oleh

Dilema Negara, Haruskah Keluarga Anggota ISIS Indonesia Diterima Kembali?

Ada ratusan WNI yang kini terlantar di kamp pengungsi di Suriah setelah runtuhnya kekhalifahan ISIS di negara itu pada bulan Maret lalu. Negara kini sedang mempertimbangkan, baik buruknya membawa pulang mantan anggota ISIS Indonesia ini dan keluarganya. Saat ini di kalangan masyarakat Indonesia sendiri juga tengah terjadi perdebatan sengit tentang apa yang harus dilakukan dengan mereka yang telah membakar paspor Indonesia dan bergabung dengan kelompok teroris tersebut.

Indonesia akan harus memilih antara bersikap manusiawi atau melindungi keamanannya, seiring negara mempertimbangkan apakah akan menerima kembali lebih dari 100 warga negaranya yang diyakini sebagai anggota keluarga WNI yang bergabung dengan kelompok militan ISIS.

Para WNI ini telah terdampar di sebuah kamp pengungsi di Suriah sejak kekhalifahan ISIS digulingkan oleh pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) pada bulan Maret.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Inspektur Jenderal Suhardi Alius, mengatakan pada Senin (8/7) malam, bahwa Indonesia terbuka untuk membiarkan mereka semua kembali, tetapi dengan menetapkan syarat: masing-masing harus diselidiki secara menyeluruh di Suriah, mengingat mereka dilaporkan telah membakar paspor Indonesia dan semua bentuk identifikasi mereka.

Pemerintah telah membentuk satuan tugas di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang akan memutuskan sikap Indonesia dalam hal ini, tetapi tidak ada kerangka waktu yang telah ditetapkan tentang kapan keputusan akan diambil.

“Saya akan mengusulkan dalam pertemuan satuan tugas, bahwa kita akan melakukan penilaian di sana, jadi kita tahu kelompok jaringan (yang mendukung mereka) dan seberapa radikal mereka,” kata Inspektur Jenderal Suhardi pada sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh majalah Tempo.

Pernyataannya dalam diskusi pada Senin (8/7) malam, datang di tengah perdebatan sengit di antara masyarakat Indonesia tentang apakah perlu menerima keluarga mantan pejuang ISIS kembali ke Indonesia, setelah laporan bahwa kelompok yang sebagian besar perempuan dan anak-anak itu berada di kamp pengungsi Al-Hol di Suriah timur laut, di mana mereka pergi setelah ISIS kehilangan Baghouz, benteng terakhirnya di Suriah.

Pemerintah Suriah menuntut orang-orang yang diduga terlibat dalam pertempuran dan menyebut mereka sebagai pejuang, kata Inspektur Jenderal Suhardi.

“Jika kita memutuskan untuk menerima mereka kembali ke Indonesia, kita harus mengukur risikonya. Ingat, ini bukan hanya tentang membawa WNI ke Indonesia, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat menetralisir pemikiran radikal mereka dan bagaimana menangani mereka,” katanya.

Inspektur Jenderal Suhardi mengakui bahwa dalam pengalaman Indonesia dengan terorisme, perempuan bisa sama radikalnya dan sama termotivasinya seperti laki-laki, dengan menyebut sebagai contoh penggerebekan polisi pada bulan Maret di Sibolga, Sumatra Utara, di sebuah rumah yang diketahui menampung pasangan ekstremis. Pria itu menyerah, sementara wanita itu dengan tegas menolak perintah polisi sebelum dia meledakkan dirinya di dalam rumah.

Contoh lain, kata Inspektur Jenderal Suhardi, adalah mantan pegawai negeri Indonesia Dwi Djoko Wiwoho, yang adalah seorang pejabat di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam. Pria berusia 51 tahun itu pergi ke Suriah pada tahun 2016 untuk bergabung dengan ISIS, karena anak perempuan dan istrinya yang masih remaja bersikeras untuk pergi. Mereka pergi bersama keluarga besar yang terdiri dari 18 orang, tetapi berhasil kembali ke Indonesia setelah dua tahun karena mereka tidak dapat mengatasi kondisi hidup yang sulit di Raqqa.

“Seorang anak muda di keluarga ini mengatakan kepada saya: Saya adalah murid terpintar di sekolah sebelum kami pergi ke Suriah. Sekarang, saya ingin menjadi murid terpintar lagi,” kata Inspektur Jenderal Suhardi. Beberapa anggota keluarga besar yang beranggotakan 18 orang itu, kini aktif sebagai pembicara deradikalisasi yang berbagi pengalaman suram mereka.

Pembicara lain dalam diskusi tersebut, Dr Sri Yunanto—seorang penasihat ahli untuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan—mengatakan bahwa kekhawatiran keamanan yang diantisipasi dari negara-negara tetangga akan menjadi salah satu faktor yang akan dipertimbangkan Indonesia sebelum memutuskan.

“Ketika kita berbicara tentang hak asasi manusia, ingatlah bahwa para pihak yang dievaluasi tidak hanya pihak berwenang. Menjadi seorang teroris sebenarnya adalah pelanggaran hak asasi manusia yang lebih besar,” kata Dr Sri kepada hadirin.

Inspektur Jenderal Suhardi juga melampiaskan kekesalannya atas hukum yang ada, yang memungkinkan pemerintah Indonesia untuk mencabut kewarganegaraan individu yang terlibat dalam perang untuk mendukung pasukan asing.

“Beberapa orang sepertinya melupakan hal ini, dan sebagai gantinya memilih untuk berdebat di depan umum apakah pemerintah dapat mencabut kewarganegaraan mereka, sementara yang lain telah membuat keributan tentang kemungkinan pemerintah menerima anak-anak mereka,” kata Inspektur Jenderal Suhardi.

Pakar deradikalisasi Noor Huda Ismail, yang juga hadir dalam diskusi itu, menekankan: “Orang-orang tidak terlahir sebagai teroris. Mereka melalui proses yang panjang. Beberapa dari mereka sebenarnya ingin ‘pensiun’ dari menjadi teroris, tetapi dalam kebanyakan kasus, komunitas mereka tidak siap menerima mereka.”

oleh Wahyudi Soeriaatmadja (The Straits Times) MMP

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed