oleh

AS Resmi Jatuhkan Embargo Ekonomi Total ke Venezuela

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberlakukan embargo ekonomi total terhadap pemerintahan Venezuela. Langkah baru yang diambil menandai peningkatan tekanan signifikan terhadap rezim Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan negara termasuk Rusia dan China yang terus mendukungnya. Sejak awal krisis politik Venezuela tahun 2019, Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi terhadap lebih dari 100 individu dan entitas, termasuk perusahaan minyak milik negara Petróleos de Venezuela SA, Bank Pembangunan Venezuela, dan bank sentral Venezuela.

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberlakukan embargo ekonomi total terhadap pemerintahan Venezuela, yang menjadi peningkatan tekanan yang signifikan terhadap rezim Presiden Nicolás Maduro dan negara-negara termasuk Rusia dan China yang terus mendukungnya, menurut seorang pejabat senior pemerintahan AS.

Presiden Trump hari Senin (5/8) malam telah menandatangani perintah eksekutif yang membekukan semua aset pemerintah dan melarang transaksi dengannya, kecuali secara khusus dikecualikan, tindakan pertama dari jenisnya terhadap pemerintah di Belahan Barat dalam lebih dari 30 tahun. Langkah itu menempatkan Venezuela setara dengan Korea Utara, Iran, Suriah, dan Kuba, sejumlah negara yang saat ini berada di bawah langkah-langkah ketat Amerika.

Sejak awal krisis politik Venezuela tahun 2019, Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi terhadap lebih dari 100 individu dan entitas, termasuk perusahaan minyak milik negara Petróleos de Venezuela SA, Bank Pembangunan Venezuela, dan bank sentral Venezuela.

Langkah baru itu mengancam akan menargetkan dan menjatuhkan sanksi pada hampir semua perusahaan atau individu, milik asing maupun Amerika Serikat, yang terlibat dalam bisnis atau menawarkan dukungan kepada siapa pun yang berafiliasi dengan pemerintah Maduro, menurut pejabat itu. Langkah itu tidak dirancang untuk menargetkan rakyat Venezuela, termasuk akses mereka ke transfer uang.

Amerika Serikat telah memberlakukan puluhan undang-undang sanksi, peraturan, dan perintah eksekutif, yang dikelola oleh berbagai lembaga pemerintah. Beberapa di antaranya melibatkan sanksi selektif, sementara yang lain lebih komprehensif. Program sanksi yang paling ketat dan komprehensif dianggap sebagai embargo.

Langkah terhadap Venezuela yang memiliki cakupan luas itu tampaknya telah dibahas selama beberapa waktu. Pekan lalu, seorang reporter bertanya kepada Trump apakah dia mempertimbangkan tindakan semacam itu, mengingat China dan Iran terus memberikan dukungan kepada Maduro.

“Ya, saya sedang mempertimbangkannya,” tutur Trump.

Dalam sepucuk surat kepada Kongres AS hari Senin (5/8), Trump mengatakan ia memutuskan untuk menjatuhkan sanksi secara luas “mengingat berlanjutnya perebutan kekuasaan oleh rezim Nicolás Maduro yang tidak sah, serta pelanggaran hak asasi manusia rezim tersebut, penangkapan sewenang-wenang dan penahanan warga negara Venezuela, pembatasan kebebasan pers, dan upaya berkelanjutan untuk melemahkan kekuasaan Presiden Sementara Juan Guaidó.”

Pemerintahan Trump telah bekerja menggalang dukungan negara-negara di seluruh dunia untuk mengisolasi rezim Maduro sebagai upaya untuk memaksanya keluar dari kekuasaan. Tetapi sejumlah negara, termasuk Rusia, China, dan Turki, masih mendukung pemimpin yang diperangi itu.

Bulan Januari 2019, Amerika Serikat mengumumkan pengakuannya tentang pemimpin majelis nasional Venezuela Juan Guaidó sebagai satu-satunya pemimpin sah Venezuela setelah kemenangan Maduro dalam pemilu 2018 yang secara luas dikecam telah dicurangi. Lima puluh empat negara di dunia telah turut memberikan pengakuan.

John Bolton, penasihat keamanan nasional Trump, berada di Lima, Peru hari Senin (5/8), di mana ia dijadwalkan untuk berpidato di Konferensi Internasional tentang Demokrasi di Venezuela hari Selasa (6/8). Dalam pidatonya, Bolton akan mengutuk dukungan Rusia dan China untuk Maduro sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi.

Bolton juga akan menggarisbawahi apa yang dia katakan sebagai keberhasilan embargo ekonomi di Belahan Barat di masa lalu, menurut salinan awal pidato yang dilihat oleh The Wall Street Journal. “Embargo telah bekerja di Panama dan Nikaragua, dan itu akan bekerja di sana lagi, dan itu akan bekerja di Venezuela dan Kuba!” katanya dalam sambutan yang telah disiapkan.

Kemiskinan dan kejahatan yang meluas telah mendorong banyak rakyat Venezuela tahun 2019 untuk menggelar protes untuk menuntut pembatalan kemenangan Maduro dalam pemilu 2018, yang telah memerintah negara itu sejak tahun 2013. Para ekonom menuduh bahwa krisis keuangan negara itu selama bertahun-tahun diakibatkan oleh tindakan salah kelola pemerintah. Sekitar empat juta rakyat Venezuela telah meninggalkan negara itu, menurut PBB, menjadikannya krisis kemanusiaan terburuk di Belahan Barat.

Menyusul protes massa, Amerika Serikat menjanjikan dukungannya kepada Guaidó setelah Majelis Nasional Venezuela memicu mekanisme konstitusional bulan Januari 2019 yang akan memungkinkannya untuk membentuk pemerintahan sementara.

Sebagai sarana utama untuk menekan Maduro, Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi tegas kepadanya dan para anggota rezimnya, serta pada sektor minyak dan industri emas Venezuela.

Bulan Juli 2019, Dana Moneter Internasional (IMF) meramalkan kontraksi ekonomi 35 persen tahun ini untuk Venezuela. Angka itu lebih buruk daripada penurunan 25 persen yang diperkirakan IMF dalam laporan bulan April 2019.

Tekanan internasional semakin menekan sistem produksi minyak Venezuela yang telah buruk, mengakibatkan penurunan hampir 50 persen dalam produksi dari tahun 2018, menurut angka yang dilaporkan bulan Juli 2019 oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC). Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross pekan lalu menyusun rencana ekonomi pasca-Maduro untuk Venezuela yang akan mencakup sumber-sumber kredit dan investasi yang dibutuhkan, merehabilitasi sektor swasta yang lumpuh di negara itu, memulihkan produksi minyak, menghidupkan kembali pertanian, dan mengembangkan pembiayaan.

Dilansir dari The Wall Street Journal, Selasa (6/8), Maduro telah mengabaikan seruan untuk mundur dan menahan tekanan internasional untuk menyerahkan kekuasaan kepada Guaidó dengan mempertahankan dukungan militer Venezuela dan menyambut dukungan dari negara-negara yang masih mendukungnya.

Terlepas dari adanya kampanye tekanan, pemerintahan Trump bulan Juli 2019 telah memperpanjang lisensi yang memungkinkan Chevron Corp. untuk tetap berada di Venezuela sampai akhir Oktober 2019, berpihak pada pejabat pemerintahan AS yang berpendapat bahwa ketidakhadiran perusahaan akan menempatkan perusahaan energi Amerika itu berada di posisi yang kurang menguntungkan dan tidak secara signifikan memajukan tujuan Amerika Serikat untuk menyingkirkan Maduro.

Sejumlah sanksi baru, dengan menargetkan perusahaan pihak ketiga yang melakukan bisnis dengan pemerintah Maduro, dimaksudkan untuk mempengaruhi tidak hanya perusahaan itu tetapi juga bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan lain yang bergabung dengan mereka atau dengan para pelanggan dan klien mereka di Venezuela.

Namun, langkah-langkah tersebut, yang dikenal sebagai sanksi sekunder, tidak dapat dipastikan akan berhasil, menurut beberapa analis.

“Sanksi sekunder akan menjadi langkah signifikan, merampas pemasukan minyak dan emas yang sangat dibutuhkan rezim,” ujar Benjamin Gedan, penasihat pemerintahan mantan Presiden AS Barack Obama dalam masalah Amerika Latin. “Tapi masih belum jelas apakah sekutu-sekutu Venezuela akan mematuhi sanksi sekunder,” kata Gedan, yang saat ini menjadi penasihat di Wilson Center, sebuah think tank yang berbasis di Washington. “Gedung Putih telah mengalami kesulitan untuk menegakkan sanksi Iran. Untuk sanksi Venezuela, bahkan para sekutu yang memiliki posisi sama dengan AS seperti Eropa dan Amerika Latin masih belum mengoordinasikan kebijakan sanksi.”

Embargo serupa di Iran dan Kuba tidak menghalangi China, Rusia, dan negara-negara lainnya untuk melakukan bisnis dengan negara-negara itu, menurut para ahli. Para pengamat dari luar juga memperingatkan bahwa sanksi besar dan sanksi sekunder terhadap Venezuela dapat memperburuk krisis ekonomi dan memberi amunisi bagi Maduro untuk menyalahkan Amerika Serikat atas kesengsaraan yang dialami bangsanya.

Langkah Amerika Serikat itu direncanakan akan mengambil dana dari sekitar 21 pengecualian untuk organisasi internasional dan non-pemerintah untuk layanan seperti barang-barang kemanusiaan, surat, makanan, obat-obatan, dan internet.

Namun, para ahli mengatakan bahwa hal itu sangat jarang dapat dipraktikkan dengan berhasil.

“Pemerintah AS belum mampu mendedikasikan garis keuangan yang akan memungkinkan pembelian makanan dan obat-obatan di negara-negara yang terkena sanksi,” kata Jeffrey Schott, pakar sanksi ekonomi di Peterson Institute for International Economics, sebuah think tank Washington. “Dalam praktiknya, kita masih memblokade makanan dan obat-obatan karena pihak-pihak dalam rezim yang ditargetkan yang ingin mengimpornya tidak dapat memperoleh pembiayaan.” [MMP/WSJ]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed