oleh

Bachtiar Nasir Diduga Lakukan Pencucian Uang

Bachtiar Nasir usai pemeriksaan di polda. – Foto: Kumparan

Satu Islam, Jakarta – Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir dipanggil dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Bareskrim Polri pada Rabu 8 Februari 2017 pagi, namun ia menolak panggilan itu.

Bachtiar tidak muncul dan hanya mengutus pengacaranya, Kapitra Ampera, yang datang ke Bareskrim di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sekitar pukul 10.05 WIB.

Menurut Kapitra, jika kliennya hendak diperiksa menyangkut dengan yayasan keadilan untuk semua atau justice for all. “Kebetulan (yayasan itu) dipakai untuk menampung sumbangan dari masyarakat dalam aksi bela Islam II (411) dan III (212). Insya Allah ini bisa dipertanggungjawabkan oleh pengurus GNPF,” lanjutnya.

Penyidik sebagaimana diceritakan Kapitra, hendak memeriksa Natsir karena mungkin dalam struktur yayasan itu ada nama kliennya.

Tetapi dia akan membuktikan bila Natsir tidak ada hubungannya dengan yayasan itu. Hal ini juga bisa dicek di akta pendirian yayasan yang dibuat oleh notaris.

“Dia bukan pendiri, pembina, dan pengawas. Dan dia tidak masuk dalam struktur. (Polisi) menduga ada pengalihan aset yayasan kepada pihak pembina, pengawas,” tambahnya.

Dalam kasus ini, menurutnya, belum ada tersangka karena laporan polisi baru dibuat pada Senin 6 Februari 2017 lalu. Laporan ini, menurut Kapitra, juga merupakan laporan yang dibuat sendiri oleh polisi karena temuan polisi.

“Itu memang dibolehkan dalam UU. Penyidik melakukan penyelidikan. Apalagi ini TPPU. Kita menyambut hangat saja. Selagi sesuai prosedur hukum, kita siap dan patuh dan datang untuk memenuhi panggilan hukum,” tambahnya.

Tentu kliennya nanti akan menjelaskan yayasan ini bergerak dalam bidang apa. Panggilan ini dianggapnya juga sebagai bentuk kesempatan untuk mengklarifikasi.

“Kita tunggu dari penyidik kapan (Nasir akan) dipanggil lagi. Kalau bisa habis pemilu (15 Februari) biar suasananya kondusif. Tentunya harus sesuai aturan, surat panggilan harus minimal tiga hari sebelum hari pemanggilan,” imbuhnya.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Brigjen Agung Setya di kantor sementara Bareskrim di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Rabu 8 Februari 2017 mengatakan, telah mengidentifikasi penyimpangan dana yang digalang dari masyarakat untuk membiayai Aksi 212 dan 411.

Temuan penyidik Bareskrim menunjukkan adanya dana publik melalui Yayasan Justice For All yang diselewengkan untuk kepentingan pribadi.

“Kami tahu ada penghimpunan dana dari umat. Nah, kami sedang pastikan bahwa penyimpangan penggunaan dana itu. Ini kami sedang proses,” kata Agung.

Agung mengaku memiliki banyak bukti sebagai bahan identifikasi penyimpangan dana. Namun, Agung merahasiakannya.

“Banyak bukti, tapi tidak boleh disampaikan,” kata dia sembari tertawa.

Dalam kasus itu, Bareskrim mencurigai adanya penyimpangan untuk menguntungkan individu atau kelompok. Karenanya, tambah Agung, pihaknya memerlukan keterangan Bachtiar.

Menurut Agung, dugaan penyimpangan dana yang kini diusut Bareskrim itu bukan berdasar delik aduan. Bareskrim justru menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK).

“Data dari macam-macam. Dari PPATK juga ada. Kami dalami dulu, nanti disampaikan semua,” tandas Agung.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed