oleh

Fraksi DPR Setuju Jilbab Polwan

polwan berjilbabSatu Islam, Jakarta – Penundaan penggunaan jilbab Polwan disesalkan beberapa anggota DPR pasalnya hal tersebut tidak konstitusional di mana hal tersebut tidak seiring dengan prinsip hak asasi. Mengutip Republika Kamis, 05 Desember 2013

kata Anggota Komisi III DPR RI dari Partai Golkar, Deding Ishak kepada Republika, Kamis 5 Desember 2013 mengatakan. “Kami sangat menyesalkan penundaan penggunaan jilbab Polwan,”

Menurut Deding, Polwan yang berjilbab secara prinsip tidak mengganggu kinerjanya di lapangan justru menurutnya pula pemakaian jilbab malah kinerjanya meningkat pasalnya terlihat lebih santun di mata masyarakat.

Menurut Dading seharusnya Kapolri menanggapi kekecewaan masyarakat atas tertundanya pemakaian jilbab, terlebih, semua fraksi di DPR secara bulat mendukung kebijakan tersebut.

“Untuk anggaran jilbab pun akan kami dorong,” ujar Deding.

Meski sudah dibolehkannya pemakaian jilbab bagi Polwan, pembeliannya masih menggunakan uang Polwan pribadi karena penganggaran untuk korps Polwan baru akan  dimasukan dalam APBN Perubahan 2014 mendatang.

Terkait bentuk dan warna hal tersebut menjadi otoritasnya Polri. Dikatakan Deding, Kapolri dalam waktu dekat harus segera menerbitkan SK Jilbab dan, kebijakan tersebut tidak boleh ditunda-tunda.

Persetujuan penggunaan jilbab oleh para Polwan, juga muncul dari anggota Fraksi Demokrat, Ramadhan Pohan” Kami setuju penggunaan jilbab Polwan,” katanya

 

Sumber : Republika

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed