oleh

Di Balik Layar: Bagaimana Negara Arab Teluk Bersatu dengan Israel Lawan Iran

Konvergensi kepentingan antara Israel dan negara-negara Arab Teluk berlangsung secara sempit dan mungkin sementara, berpusat pada keinginan bersama untuk membatasi Iran dan proksinya di wilayah tersebut. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan pemerintah negara-negara Teluk lainnya diuntungkan dengan bekerja secara diam-diam dengan Israel menuju tujuan itu. Tetapi dampak tindakan yang lebih terbuka, seperti secara formal membangun hubungan dengan Israel, masih lebih besar daripada manfaatnya.

Oleh: Yoel Guzansky dan Daniel B. Shapiro (Foreign Affairs)

Ada sesuatu yang sedang terjadi antara Israel dan negara-negara tetangganya di Teluk Arab, setidaknya jika diplomasi publik dapat dianggap sebagai indikasi. Ketika Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz melakukan perjalanan ke sebuah konferensi di Washington bulan Juli 2019, ia secara terbuka bertemu, berjabat tangan, dan berdiri untuk dipotret dengan Menteri Luar Negeri Bahrain Khalid bin Ahmed Al Khalifa.

Sebelumnya, Katz telah terbang ke Abu Dhabi untuk mengambil bagian dalam konferensi PBB, sementara direktur badan intelijen Israel Mossad Yossi Cohen mengklaim bahwa Israel telah menerima persetujuan untuk membuka misi diplomatik di Oman. Pemerintah Oman, yang mengambil langkah tidak biasa dengan menjadi tuan rumah bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tahun 2018, dengan setengah hati membantah pengumuman itu, tetapi ada sedikit keraguan bahwa beberapa bentuk penyesuaian sedang berlangsung di belakang layar.

Belum lama ini, mencairnya hubungan Arab-Israel semacam itu tidak terpikirkan. Banyak pihak yang melihat kesibukan kegiatan diplomatik baru-baru ini sebagai upaya untuk memperbaiki proporsi bersejarah. Ada beberapa kebenaran dalam narasi ini.

Para raja negara-negara Teluk tidak lagi menganggap masalah Palestina sebagai prioritas utama seperti dulu. Konflik Israel-Palestina, yang sejak lama menjadi penghalang yang tampaknya tidak dapat diatasi untuk hubungan yang lebih dekat, telah surut ke latar belakang, memungkinkan pemerintah negara-negara Teluk untuk mempublikasikan, meski dengan berhati-hati, langkah-langkah menuju normalisasi hubungan mereka dengan Israel. Mereka bahkan menyetujui kebijakan pro-Israel yang mengubah paradigma pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, seperti memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem dan mengakui kedaulatan Israel di Dataran Tinggi Golan.

Tapi bahkan perbaikan hubungan juga memiliki batas. Konvergensi kepentingan antara Israel dan negara-negara Teluk berlangsung secara sempit dan mungkin sementara, berpusat pada keinginan bersama untuk membatasi Iran dan proksinya di wilayah tersebut. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan pemerintah negara-negara Teluk lainnya diuntungkan dengan bekerja secara diam-diam dengan Israel menuju tujuan itu. Tetapi dampak tindakan yang lebih terbuka, seperti secara formal membangun hubungan dengan Israel, masih lebih besar daripada manfaatnya. Belum ada negara Teluk yang siap untuk mengambil risiko itu.

Ketika didesak, para pejabat negara-negara Teluk mengatakan bahwa hubungan seperti itu harus menunggu sampai Israel membuat kemajuan yang jauh lebih besar dalam menyelesaikan masalah Palestina. Sebelum menyetujui hubungan ke tingkat berikutnya, negara-negara Teluk akan menuntut pengembalian investasi mereka yang lebih besar dari Israel, seperti mengurangi kegiatan pemukiman di Tepi Barat atau menerima Prakarsa Perdamaian Arab (Arab Peace Initiative), atau dalam bentuk tindakan Amerika yang lebih tegas dalam melawan Iran.

MUSUH DARI NEGARA MUSUH ADALAH KAWAN

Israel maupun negara-negara Teluk menganggap Iran sebagai ancaman. Mereka meyakini bahwa kesepakatan nuklir Iran tahun 2015 hanya meningkatkan selera regional agresif negara itu tanpa mengakhiri aspirasi atau kemampuan jangka panjangnya di bidang nuklir. Dengan demikian, negara-negara tersebut memiliki pandangan yang sama skeptisnya terhadap upaya penjangkauan mantan Presiden AS Barack Obama ke Iran dan terlihat lebih mendukung kebijakan pemerintahan Trump yang lebih konfrontatif, yang ingin mereka perkuat.

Dengan adanya konvergensi kepentingan ini, negara-negara Teluk telah menjadi lebih menerima seruan Amerika Serikat untuk normalisasi hubungan dengan Israel. Pemerintahan Trump berpendapat bahwa normalisasi itu akan membuat kepemimpinan Israel lebih menerima inisiatif perdamaian yang rencananya akan disajikan.

Hubungan Israel-Arab Saudi saat ini berada pada titik tertinggi. Ketika Arab Saudi mengambil alih dua pulau Laut Merah dari Mesir dalam perjanjian tahun 2017, Saudi tampaknya membuat perjanjian bersama dengan Israel untuk menjamin kebebasan navigasi Israel di daerah itu dan menghilangkan berbagai masalah keamanan lainnya.

Tahun 2018, Arab Saudi mengizinkan penerbangan Air India melewati wilayah udara Saudi dalam perjalanan ke Israel. Dalam mengambil langkah-langkah ini, Saudi melangkah lebih jauh dengan mengakui Israel sebagai negara yang sah daripada sebelumnya. Israel, pada bagiannya, tidak menganggap Arab Saudi dan monarki Teluk Arab lainnya sebagai negara musuh.

Pemerintah Israel memungkinkan warganya untuk melakukan perjalanan ke Teluk dan dalam beberapa tahun terakhir bahkan menyetujui penjualan persenjataan canggih AS ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang pernah dicoba Israel untuk dibatasi.

Para pemimpin Arab Saudi telah berupaya meningkatkan citra Israel di mata publik. Mereka telah mengizinkan berbagai tokoh Saudi untuk bertemu secara terbuka dengan Israel dan bahkan menampilkan juru bicara senior Israel di media berita Saudi. Bulan November 2017, misalnya, situs berita Saudi Elaph menerbitkan wawancara dengan Gadi Eizenkot, yang saat itu menjabat sebagai kepala staf Pasukan Pertahanan Israel, di mana ia menyarankan agar Israel dapat berbagi intelijen dengan Arab Saudi dalam perjuangan bersama melawan Iran.

Arab Saudi juga mengizinkan, dan kemungkinan mendorong, para blogger untuk mempromosikan normalisasi dengan Israel. Salah satu blogger itu, Mahmoud Saud, menerima izin dari pemerintah Saudi untuk melakukan kunjungan publik ke Yerusalem bulan Juli 2019 sebagai bagian dari delegasi media yang terdiri dari enam orang dari dunia Arab yang bertemu dengan ketua Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Parlemen Israel Knesset, Avi Dichter.

Langkah yang telah diambil pemerintah Arab Saudi dalam mengizinkan atau mempromosikan pertukaran ini menunjukkan bahwa mereka berusaha untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat Saudi untuk lebih membuka hubungan dengan Israel. Strategi ini kini mulai bekerja.

Dalam survei tahun 2017 oleh Washington Institute for Near East Policy, dua pertiga responden Saudi sepakat bahwa “Negara-negara Arab harus memainkan peran baru dalam perundingan damai Palestina-Israel, menawarkan insentif kepada kedua belah pihak untuk mengambil lebih banyak posisi moderat.” Demikian juga, sekitar 20 hingga 25 persen orang Mesir, Yordania, Emirat, dan Saudi setidaknya “agak” setuju bahwa negara-negara Arab harus bekerja dengan Israel, bahkan ketika pertanyaannya tidak menyebutkan masalah Palestina.

ARAB SAUDI KHAWATIR UNTUK BERTINDAK TERLALU CEPAT

Namun, pemerintahan Arab Saudi hanya bersedia melangkah sejauh itu. Bulan April 2018, putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menimbulkan reaksi mengejutkan ketika dia mengecam para pemimpin Palestina yang telah “menolak perdamaian dengan Israel,” memperingatkan bahwa mereka harus menerima proposal perdamaian atau “tutup mulut.”

Baca juga: Iran: ‘Arab Saudi Bunuh 3.000 Warga AS tapi Boleh Punya Senjata Nuklir’

Komentar tajam Mohammed bin Salman yang tak seperti biasanya itu menunjukkan bahwa putra mahkota Saudi siap untuk bergerak menuju normalisasi dengan Israel tanpa menunggu Palestina. Tetapi hal itu masih belum terjadi. Selama tidak ada kemajuan nyata yang terjadi dalam proses perdamaian, kerajaan Saudi harus menjaga jarak dengan Israel, setidaknya di hadapan publik.

Yang pasti, Arab Saudi telah membantu Amerika Serikat berupaya mewujudkan rencana perdamaian Israel-Palestina di seluruh kawasan dan telah menekan Palestina, dengan sia-sia, untuk memoderasi posisi mereka, termasuk mendesak mereka untuk memoderasi tanggapan terhadap perpindahan kedutaan AS ke Yerusalem.

Tetapi beberapa tokoh berpengaruh telah terjebak pada poin pembicaraan tradisional kerajaan. Adel Al-Jubeir, seorang pejabat tinggi Saudi dan mantan Menteri Luar Negeri, baru-baru ini menegaskan kembali perlunya Israel untuk mengadopsi Inisiatif Perdamaian Arab (Arab Peace Initiative), rencana perdamaian yang didukung Liga Arab yang pertama kali dikeluarkan oleh Raja Saudi Abdullah tahun 2002 dan direvisi di tahun-tahun berikutnya, yang berbagai ketentuan utamanya tidak pernah diterima Israel.

Jubeir mengatakan dia bersedia memoderasi ketentuan proposal, tetapi hanya “dengan syarat bahwa Palestina setuju untuk itu.” Sejauh ini, Saudi belum menunjukkan bahwa mereka bisa membuat Palestina menyetujui semua proposal yang berasal dari konsensus Arab selama dua dekade terakhir.

Rezim Arab Saudi memiliki sedikit kesulitan menggalang dukung elit negaranya dalam pilihan kebijakannya. Keluarga kerajaan dan rekan-rekannya cenderung memandang hubungan dengan Israel secara pragmatis, bukan dalam hal agama, dan konsesi ke Israel dapat diterima jika hal itu sesuai dengan kepentingan geopolitik rezim terkait dengan Amerika Serikat dan Iran.

Tetapi tanggapan publik adalah masalah lain, dan pemerintah khawatir bahwa mengambil tindakan terlalu cepat akan memancing reaksi. Efek dari dekade anti-Israel dan bahkan pesan-pesan anti-Semit di media berita Arab Saudi, dan simpati yang telah lama dirasakan publik Arab terhadap perjuangan Palestina, tidak akan hilang dalam waktu dekat, bahkan ketika pandangan yang lebih pragmatis mulai mendapatkan dukungan. Situasi politik domestik di kerajaan Saudi sangat sensitif.

Mohammed bin Salman telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kekuasaan dan statusnya dan belum sepenuhnya mengkonsolidasikan kekuasaannya. Masih diragukan bahwa keluarga kerajaan akan bersedia menghadapi kritik lebih lanjut dengan terlalu cepat menormalisasi hubungan dengan Israel. Risiko stabilitas politik dari suatu kebijakan bertentangan dengan sikap publik yang skeptis akan membuat para pemimpin Arab Saudi dan negara-negara Teluk Arab tidak mau ikut campur dalam masalah Palestina.

FAKTOR AMERIKA

Tahun berikutnya dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat akan menguji ambisi dan kehati-hatian negara-negara Teluk. Dalam 12 bulan yang akan datang, Amerika akan mempresentasikan rencana perdamaiannya untuk Israel dan Palestina. AS juga akan melanjutkan kampanye tekanan terhadap Iran. Presiden Trump akan mendekati akhir masa jabatan pertamanya dengan prospek ketidakpastian akan kemenangan dalam pemilu AS 2020 untuk masa jabatan kedua.

Arab Saudi mungkin bersedia untuk sedikit lebih dekat ke Israel dengan harapan mendorong kedekatan dengan pemerintahan Trump dan mendesak Amerika untuk meningkatkan intensitas tindakan ekonomi, diplomatik, dan bahkan mungkin militer terhadap Iran sebagai imbalannya. Secara teori, kombinasi dari langkah-langkah ini, normalisasi bertahap antara Arab Saudi dan Israel, dukungan regional untuk rencana perdamaian Trump, dan tekanan yang lebih besar terhadap Iran dapat menjamin jalan mulus di masa depan.

Namun waktunya terus berpacu. Meski Israel dan negara-negara Teluk mungkin lebih suka melihat periode kedua pemerintahan Trump, mereka perlu mempersiapkan diri untuk kemungkinan pemerintahan baru AS dengan pendekatan yang berbeda. Setiap pemerintahan AS akan mendukung langkah-langkah menuju normalisasi Arab-Israel. Namun presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat mungkin akan mengurangi tekanan terhadap Iran dan melanjutkan pembicaraan nuklir.

Presiden baru Amerika juga dapat menghidupkan kembali diplomasi Israel-Palestina dalam nada yang lebih tradisional, dengan dialog langsung dengan Palestina dan menyerukan kompromi oleh kedua belah pihak dan solusi dua negara. Dalam hal itu, Arab Saudi dan negara-negara Teluk mungkin memandang bahwa investasi mereka dalam hubungan yang lebih hangat dengan Israel akan memberikan hasil yang semakin berkurang. Upaya pemulihan hubungan keduanya telah nyata terjadi. Namun, hubungan baik itu bisa saja memburuk dan berakhir sewaktu-waktu. [MMP]

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed