Home / Editorial / Mewujudkan Tata Dunia Baru

Mewujudkan Tata Dunia Baru

20150419142620742
Logo KAA 2015

Satu Islam – Peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) tahun ini merupakan momentum untuk menegaskan kembali pentingnya tata dunia baru yang lebih seimbang dan adil. Kita tak bisa menutup mata masih adanya dominasi negara maju di segala aspek kehidupan global, terutama politik dan ekonomi.

Kita juga tak bisa memungkiri masih adanya upaya-upaya yang mengarah pada pemaksaan kehendak suatu negara atau kelompok terhadap yang lain. Kita pun masih melihat upaya intervensi negara tertentu terhadap urusan internal negara lain secara unilateral tanpa memperoleh mandat atau kesepakatan multilateral.

Pada akhirnya semua itu menampilkan suatu bentuk penjajahan terselubung di era modern saat ini. Negara miskin tetap bergumul dengan kemiskinan dan keterbelakangannya.

Persaingan dan aturan perdagangan di bidang ekonomi, misalnya, ternyata mengabaikan kemampuan negara-negara yang miskin sumber daya alam dan daya dukung industri maupun jasa yang lemah. Akibatnya, atas nama pasar bebas dan fairness yang dimanipulasi sedemikian rupa, negara kuat tetap mendominasi.

Demikian pula pada kehidupan politik, konflik yang masih terjadi di berbagai belahan dunia, baik konflik antarnegara maupun konflik antarfaksi di satu negara, kerap ditunggangi kepentingan negara tertentu. Bahkan tak jarang, dengan alasan membantu satu pihak, ada pemaksaan campur tangan militer dari negara lain.

Akibatnya, konflik justru berkepanjangan dan semakin menyengsarakan rakyat. Ironisnya, lembaga-lembaga internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak banyak berperan. Justru banyak resolusi yang dikeluarkan hanya mengakomodasi kepentingan negara-negara kuat.

Demikian pula lembaga keuangan internasional, seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, juga menjadi alat bagi negara-negara sponsor utama untuk makin menancapkan pengaruhnya di negara miskin melalui bantuan yang diberikan. Fenomena-fenomena seperti itulah yang masih terjadi saat ini. Sehingga tak berlebihan jika peringatan KAA kali ini menjadi saluran untuk menyerukan agar dominasi negara maju diakhiri.

Peringatan tahun ini, menjadi forum multilateral pertama di bahwa rezim Joko Widodo (Jokowi). Ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengaktualisasikan politik luar negerinya yang bebas dan aktif, sekaligus mengembalikan kembali kiprah Indonesia dalam diplomasi internasional. Sejarah mencatat, KAA yang diselenggarakan di Bandung pada 1955, merupakan pencapaian terbesar dalam diplomasi Indonesia.

Di usia Republik yang masih sangat muda, 10 tahun, Presiden Soekarno mampu menggalang solidaritas bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, dan menginspirasi negara lain untuk memperjuangkan kemerdekaan. KAA menghasilkan Dasasila Bandung, sepuluh prinsip dasar mewujudkan perdamaian dunia, keadilan global, dan kerja sama antarbangsa, yang dilandasi penghormatan terhadap kedaulatan dan hak setiap negara untuk mengurusi diri sendiri.

Semangat yang diusung dalam Dasasila Bandung tersebut tentu masih relevan dalam kondisi dan tantangan kehidupan global saat ini. Aktualisasi semangat Bandung 60 tahun silam adalah untuk mengakhiri era dominasi negara maju terhadap negara miskin, bukan dalam arti penjajahan fisik seperti di masa lampau, tetapi dalam wujud tata dunia yang manipulatif.

Salah satu isu yang hendak diperjuangkan Indonesia dalam peringatan KAA kali ini adalah kemerdekaan Palestina. Isu ini cukup strategis dan kuat relevansinya dengan Dasasila Bandung, yakni mendorong negara-negara untuk merdeka dan berdaulat.

Peringatan KAA kali ini, diharapkan memberi pesan kuat terhadap pentingnya kedaulatan politik dan ekonomi. Bahwa kerja sama dan skema kemitraan global, harus dilaksanakan dalam bingkai penghormatan terhadap kedaulatan suatu negara di bidang politik dan ekonomi, dan dalam koridor kesetaraan yang saling menguntungkan.

Hasil lain yang diharapkan adalah merumuskan strategi global untuk mengakhiri konflik antarnegara dan antarkelompok. Dalam konteks ini, perlu diingatkan agar upaya intervensi ataupun aksi unilateral hendaknya tak lagi digunakan.

Seluruh bangsa harus mengedepankan upaya multilateral jika dikehendaki adanya penyelesaian secara internasional. Terkait hal itu, perlu dirumuskan upaya mengakhiri ancaman gerakan radikal di banyak negara. Sebab, ancaman itu secara nyata telah menindas hak asasi manusia (HAM) universal.

Inilah momentum pemerintahan Jokowi untuk menegaskan posisi politik luar negeri Indonesia. Diplomasi yang dijalankan diharapkan membuahkan hasil konkret yang menggema ke seluruh dunia, sehingga peringatan 60 tahun KAA tak sekadar seremoni.

Sumber : Suara Pembaruan

About Abu Nisrina

Check Also

Takbir Bung Tomo dan Takbir 411: Tak Serupa dan Tak Sama

Logika apa yang dipakai para massa anti-Ahok sekaligus pendukung aksi 411 ketika menyetarakan teriakan “Allohu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *