Home / Editorial / Patrialis Akbar Ceramah Agama Diberi Gelar Hafidzahullah

Patrialis Akbar Ceramah Agama Diberi Gelar Hafidzahullah

Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar mengenakan seragam ‘Thanan KPK’ menjawab pertanyaan wartawan usai diperiksa setelah tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT), KPK di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 27 Januari 2017 – Foto Antara

Satu Islam, Jakarta – Sebuah video ceramah singkat hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar beredar di Youtube dengan judul Ceramah Singkat : Bapak Patrialis Akbar Hafidzahullah “Kerja Dengan Keikhlasan “.

Video yang diunggah oleh akun Taman Syurga 10 September 2016 itu Patrialis tampil bak seorang ustadz mengenakan baju putih dan berpeci putih, berjenggot dan tampak seperti lazimnya para ustadz. Patrialis pun fasih melafazkan dalil-dalil teks dan ia pun diberi gelar Hafidzahullah yang artinya semoga Allah menjaganya oleh pengunghanya.

Dalam ceramah agama itu Patrialis mengajak untuk bekerja secara cerdas untuk mendapatkan keuntungan atau faedah dan diterimanya amal di sisi Allah. Kecerdasan menurut Patrialis memiliki prinsip dasar supaya diterima Allah swt diantaranya keikhlasan.

“Karena itu agar amal ibadah itu diterima di sisi Allah adalah pertama keikhlasan,” ujar Patrialis dalam ceramahnya.

Ditangkap KPK di Lokasi Esek-esek

Seetelah  empat bulan dari video itu diunggah, Patrialis tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu malam, 26 Januari 2017.

KPK menetapkan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar sebagai tersangka, Kamis 26 Januari 2017. Penetapan ini dilakukan setelah Patrialis diperiksa intensif usai ditangkap.

“Setelah melakukan pemeriksaan 1×24 jam, KPK meningkatkan status ke penyidikan dengan menetapkan terhadap terhadap PAK (Patrialis Akbar), hakim MK dan KM (Kamaludin) yang diduga sebagai penerima (suap),” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 26 Januari 2017 malam.

Patrialis Akbar diduga menerima suap sebesar USD 20.000 dan SGD 200 ribu dari seorang importir daging bernama Basuki Hariman dan sekretarisnya Ng Fenny melalui Kamaludin. Diduga suap ini terkait penanganan judicial review UU nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

“Kemudian (KPK menetapkan) BHR (Basuki Hariman) dan NgF (Ng Fenny) sebagai (tersangka) pemberi (suap),” kata Basaria.

Suap atas Patrialis berkaitan dengan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan mengamankan dokumen pembukuan perusahaan, voucher penukaran mata uang asing serta draft putusan perkara.

“Terdapat indikasi pemberian hadiah atau janji terkait pengujian undang-undang yang diajukan oleh pihak tertentu ke MK,” ucap Basaria.

“(UU soal) Ternak,” imbuhnya.

Basuki Hariman rupanya tidak hanya sekali tersandung kasus dugaan suap. Basuki pernah diperiksa penyidik KPK terkait kasus dugaan suap terkait impor daging sapi pada 2013.

“Pemberi ini memang pernah diperiksa KPK berhubungan dengan impor daging sapi,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam keterangan pers di kantornya, Kamis 26 Januari 2017.

OTT dilakukan dalam rentang pukul 10.00 hingga 21.00 WIB di sebuah kos-kosan di daerah Taman Sari, Jakarta Barat. Lokasi di Taman Sari Jakbar sendiri dikenal sebagai lokasi “merah” atau esek-esek. KPK sendiri menangkap 11 orang. Dari 11 orang yang diamankan KPK, empat di antaranya wanita.

Empat wanita itu berinisial F, R, A, dan D. Para wanita itu dikabarkan bekerja sebagai caddy yang membantu pemain di lapangan golf. Namun, pihak KPK belum memberikan konfirmasi soal ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tim satgas KPK tiba di Gedung KPK sekitar pukul 17.30 WIB. Bersama mereka terlihat belasan orang yang ditangkap, termasuk Hakim MK Patrialis Akbar.

Satu orang yang dibawa Tim Satgas kemudian dilepaskan KPK karena diduga tak terlibat. Dia diduga hanya seorang sopir yang tak tahu apa-apa.

Jabatan yang Kontroversi

Di Era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Patrialis pernah diangkat sebagai Menteri Hukum dan HAM yang dijabatnya pada 22 Oktober 2009 hingga 19 Oktober 2011 pada masa Kabinet Indonesia Bersatu II.

Berbagai kasus hukum terjadi di masa jabatannya. Patrialis menjadi bulan-bulanan kritik karena kebijakannya ataupun kinerjanya yang dinilai berapor merah oleh Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Banyak yang berpikir setelah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar ditangkap KPK dan dibui seumur hidup, tak ada lagi hakim MK yang berani main-main dengan uang haram. Namun, godaan fulus agaknya sulit untuk dielakkan, bahkan untuk pejabat sekelas hakim konstitusi. Ia disebut-sebut termasuk hakim yang menolak mencabut UU PNPS 1965 dalam uji materi yang dilakukan kelompok Tajul Muluk

Tidak sedikit penentangan mengenai pengangkatan mantan  Menteri Hukum dan HAM di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) duduk di kursi panas hakim Mahkamah Konstitusi.

Presiden SBY pada akhir Juli 2013, menunjuk mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, menggantikan Achmad Sodiki yang memasuki masa pensiun.  Saat itu SBY menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 87/P/2013 tertanggal 22 Juli 2013.

Dua hakim konstitusi lainnya yang masih menjabat, M. Akil Mochtar dan Maria Farida Indrati, juga kembali didaulat menjadi hakim konstitusi untuk periode 2013-2018.

Penunjukan Patrialis memunculkan suara penolakan terhadap keputusan pemerintah. Indonesia Corruption Watch ICW), langsung menolak pengangkatan Patrialis. Emerson Yuntho, anggota Badan Pekerja ICW kala itu, menilai pemerintah tidak transparan dalam pengangkatan Patrialis. “Apalagi tidak melalui uji seleksi di Dewan Perwakilan Rakyat,” ucapnya 31 Juli 2013 silam.

Sementara pemerintah waktu itu tetap kukuh melanjutkan penunjukan politisi Partai Amanah Nasional itu. “Ini wakil pemerintah di Mahkamah Konstitusi, maka hak pemerintah menentukan,” ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto.

Bahrain, aktivis YLBHI dengan lantang mengatakan, pemilihan Patrialis tidak sesuai dengan asas transparansi dan akuntabilitas dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Presiden juga diduga kuat tidak melaksanakan amanat UU MK, sehingga terjadi ketidaklengkapan syarat dan prosedur, dan melanggar proses perekrutan dalam pencalonan dan pengangkatan Patrialis sebagai hakim konstitusi.

Koalisi Masyarakat Selamatkan MK menghimbau presiden membentuk panitia seleksi calon hakim MK. Karena, pengangkatan Patrialis Akbar tidak melalui “saringan” pansel. “Pasal 19 menegaskan bahwa pemilihan hakim MK bersifat transparan dan partisipatif. Maksudnya, dipublikasikan di media. Sehingga masukan dari masyarakat bisa dimanfaatkan.”

Patrialis Akbar pernah dua kali mencalonkan diri jadi hakim dari partai politik. “Sekarang, Pak Patrialis menganggap dia perwakilan dari pemerintah. Siapa yang tidak tahu Pak Patrialis, dua periode dia anggota DPR. Kalau dia dari perwakilan pemerintah – bagaimana itu?” ujar Bahrain.

Kini, KPK mencokok Patrialis Akbar. Tak mulus ia duduk di MK, sampai ujung masa baktinya justru di tempat para hakim menjunjung “kebersihan”-nya.

Relijius Namun Intoleran

Sisi kehidupan lain seorang Patrialis, ia sering tampil relijius. Penangkapannya pun membuat keluarganya terpukul dan tidak percaya. Pasalnya, Patrialis dikenal keluarganya sebagai politisi yang relijius. Termasuk yang tidak percaya ditangkapnya Patrialis adalah kakak kandungnya, Yurdaniati.

“Dia itu memiliki pesantren di Padang dan saat ini sedang membangun pesantren di kawasan Puncak,” ujar Yurdaniati di Padang, Kamis 26 Januari 2017 sebagaimana dikutip dari Tempo.

Menurut Yurdaniati, dia menerima informasi ditangkapnya Patrialis dari televisi. Dia pun terkejut mengetahui hal tersebut.

Patrialis juga pernah meresmikan dan ceramah di sebuah pondok pesantren Assunnah di Jalan Kalitanjung 52B Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Namun Patrialis juga disebut sebagai seorang yang intoleran.

Patrialis pernah mengatakan bahwa keyakinan Syiah telah keluar dari prinsip tauhid Islam, sebagaimana yang diberitakan situs nahimunkar.com, 4 Oktober 2015. Pernyatannya terkait dengan kabar yang ia sebut putusan Mahkamah Agung No.1787 K/Pid/2012 kasus Tajul Muluk di Sampang beberapa tahun lalu.

“Dari buku yang dikeluarkan MUI, Dewan Dakwah dan beberapa referensi, Syiah telah keluar dari prinsip ketauhidan,” ujar Patrialis Selasa 29 September 2015.

Patrialis juga mendukung keluarnya surat edaran dari Wali Kota Bogor Bima Arya yang melarang adanya perayaan Asyuro Syiah di Kota Bogor. Ia mengatakan, kebijakan Bima Arya yang melarang kegiatan Syiah bukanlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

“Saya mendukung penuh salah satu tokoh kebanggaan kita itu (Bima Arya, red). Kalau kita berbicara hak asasi manusia bukan berarti penyelenggaraan hak asasi manusia itu bebas sebebas-bebasnya,”ujarnya.

Belakangan kebijakan Bima Arya menuai gugatan hukum Yayasan Satu Keadilan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor memutuskan Wali Kota Bogor untuk menaati kesepakatan (akta van dading) yang menyatakan bahwa Surat Edaran Nomor 300/321-Kesbangpol tentang imbauan pelarangan peringatan Asyura yang dituangkan di dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Bogor, yang dikeluarkan 22 Oktober 2015 tidak berlaku lagi.

Bagi Patrialis, kebijakan Bima Arya yang dituding melanggar hak asasi manusia (HAM) dan dijaminnya oleh negara untuk memeluk sesuai yang diyakini setiap warga negara tidak berarti bebas sebebas-bebasnya. Ia beralasan menggunakan sila pertama Pancasila yang ditafsirkannya bahwa memeluk keyakinan yang tidak sebagaimana mainstream bertentangan dengan konstitusi.

Di sisi lain, Patrialis pernah menyatakan para pengikut Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab atau biasa disebut dengan Wahabi sebagai ajaran yang murni. Menurutnya, ajaran Wahabi ini telah melakukan pemurnian ajaran Islam yang beresiko bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan.

Syaikh Muhammad bin abdul Wahab itu seorang ulama yang mengikuti sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam,” kata Patrialis.

Namun Patrialis menyinggung kelompok muslim yang berziarah kubur sebagai kelompok bid’ah.“Misalnya tidak boleh sholat dan berdo’a di kuburan, dan banyak orang yang bikin tenda dan sholat disitu. Dan dikasi tau bahwa kuburan bukan tempat untuk ibadah. Ketika disampaikan seperti ini maka terjadi kesalahpahaman,” katanya.

Kini ni Patrialis telah mengenakan seragam oranye bertuliskan ‘Tahanan KPK’ berbanding terbalik dengan tampilan ustadznya yang disebut oleh pengunggah videonya sebagai Hafidzahullah. Patrialis yang pernah ceramah agama dan pernah menyinggung kelompok Syiah sebagai kelompok yang keluar dari Islam itu menjadi perbincangan publik.

Betapa tampilan relijiusitas ternyata tidak berbanding lurus dengan moral dan hukum dan gelar Hafidzahullah ternyata tak koheren dari penjagaan Tuhan agar seseorang yang diberi gelar itu selalu berada di jalannya-Nya betapapun ia fasih melafazkan ayat-ayat suci.

About Abu Nisrina

Check Also

Rencana Investasi 300 Triliun, Kok Santunan Korban Crane Belum Dibayar

Satu Islam – Jumat sore 11 September 2015 11 orang jamaah haji asal Indonesia tewas …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *