oleh

Forum Masyarakat Tertindas Tuntut Investigasi Hubungan Bupati Jember dengan HTI

Ratusan anggota Banser dan GP Ansor Jember, mendatangi kantor pemkab menuntut Bupati Jember bekukan HTI 2 Mei 2016. Salah satu personel Banser menunjukkan foto-foto saat Bupati Faida di acara HTI – Foto: detikcom

Satu Islam, Jember – Forum Masyarakat Tertindas (Format) menggelar unjuk rasa menuntut DPRD Jember melakukan investigasi tentang hubungan Bupati Faida dengan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Sebagaimana diwartakan beritajatim.com, para demonstran mendatangi gedung DPRD Jember untuk menemui legislator dan melaporkan fakta yang ditemukan terkait hubungan tersebut, Kamis 3 Agustus 2017.

Di sela-sela aksi unjuk rasa, koordinator aksi Kustiono Musri menunjukkan dua kertas hasil cetak komputer dari situs Hizbut Tahrir Indonesia, www.hizbut-tahrir.or.id. Di situs websiite itu dimuat berita tentang kehadiran Faida dalam sebuah acara diskusi organisasi tersebut. Dalam berita berjudul ‘Indonesia Menjadi Lebih Baik Bukan dengan Perubahan Parsial dan Demokrasi’.

Disebutkan bahwa Faida menghadiri acara Round Table Discussion yang digelar Muslimah HTI Dewan Pimpinan Daerah Jember, di Rumah Makan Raos, Sabtu, 22 Maret 2014. Saat itu, Faida masih berstatus Direktur Rumah Sakit Bina Sehat dan belum menjadi bupati.

“Ini supaya tidak jadi fitnah bagi bupati maupun masyarakat Jember. Jelas di sini kehadiran sosok Faida, belum menjadi bupati, pada 2014 dalam forum HTI. Bahkan di website-nya tertulis jelas kata-kata Faida,” kata Kustiono.

Keberadaan Faida dalam acara HTI itu ditunjukkan pada alinea pertama. Di sana tertulis: ‘Perubahan tidak bisa parsial. Perubahan harus dilakukan secara menyeluruh. Konsep ini ditegaskan oleh dr. Faida (Direktur RS Bina Sehat) dalam Round Table Discussion yang digelar oleh Muslimah HTI DPD Jember hari Sabtu (22/03) di Rumah Makan Raos. Sebagaimana diketahui, tahun 2014 didengungkan sebagai tahun perubahan dengan momentum pemilu. Indonesia diharapkan menjadi lebih baik dengan keterlibatan masyarakat dalam pesta demokrasi lima tahunan ini’.

Edi Purwanto, salah satu demonstran, juga menunjukkan hasil cetakan dari website itu yang menampilkan foto sosok seseorang berwajah Faida dalam acara tersebut. Perempuan itu mengenakan kaca mata dan memakai jilbab biru dan baju warna senada agak kelabu.

Kustiono mengingatkan, bahwa HTI adalah organisasi yang dibekukan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, karena bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. “DPRD harus menggunakan hak bertanya. Wajib. Kalau rakyat yang bertanya, bisa mengelak. Harus ada forum resmi di DPRD untuk bertanya kepada bupati kebenaran berita ini,” katanya.

“Kalau (berita itu) benar, harus ada konsekuensi dong. Rakyat jangan ditipu. Kalau (berita itu) salah, supaya fitnah-fitnah seperti itu tak dijadikan permainan politis para pihak yang ingin menjatuhkan bupati,” kata Kustiono.

Tapi bukankah kehadiran Faida dalam forum tersebut tak secara otomatis mengindikasikan dia sebagai anggota organisasi? “Maka itu, saya butuh DPRD untuk investigasi, tanya ke bupati: ‘Bupati, Anda ini HTI atau bukan?’ Begitu. Kalau Kustiono yang bertanya, tidak akan digubris. (Harus) DPRD (yang bertanya), wakilnya rakyat. Tanya kebenaran ini: fitnah atau bukan,” kata Kustiono.

Sebelumnya, Gerakan Pemuda Ansor memberikan tenggat sepekan kepada Bupati Faida untuk bertindak tegas terhadap seluruh pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Jember yang terlibat HTI.

Tenggat ini dilontarkan Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jember Ayub Junaidi, saat berunjuk rasa di depan kantor Bupati, di Jalan Sudarman, Jumat 28 Juli 2017. Ayub ingat tahun lalu Bupati Faida menyatakan tidak ada payung hukum untuk membekukan kegiatan HTI di Jember.

“Kita tunggu dalam waktu tujuh kali 24 jam, Pemerintah Kabupaten Jember untuk segera mengambil tindakan yang diatur Perppu Nomor 2 Tahun 2017,” katanya.

HTI adalah organisasi yang dibekukan Presiden Joko Widodo dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, karena dianggap tak sesuai dengan Pancasila dan NKRI.

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed