesehatan mental untuk perawatan,” katanya, merujuk pada kasus SM.

“Tetapi dalam kasus yang melibatkan Islam atau anggota mayoritas Muslim, politik hukum terlalu sering ikut bermain. Kebenaran suatu kasus seharusnya tidak berada di tangan mayoritas agama di Indonesia.”

Kasus lain di bawah undang-undang penistaan ​​agama baru-baru ini melibatkan pedagang kaki lima yang menulis “Allah” dan “Muhammad” di sepatunya, seorang pria yang membela Ahok dalam sebuah unggahan di Facebook, dan seorang pria yang menyamakan nabi Muhammad dengan babi di Facebook.

Meiliana, seorang keturunan Tionghoa Buddha berusia 44 tahun, duduk di ruang sidang untuk tuduhan penistaan agama, di Medan, Sumatra, Indonesia, 21 Agustus 2018. (Foto: Reuters/Antara Foto/Irsan Mulyadi)

‘EKSPLOITASI DARI KELUHAN MUSLIM’

Pada saat yang sama, beberapa bagian masyarakat Indonesia telah menjadi lebih konservatif.

Contoh-contoh baru-baru ini termasuk ditutupnya dada patung putri duyung di Ancol yang telah telanjang selama bertahun-tahun, dirusaknya kuburan Kristen, penindasan anggota komunitas LGBT, penolakan pembangunan gereja di lingkungan Muslim, dan dilegalkannya poligami di Aceh.

Meningkatnya jumlah kasus penistaan ​​menimbulkan pertanyaan apakah undang-undang itu telah digunakan sebagai senjata untuk menargetkan kelompok minoritas, yang telah memicu politik identitas di Indonesia.

Menjelang pilpres pada bulan April lalu, Prabowo Subianto menarik dukungan dari pemilih Muslim konservatif. Jokowi—yang dituduh beragama Kristen saat kampanye Pilpres 2014, meskipun ia adalah seorang Muslim yang taat—merasa perlu menampik ancaman itu dengan menunjuk Ma’ruf Amin (seorang ulama senior konservatif dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)) sebagai pasangannya pada Pilpres 2019.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, mengatakan bahwa Ma’ruf telah berperan dalam kebangkitan intoleransi di masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dia bersaksi melawan Ahok, walaupun kemudian menyatakan penyesalan telah melakukannya. Tetapi Usman khawatir tren konservatif akan berlanjut ketika Ma’ruf menjabat sebagai wakil presiden.

Akar penyebab munculnya politik identitas, menurut Usman, adalah “eksploitasi dari keluhan Muslim”.

“Secara ekonomi, Muslim merasa seperti mereka dipinggirkan, bahwa mereka lebih miskin daripada non-Muslim,” katanya.

Ranto, pengacara Meliana, juga menyoroti penargetan Jokowi sebagai “anti-Muslim” dalam “cara yang belum pernah terjadi sebelumnya” selama kampanye Pilpres 2014. Serangan terhadap Jokowi berlanjut setelah ia menjadi presiden dan “kelompok-kelompok Islam (telah) menjadi lebih vokal ketika mereka mendorong isu-isu ras dan agama untuk kepentingan politik”.

“Ketika ada perselisihan antara anggota mayoritas Muslim dan kelompok minoritas, itu menjadi masalah publik dan orang-orang sekarang takut bahwa jika mereka mendukung individu atau kelompok minoritas atas mayoritas, mereka juga akan dituduh sebagai ‘anti -Islam’.”

“Ini berlaku untuk sistem hukum dan hakim Indonesia juga, dan mereka menjadi takut membebaskan orang yang dituduh menghina Islam bahkan ketika tidak ada bukti bahwa mereka melakukannya.”

Usman setuju bahwa undang-undang penistaan ​​agama digunakan sebagai senjata oleh Muslim konservatif. Dia menunjukkan bahwa “dari semua kasus yang dibawa ke pengadilan, tidak satupun dari mereka berakhir dengan pembebasan”.

Keputusan polisi untuk mempertimbangkan tuduhan terhadap SM “disayangkan”, karena “apa yang dia lakukan bukanlah tindakan kriminal. Itu tidak ada hubungannya dengan penistaan ​​agama, atau menghina Islam.”

‘100 PERSEN BERSALAH’

Dua video insiden yang melibatkan SM jelas menunjukkan wanita itu dikerumuni orang dan menolak untuk pergi ke kantor polisi setempat tanpa suami dan anjingnya.

Alih-alih meminta maaf karena memasuki masjid, Nurdin mengatakan bahwa SM menjadi agresif. Polisi di tempat kejadian—yang takut situasi akan lepas kendali—membawanya ke kantor polisi setempat dan kemudian ke markas polisi Bogor.

Menurut Ita Puspita Lena, humas kepolisian Bogor: “Kesaksiannya ketika dia tiba di kantor polisi tidak konsisten dan kami menerima laporan medis (surat dari dua dokter) dari suaminya bahwa dia menderita penyakit mental.”

“Akibatnya, keputusan dibuat untuk memindahkannya ke Rumah Sakit Kramatjati malam itu untuk observasi.”

Setelah beberapa hari observasi, tim medis merilis pernyataan bahwa mereka telah menemukan bukti bahwa SM menderita masalah kesehatan mental termasuk skizofrenia.

Informasi ini diteruskan ke polisi, tetapi mereka masih menahannya di rumah sakit sementara mereka terus menyelidiki kasus ini.

Lena mengatakan bahwa polisi telah menangani kasus ini sehati-hati mungkin karena takut akan meningkatnya ketegangan di masyarakat setempat.

Lena menolak untuk mengkonfirmasi apakah SM adalah etnis Tionghoa, yang dapat menyebabkan kerusuhan ras.

Polisi di Bogor khawatir bahwa—seperti halnya kasus Meliana, yang memicu serangan terhadap kuil-kuil Buddha—komunitas Katolik di Bogor bisa menjadi sasaran kerusuhan yang sama.

Dalam kasus Meliana, MUI cabang Sumatra Utara mengeluarkan fatwa yang mendesak polisi untuk melanjutkan kasus tersebut. Di Indonesia, fatwa tidak mengikat secara hukum.

Tidak ada fatwa yang dikeluarkan terhadap SM, dan Kepala MUI cabang Bogor, Ahmad Mukri Aji, dengan cepat dipanggil ke konferensi pers oleh polisi di mana ia menganjurkan masyarakat untuk tenang dan mendesak komunitas Muslim setempat untuk menghormati proses hukum.

Namun salah satu penjaga masjid, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan kepada The Sydney Morning Herald bahwa, bahkan tanpa fatwa, ia berharap bahwa kasus terhadap SM akan terus berlanjut untuk “memuaskan umat Muslim setempat dan melindungi mereka dari insiden semacam ini di masa depan”.

Usman menyoroti kesamaan antara kasus Meliana dan SM, dan dia pesimis tentang prospek SM.

“Saya yakin 100 persen dia akan divonis bersalah.”

Oleh: James Massola dan Aisyah Llewellyn (The Sydney Morning Herald) / MMP

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed