oleh

Fahri Hamzah Berharap KPK dan Komnas HAM Dibubarkan

Satu Islam, Jakarta – Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dianggap tak lagi diperlukan. Pernyataan pedas ini dilontarkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Fahri berharap, pemerintah segera membubarkan lembaga-lembaga itu.

Fahri mengusulkan agar dilakukan evaluasi terhadap state auxiliary agency (lembaga non-struktural) di Indonesia, antaranya Komnas HAM dan KPK karena negara telah mengalami konsolidasi demokrasi yang baik.

“Coba evaluasi lagi, jangan-jangan lembaga ini memang enggak diperlukan. Mumpung kita ini lagi perlu hemat, bubarin saja. Toh ada fungsinya dalam negara,” kata Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 3 Juli 2017.

Fahri mengatakan, Komnas HAM layak dibubarkan karena tak ada lagi yang berani melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Apalagi,, fungsi Komnas HAM sudah terwakili dalam Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM.

Sementara, untuk penegak hukum, negara telah memiliki Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan. Fahri menilai, sebaiknya lembaga-lembaga negara ini yang diperkuat.

Politikus asal NTB ini mengusulkan ada baiknya hak asasi manusia diurusi hanya oleh Dirjen HAM yang diubah menjadi lembaga baru dan tak berada di bawah Kemenkum HAM agar independen.

“Sekarang kalau ada pelanggaran boleh menyewa penegak hukum. Lawyer. Akhirnya lembaga ini jadi keliatan nggak relevan. Karena lembaga ini keliatan tidak relevan, akhirnya memang manajemen di dalamnya juga tambah kacau,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Fahri mengusulkan ke Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Komnas HAM, KPK dan sejumlah lembaga semi negara. Dia menyebutkan ada 106 lembaga semi negara yang layak dibubarkan.

“Gunanya apa buat kita? Ngabisin uang. Termasuk Komnas HAM, KPK. Karena ini fungsinya ada dalam negara. Makanya mereka disebut state auxiliary agency itu karena pada dasarnya fungsi ini ada dalam negara tapi dulu dianggap enggak efektif, ini dianggap diperlukan. Sekarang kalau fungsinya dianggap ada dalam negara ya ngapain? Ini bubarkan aja,” jelasnya.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah dalam proses seleksi calon anggota periode 2017-2022 yang memasuki tahap memilih 28 calon terbaik. Sebanyak 60 calon telah mengikuti uji publik pada 17-18 Mei lalu.

Koalisi Selamatkan Komnas HAM melakukan penelusuran rekam jejak dan penilaian terhadap 60 calon yang mencakup indikator kapasitas, integritas, kompetensi dan independensi para calon anggota. (Baca: Mengejutkan, 9 Calon Komisioner Komans HAM Terkait Kelompok Radikal)

Hasil penelusuran didapatkan ada 19 calon memiliki kompetensi baik, 23 calon memiliki kompetensi cukup baik dan lima calon masih harus mendalami isu-isu HAM. Ada lima calon pula yang menolak memberikan informasi dan tujuh calon tidak memberikan informasi secara keseluruhan.

“Dari segi independensi ditemukan ada 13 calon yang berafilisiasi ke partai politik, 13 calon berafilisiasi dengan industri/korporasi dan 9 orang memiliki kaitan dengan organisasi atau kelompok radikal,” kata Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Totok Yulianto dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta, Minggu (2/7).

Menurut Totok, dilihat dari segi kapasitas ada 11 calon yang memiliki masalah dalam hal kerjasama, 16 calon dalam hal komunikasi, sembilan calon dalam hal pengambilan keputusan, 12 calon dalam hal kinerja dan 12 calon bermasalah dalam menjalankan prinsip manajerial.

“Melihat dari segi integritas didapatkan temuan, lima orang terkait masalah korupsi/gratifikasi, 11 orang dalam hal kejujuran, delapan orang terkait kekerasan seksual dan 14 orang bermasalah dalam isu keberagaman,” ujarnya

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed