oleh

Hantunya Diskriminasi Itu adalah KTP

Satu Islam, Jakarta – KTP kosong adalah pintu masuk diskriminasi model apapun.  Lebih jauh, diskriminasi di bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan seterusnya. Diskriminasi ini selama lebih dari 50 tahun dialami oleh para penghayat Sapta Darma.

Contoh perlakuan ini dialami oleh Yudi Artianto, seorang penghayat kepercayaan Sapta Dharma. Ia mengaku bagaimana anaknya di lingkungan masyarakat mendapat perlakuan diskriminatif. Masyarakat menstigma anaknya dengan tudingan tidak memiliki agama.

“Anak saya di kampung dikatain wah kamu tidak beragama,” kata Artianto dalam video yang beredar di YouTube.

Akhol Firdaus, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) mengatakan, KTP menjadi pintu gerbang untuk melakukan diskriminasi. Diskriminasi ini dilakukan mulai pada masa berkuasanya Orde Baru (Orba). Sayangnya, diskriminasi masih berlanjut hingga sekarang.

Akibat diskriminasi, sebagian penganut kepercayaan Sapta Dharma menyembunyikan identitas keagamaannya dengan berafiliasi dengan agama resmi. Bahkan anak-anak juga mendapat diskriminasi di lingkungan masyarakat.

Perlakuan diskriminatif pun memakan korban Listianti (18) warga Ahmadiyah asal Desa Manis Lor, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Gara-gara sebagai penganut Ahmadiyah, pemerintah Kabupaten Kuningan tidak menerbitkan e-KTP untuknya.

“Saya sudah menyelesaikan sekolah mas. Saya mau daftar ke dinasan ke IPDN, tetapi tidak bisa harus menggunakan persyaratan salah satunya e-KTP. Ya, putuslah harapan anak bangsa ini,” kata Listianti di Kantor Ombudsdman RI di Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 4 Agustus 2017 sebagaimana diwartakan suara.com.

Akhirnya cita-cita yang diharapkannya untuk melanjutkan pendidikannya  ke IPDN pupus atas sikap pemerintah yang mempersulit untuk pembuatan e-KTP untuk dirinya. hanya bisa melanjutkan kuliah di salah satu universitas swasta di daerah Kuningan, Jawa Barat, dengan jurusan kebidananan.

“Ya, saya kan termasuk anak bangsa, mewujudkan dan menjunjung tinggi apa yang ingin dicita-citakan sejak saya kecil,” ujar Listianti.

Listianti berharap dengan Ombudsman RI dan segala pihak yang membantu warga desa Manis Lor yang belum mempunyai KTP, untuk segera diterbitkan.

“Harapan saya cuma satu, e-KTP harus terbit. Semoga pemerintah secepatnya terbitkan KTP untuk kami. Itu saja yang kami harapkan,” ujar Listianti.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed