oleh

Cegah Intoleransi, Menag Akan Sertifikasi Penceramah Agama

Menteri Agama saat memberikan penjelasan kepada wartawan usai mengikuti acara di PTIK Kamis 26 Januari 2017 – Foto: Radar Pekalongan

Satu Islam, Jakarta – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan kementeriannya akan akan merumuskan standar kualifikasi bagi penceramah agama. Langkah itu dilakukan agar tidak ada lagi ceramah yan berisi hujatan, intoleransi dan ujaran kebencian.

“Sekarang Kementerian Agama bekerja keras merumuskan apa itu kualifikasi atau kompetensi yang diperlukan sebagai standar penceramah,” kata Lukman di PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Kamis, 26 Januari 2017.

Lukman mengatakan, penceramah agama baru baru diakui sebagai penceramah yang qualified manakala sudah ada standar kualifikasi. Sertifikasi ini nantinya nantinya dapat mengurangi ceramah agama yang bermuatan intoleransi antar umat beragama dan keyakinan.

Untuk itu pihaknya akan menjaring aspirasi masyarakat dari sejumlah organisasi Islam terkait. Dalam keterangan tertulisnya, Kemenag pada Jumat 27 Januari 2017 mengundang wakil dari MUI, NU, Muhammadiyah, dekan Fakultas Dakwah, Al Washliyah, staf khusus Menag bidang komunikasi, IKADI, Ditjen Pendis dan lainnya.

Sebagaimana diberitakan Antara, Jumat, 27 Januari 2017, Direktur Penerangan Agama Islam Ditjen Bimas Islam Kemenag Muchtar Ali mengatakan penyerapan aspirasi digelar dengan tujuan menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai pihak mengenai penguatan dakwah di Indonesia, khususnya terkait kompetensi dan standarisasi dai serta sertifikasi khatib.

Ketua Komisi Dakwah MUI Cholil Nafis mengatakan MUI sangat berkepentingan dengan rencana kebijakan sertifikasi khatib.

Menurut Cholil, MUI sedang menyiapkan kajian tentang standarisasi dai yang tampil di media. Pihaknya sudah bekerja sama dengan KPI untuk menyeleksi dai yang tampil di TV.

MUI, kata dia, juga sudah melakukan pelatihan pelatih (TOT) Standarisasi Dai yang di dalamnya berisi tentang etika, materi dan metode dakwah. Dai yang tampil di media harus mendapatkan perhatian karena terkait dengan banyak pihak.

Ketua Ikatan Dai Indonesia (IKADI) M Satori Ismail mengatakan apabila program sertifikasi penceramah diberlakukan secara massif maka dapat memicu persoalan sampai pada penolakan.

“Program ini saya kira akan efektif jika dimulai dari masjid-masjid yang berada di lembaga pemerintah. Jadi ini kita mulai secara bertahap agar tidak menimbulkan masalah di lapangan,” kata dia.

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed