oleh

Anak Bangsa Meminta Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Diskriminasi Minoritas

kerusuhan-dipicu-konflik-sektarian-syiah-sunni-di-sampang-juga-_120827011124-576
Foto : Republika

 Satu Islam, Jakarta – Mengutip berita VOA, Juru Bicara Lembaga Bantun Hukum Universalia, Hertasning Ichlas, menilai terjadi kenaikan pola ancaman dan kekerasan terhadap muslim Syiah. Ia meminta kepada lembaga negara dan aparat penegak hukum serius mengambil tindakan preventif dan represif.

Menurut Hertasning Ichlas, eskalasi ancaman dan kekerasan terhadap komunitas muslim Syiah di seluruh Indonesia selama enam bulan terakhir terus meningkat dan cukup mengkhawatirkan.

Kelompok Intoleran menebar hasutan, fitnah dan ujaran kebencian melalui selebaran, spanduk, dan buku di beberapa tempat. Yang terbaru mereka melakukan ancaman penyerangan dan pengusiran kantor Yayasan Rausyan Fikr Yogyakarta.

Bahkan Intimidasi dilakukan dengan memaksa MUI Yogyakarta agar menerbitkan fatwa sesat kepada muslim Syiah supaya ada legitimasi atas tindakannya.

Menurutnya naiknya eskalasi tekanan serta kekerasan terhadap muslim Syiah yang dilakukan kaum intoleran karena mereka memanfaatkan ketidaktegasan aparat pemerintah dan lemahnya penegakan hukum.

“Prinsip-prinsip empat pilar kebangsaan Bhineka Tunggal Ika, NKRI, Pancasila, Undang-undang Dasar itu semua mengatakan tentang toleransi, tentang multikulturalisme, tentang hidup bersama makanya kita pengen hal ini menjadi sorotan,” kata Hertasning Ichlas.

Menurutnya melalui atas nama agama, kaum intoleran bukan saja menyasar muslim Syiah saja, mereka juga mengarahkan tekanan dan kekerasannya kepada kelompok minotitas lainnya.

Diperlukan sikap tegas pemerintah, jika tidak ia mengkhawatirkan akan terjadi konflik horizontal secara konstan bahkan konflik berdarah sesama anak bangsa.

Ia mengkhawatirkan sikap lambat pemerintah bakal memunculkan pelanggaran  hak-hak konstitusional warga negara yang terangkum dalam prinsip-prinsip HAM universal seperti jaminan keselamatan untuk hidup, jaminan penghormatan atas berkeyakinan.

Hal senada juga disampaikan Juru bicara Jemaat Ahmadiyah Indonesia Zafrullah Ahmad Pontoh, perlu sikap tegas pemerintah agar tidak ada lagi tindakan kekerasan dan sikap diskrimintif yang dialamatkan ke jemaatnya.

Ia juga meminta pemerintah dapat memberikan perlindungan yang maksimal kepada warga Ahmadiyah.

Mengutip berita yang dilansir Tempo, keprihatinan atas kondisi aktual bangsa ini, berupa sikap diskriminatif juga dirasakan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).  Melalui Sekretaris Umumnya Pendeta Gomar Gultom, mengatakan jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia masih belum dapat beribadah di gereja mereka.

Ia menyesalkan tidak diakui keberadaannya penganut kepercayaan asli, Ahmadiyah  serta umat Syiah di negara ini.

“tindakan diskriminatif terhadap jemaat GKI Yasmin, HKBP Filadelfia, penganut kepercayaan asli, dan umat Syiah serta  Ahmadiyah,  tidak boleh didiamkan. Untuk itu kita hadir disini.” ujarnya.

Kesalahan ini, menurut Gomar, tidak boleh didiamkan oleh negara. Ini menunjukkan ada yang salah di negara ini dalam menyikapi keberagaman yang hidup dan tumbuh di masyarakat.  Ketika negara diam, ujar Gomar,  negara berarti melakukan kejahatan konstitusional.

“Ketika kepala negara diam terhadap warganya, ini kejahatan konstitusional,” kata Gomar di hadapan sekitar 150 jemaat GKI Yasmin dan  HKBP Filadelfia yang kembali mengadakan kebaktian Minggu di depan Istana Merdeka, Jakarta, Minggu siang, 22 Desember 2013 .

Juru bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha mengakui masih adanya gesekan atau perselisihan yang terjadi di masyarakat terkait toleransi beragama tetapi jumlahnya tidak banyak. Ditambahkan Julian, Presiden tidak lepas tangan terkait persoalan yang ada.

“Apakah ada tempat lain yang lebih menjanjikan kebebasan dalam hal kehidupan beragama sebaik di Indonesia? Kita bisa lihat kebebasan beragam di kita sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945  itu betul-betul dijalankan dan dikelola oleh negara sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Negara tetap hadir didalam untuk menyelesaikan perselisihan,” ujar Julian Aldrin Pasha. (ET)

 

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 comment

News Feed