Home / Internasional / Amnesti Internasional Rekomendasikan Hukuman Bagi Penyerang Ahmadiyah

Amnesti Internasional Rekomendasikan Hukuman Bagi Penyerang Ahmadiyah

3dc70421936dc038f4ab51e344ddc3b3_1
Penyerangan Jemaah Ahmadiyah Beberapa Waktu Yang Lalu

 

Satu Islam, London – Dalam laporan terbarunya  yang mengetengahkan rekomendasi agenda HAM bagi pemerintahan baru Indonesia yang terpilih pada Pemilu nanti, lembaga HAM dunia, Amnesty International (AI) antara lain menyoroti  masalah GKI Yasmin dan nasib penganut Ahmadiyah. Lembaga ini menganggap masalah itu  merupakan agenda mendesak yang harus dituntaskan.  Dalam salah satu rekomendasinya, Amnesty International meminta bila perlu pelaku penyerangan dan intimidasi tersebut dikenai hukuman mati.

“Melakukan investigasi yang cepat, efektif, independen dan imparsial atas semua laporan intimidasi, pelecehan dan serangan terhadap Ahmadiyah, Syiah, orang Kristen dan minoritas agama lain dan membawa para pelaku ke pengadilan sesuai dengan standar internasional untuk pengadilan yang adil dan  bila perlu dikenakan hukuman mati,” demikian salah satu rekomendasi Amnesty International, yang ditandatangani oleh Rupert Abbott, deputi direktur Amnesty International Asia Pasifik.

Menurut AI dalam laporannya yang berjudul A Human Rights Issue for Indonesia’s Presidential Candidates, sejak tahun 2006 sejumlah insiden terhadap penganut agama minoritas telah terjadi di Indonesia. Ini termasuk penyerangan dan pembakaran tempat ibadah oleh massa. Dalam beberapa kasus hal semacam ini telah mengakibatkan  masyarakat – termasuk anak-anak – terusir dari rumah mereka.

AI juga menyatakan keprihatinannya terhadap sejumlah laporan kredibel, bahwa pejabat pemerintah daerah bekerja sama dengan kelompok muslim radikal telah mengintimidasi atau mengancam para penganut Ahmadiyah dan Syiah untuk menanggalkan kepercayaan yang mereka anut.

Di bagian lain laporan itu, AI menyatakan telah mendokumentasikan berbagai catatan peristiwa penutupan maupun pengambilalihan tempat ibadah oleh pemerintah daerah tertentu. Dalam beberapa kasus, pemerintah setempat telah menolak membuka kembali tempat ibadah, atau menerbitkan izin membangun, kendati keputusan pengadilan  menyatakan sebaliknya. Pemerintah daerah menolak memberi izin dengan alasan akan mengganggu kerukunan beragama.

“Ke dalam hal ini termasuk kasus GKI Taman Yasmin dan HKBP Filadelfia Bekasi,” tulis laporan AI.

Dengan berbagai fakta tersebut, AI  melansir sejumlah rekomendasi bagi pemerintahan baru hasil Pemilu 2014. Selain merekomendasikan hukuman mati bagi pelaku intimidasi, AI juga merekomendasikan segera dicabutnya  SKB Tiga Menteri tahun 2008 dan semua peraturan lain yang membatasi kegiatan komunitas Ahmadiyah di Indonesia atau melanggar hak mereka untuk kebebasan berpikir, menuruti hati nurani dan agama.

AI meminta adanya jaminan keamanan bagi para penganut agama minoritas yang berada di pengungsian untuk dapat kembali secara sukarela kepada komunitasnya dan ke rumah masing-masing. Jika tidak, harus ada jaminan yang cukup bagi tempat parmanen atau rumah bagi mereka di tempat lain, setelah melakukan musyawarah.

Terkait dengan masalah izin pembangunan GKI Taman Yasmin dan HKBP Filadelfia, AI meminta pemerintah untuk tunduk dan menegakkan keputusan Mahkamah Agung mengenai hal itu.

“Mengambil langkah-langkah untuk menjamin para pemeluk agama minoritas dilindungi dari rasa takut akan ancaman dan intimidasi serta memberikan kesempatan secara bebas menjalankan keyakinan mereka.”

Terkait dengan Aceh, AI juga merekomendasikan diakhirinya penggunaan hukum cambuk dan mencabut UU di Provinsi Aceh yang memperbolehkan hukum cambuk tersebut. (Jaring News)

About Abu Nisrina

Check Also

UNRWA: 450 Ribu Pengungsi Palestina di Suriah Terancam Krisis Pangan

Satu Islam, Beirut – Badan PBB untuk Pekerja Bantuan (UNRWA) mengatakan, hampir 450 ribu pengungsi …