oleh

Bareskrim Geledah Ruang Kerja Haji Lulung

Ruangan-DPRD-BKI-Digeledah-Polisi
Garis polisi yang dipasang di lantai satu Gedung DPRD DKI Jakarta, lokasi yang menjadi kesekretariat Komisi E. Pemasangan garis polisi bersamaan dengan penggeledahan yang dilakukan polisi di lokasi tersebut, Senin 27 April 2015.

Satu Islam, Jakarta – Penyidik dari Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap sejumlah ruangan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 27 April 2015. Penggeledahan tersebut terkait dengan pengusutan kasus tindak pidana korupsi melalui pengadaan uninterruptible power supply (UPS).

Termasuk yang  digeledah ruang kerja Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana atau Haji Lulung yang berada di lantai sembilan. ‎Penggeledahan  dilakukan sekitar pukul 13.00 WIB.

Mengutip dari Kompas.com, selain di ruang kerja Lulung, penggeledahan juga dilakukan di sekretariat Komisi E yang berada di lantai satu. Di lokasi ini penyidik bahkan memasang garis polisi.

Sekretariat komisi yang membidangi masalah sosial, pendidikan, dan kesehatan (kesejahteraan rakyat) itu tampak telah sepi dari aktivitas.

Salah satu staf kebersihan yang bertugas mengatakan, ruangan Lulung tertutup semenjak siang. Penyebabnya adalah adanya petugas  kepolisian di ruangan politikus PPP itu.

“Kedengar aku ada polisi. Ruangan udah mulai sepi dari siang‎ hari,” kata staf kebersihan yang enggan disebutkan namanya itu.

Dia menjelaskan, semua orang tidak boleh masuk semenjak siang. Namun, kata dia, di dalam ruangan Lulung terdapat staf. “Ini kami enggak boleh masuk. Tapi, di dalam ada stafnya,” ucapnya.

Atas digeledahnya ruang kerjanya, Lulung protes pada penyidik. Penyidik sendiri bersikukuh bahwa penggeledahan kewenangan melekat yang diatur undang-undang.

Protes itu disampaikan Lulung bahwa penggeledahan harus diketahui si pemililk ruangan. Namun, argumentasi itu dipatahkan penyidik yang menangani kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterrupted Power Suply (UPS) di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan Pusat, tahun anggaran 2014.

“Tidak mesti harus sepengetahuan yang bersangkutan. Dalam pasal 33 KUHAP diatur tentang penggeledahan dan memberikan kewenangan kepada penyidik untuk lakukan penggeledahan dengan atau tanpa kehadiran yang bersangkutan,” kata Kasundit V Tipikor Bareskrim, Kombes M Iqram, kepada detikcom, Senin 27 April 2015.

Penggeledahan sendiri tidak dilakukan serampangan. Salah satu langkah mencari bukti terkait kasus yang menjadi perhatian masyarakat ini, kata Iqram, dilakukan setelah penyidik mendapat izin ketua pengadilan.

“Bisa (digeledah) bila telah mendapatkan ijin ketua pengadilan dan dihadiri oleh dua orang saksi, dan hal tersebut telah terpenuhi,” kata Iqram.

“Apalagi tadi sebelum kegiatan dilakukan secara etika kami telah mendapat ijin dari Sekwan (Sekretaris Dewan),” terangnya.

Saat ini Lulung menjabat sebagai koordinator Komisi A DPRD DKI Jakarta. Pada 2014, saat tindak pidana korupsi melalui pengadaan UPS diduga terjadi, Lulung menjadi koordinator Komisi E.

Dalam perkara itu, polisi telah menetapkan dua tersangka, yakni Alex Usman dan Zaenal Soleman.

Alex diduga melakukan korupsi saat menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, sedangkan Zaenal Soleman saat menjadi PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed