oleh

Bincang Toleransi dan Intoleransi Kita

Jakarta, Jumat 30/11 – Pada acara diskusi di Kios Ojo Keos yang masih satu rukan dengan lembaga riset PUSAD Paramadina – Jakarta Selatan, diskusi memaparkan tentang perbincangan yang bertajuk “Toleransi dan Intoleransi Kita”. Isi diskusi ini membahas isu intoleransi yang masih sangat hangat untuk diperbincangkan, yakni tidak jauh dari insiden politik dan keagamaan (baca: politik identitas) pasca-Aksi Bela Islam 2016/2017.

Pembahas pertama, Burhanuddin Muhtadi yang merupakan pengamat politik di Indikator Politik Indonesia dan juga Lembaga Survei Indonesia (LSI) memberikan penjelasan yang diawali dengan tiga perdebatan yang muncul dikalangan para ahli. Perdebatan ini berputar pada beberapa isu-isu penting berikut:

  • Apakah demonstrasi anti-Ahok mewakili sentimen rasial dan anti-non-Muslim yang mengendap di alam bawah sadar mayoritas Muslim (Assyaukanie 2017), ataukah para peserta aksi tersebut sekadar ingin mendemonstrasikan kesalehan personal dan pembelaan atas keimanan mereka (Weng 2016; Fealy 2017)?
  • Apa hubungan antara pandangan Islamis yang mereka yakini dengan munculnya aksi 212 yang spektakuler tersebut? Apakah pandangan Islamis tersebut menyebabkan aksi 212, ataulah justru mengeraskan pandangan eksklusifis tersebut?
  • Apakah sikap anti-minoritas dan intoleransi yang menyebabkan munculnya demonstrasi anti-Ahok, ataukah justru sebaliknya: aksi tersebut yang justru meningkatkan intoleransi?

Studi yang dikemukakan oleh Burhanuddin Muhtadi berdasarkan risetnya menemukan bahwa warga muslim cenderung intoleran kepada non-muslim, terutama dalam hal politik. Dalam dua tahun terakhir, terutama sejak aksi 212, intoleransi warga dalam politik terus meningkat. Warga muslim keberatan jika non-muslim menjadi pemimpin pemerintahan pada berbagai tingkat.

Sementara intoleransi dalam dimensi religius-kultural yang sejak 2010 mengalami penurunan, kini trennya justru menunjukkan gejala stagnasi, bahkan sedikit meningkat. sekitar separuh warga muslim saat ini merasa keberatan jika non-muslim membangun tempat ibadah di sekitar mereka. Sebaliknya, non-muslim secara umum memiliki intoleransi yang rendah terhadap muslim. mereka lebih banyak yang merasa tidak keberatan dengan kegiatan keagamaan muslim dan peran muslim sebagai pemimpin pemerintahan.

Akan tetapi, perbedaan intoleransi pada muslim dan non-muslim ini tidak berlaku secara umum. pada situasi ketika muslim ataupun non-muslim sebagai kelompok mayoritas di wilayah mereka, maka bai musli maupun non-muslim cenderung lebih intoleran dibandingkan ketika mereka sebagai minoritas. Hal ini menunjukkan bahwa status sebagai kelompok yang lebih besar ikut mempengaruhi intoleransi keagamaan.

Studi yang dilakukan oleh Muhtadi menunjukkan bahwa, aksi 212 bukanlah puncak dari radikalisme dan intoleransi seperti yang disampaikan oleh beberapa ahli. Ini karena sebelum aksi-aksi tersebut digelar, tren intoleransi dan radikalisme di kalangan kau muslim Indonesia justru mengalami penurunan. Aksi 212 justru menaikkan kembali tren intoleransi yang sebelumnya menurun.

Studi ini juga membantah argumen para pengamat yang mengatakan bahwa aksi 212 hanyalah bersifat jangka pendek. Data menunjukkan bahwa aksi-aksi tersebut telah meninggalkan jejak atau warisan yang pajang. Ini bukan hanya dilihat dari tren intoleransi yang kembali menunjukkan pendulum naik, tapi juga implikasi politik elektoral yang serius. Naiknya politik identitas dalam diskursus politik nasional dan lokal saat ini tak bisa dilepaskan dari keberhasilan aktor-aktor utama aksi 212 dalam mengampanyekan agendanya. Itu artinya ada aktor intelektual dibalik segala rentetan aksi yang terjadi.

Disamping pemaparan yang disampaikan oleh Muhtadi, researcher PUSAD Paramadina, Ihsan Ali Fauzi memberikan tambahan pembahasan. Ihsan menyatakan faktor Pilkada Jakarta memegang peran kunci dalam peristiwa mobilisasi intoleransi. Namun kemudian muncul banyak asumsi bahwa kekuatan ormas, baik yang sekular seperti Pemuda Pancasila atau yang berbasis agama seperti Front Pembela Islam (FPI), akan selalu digunakan dalam peristiwa sepenting  Pilkada. Asumsi itu tidak sepenuhnya benar, karena faktor lain menunjukkan bahwa ormas pun memiliki kepentingan tertentu, riset PUSAD Paramadina menyatakan keterlibatan ormas seperti itu akan bergantung pada dua faktor:

  1. Mereka akan cenderung menunjukkan dukungan eksplisit kepada calon-calon tertentu jika mereka sedang bersaing dengan ormas-ormas lain.
  2. Mereka akan terlibat dalam aksi-aksi konkret tertentu mendukung sekutu mereka dalam pilkada jika tingkat kompetisi dalam pilkada sangat tinggi. Kedua sarat ini ada dalam Pilkada Jakarta.

Terakhir yang membuat kita tidak kalah kagetnya adalah pernyataan dari Mietzner dan Muhtadi, bahwa penggerak utama mobilisasi intoleransi di atas adalah kelompok elite (orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi) yang merekrut kelompok bawah. Keduanya juga menunjukkan, pengaruh mobilisasi intoleransi diatas terus bertahan. Di tempat lain, Sandra Hamid (2018) membahas dampak buruk praktik itu dalam kehidupan sehari-hari, ketika solidaritas kita sesama bangsa terkoyak-koyak akibat pemnfaatan politik idetitas untuk tujuan buruk.

Kita wajib terus mendiskusikan aspek ini bukan karena ingin membuka luka lama (yang sebenarnya belum sangat lama), tetapi karena kita wajib mengambil pelajaran darinya untuk menjaga keehatan demokrasi kita.

Disisi lain sebagai solusi, kita perlu banyak menyuarakan toleransi, moderatisme, perdamaian dan seterusnya baik dalam rupa tulisan maupun diskusi seminar untuk mengcounter gerakan intoleransi. Pernyataan Sumanto Al-Qurtuby ini perlu untuk direnungkan, bahwa, “sering kali radikalisme berkembang-biak di masyarakat bukan karena banyaknya kaum radikal, tetapi lantaran kaum moderat pada “ngumpet” di balik lubang-lubang kenikmatan. Jadilah “noisy majority“, bukan “silent majority” lagi. (Alfin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed