oleh

Agama, Pemimpin dan Kemakmuran

Dok : inilah.com
Dok : inilah.com

Oleh : Ahmad Imam Mawardi*

SANGAT tepat sila pertama Pancasila adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mengindikasikan bahwa kebertuhanan menjadi pondasi dasar keberbangsaan yang bervisi kesejahteraan dan kemakmuran.

Bukanlah sebuah kebetulan jika dalam teks preambule UUD 1945 disebutkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah, sebuah kalimat pengakuan bahwa semuanya berjalan atas kehendak Allah yang memberikan panduan agama untuk dijalankan dengan seksama.

Indonesia memang bukan negara agama, tetapi setiap sumpah dan poin-poin bermasyarakat bernegara pastilah menyebut nama Allah, iman dan takwa sebagai worldview yang ditanamkan sejak pendidikan dasar. Kenyataan tersebut menggiring kita pada keyakinan bahwa sejak awal founding fathers negara tercinta kita ini menyadari urgensi agama dalam proses pembangunan manusia seutuhnya.

Salah satu hal yang paling esensial yang diberikan agama kepada manusia setelah doktrin dan ajaran yang mencerahkan adalah keyakinan akan adanya hari akhirat. Allah akan memberikan reward (pahala) dan punishment (hukuman) dengan adil sesuai dengan perbuatan manusia ketika di alam dunia.

Keyakinan semacam ini akan melahirkan kehati-hatian dan karakter bertanggung jawab atas setiap amanah yang dipikulkan kepadanya sebagai khalifah di muka bumi. Karena itu, maka salah satu karakter manusia relijius adalah memiliki semangat membangun dan menebarkan kebaikan (constructive and progressive) serta berani bertanggungjawab (responsible) atas segala yang dilakukan.

Indonesia dengan penduduknya yang hampir semuanya “mengaku” beragama seharusnya mampu mempertontonkan karakter-karakter relijius tadi. Ketidakmampuan keberagamaan memunculkan karakter tersebut secara sempurna menjadi bukti bahwa keberagamaannya –sebagaimana diulas dalam dua tulisan pertama – bukanlah keberagamaan intrinsik yang berangkat dari kesadaran hati, melainkan keberagamaan ekstrinsik yang penuh topeng kepalsuan.

Semakin meningginya rating kriminalitas dan semakin dianggap lumrahnya perilaku asusila dan amoral yang dipertontonkan kepada publik saat ini adalah potret miris kegagalan penanaman nilai-nilai agama dalam masyarakat. Lebih miris lagi adalah ketika pelaku kriminal dan asusila yang terekspose merupakan public figure atau tokoh, pejabat publik yang dalam pandangan masyarakat harusnya menjadi exemplar (panutan) umum.

Pertanyaannya kemudian adalah siapa yang harus bertanggung jawab dan harus dimulai dari mana agenda penataan ulang (remanage/reshaping) perilaku masyarakat ini.

Jawaban paling umum adalah bahwa masing-masing individu harus ikut bertanggung jawab dan harus memulai penataan dari dirinya sendiri. Menuntut orang lain untuk berbuat tanpa memulai dari diri sendiri adalah ajakan yang tidak akan pernah efektif untuk memperbaiki sebuah tatanan.

Menyadari bahwa social order (tatanan sosial) adalah sebuah sistem besar yang saling mempertautkan setiap individu yang tergabung dalam sistem itu. Pada akhirnya keharmonisan, kedamaian dan kemakmuran akan tercapai sempurna ketika semuanya sepakat untuk menjunjung nilai yang disepakatinya.

Meskipun tanggung jawab ada pada masing-masing individu, tapi yang paling bertanggungjawab adalah mereka yang eksistensinya memberikan pengaruh besar pada masyarakat. Mereka inilah kelompok yang dalam sosiologi disebut dengan kelompok elite (elite group).

Dalam International Encyclopedia of the Social Sciences disebutkan bahwa setidaknya ada empat kelompok besar elite yang berhasil diidentifikasi oleh para sosiolog. Pertama adalah elite politik (elite of goal attainment); kedua, elite ekonomi, militer, diplomat, dan cendekiawan (elite of adaptation); serta ketiga, elite yang menggunakan otoritas moral seperti rohaniawan, filosof, guru dan tokoh masyarakat (elite of integration).

Selanjutnya, keempat adalah elite yang menjaga kesatuan masyarakat secara emosional dan psikologis, seperti para selebriti yang menjadi artis, penulis, aktor, aktres terkenal, olahragawan kesohor dan lainnya (pattern-maintenance elite). Kegagalan mereka memberikan teladan hidup sangat besar pengaruhnya pada masyarakat. Dalam kaitan dengan nilai moral dan agama, yang paling berpengaruh dan paling bertanggung jawab adalah rohaniawan, tokoh masyarakat, guru dan cendekiawan.

Secara lebih fokus, C Wright Smith dalam contemporary elite theory-nya menyebut kelompok power elite, yakni mereka yang memainkan kekuasaan karena tengah menduduki posisi-posisi penting, sebagai kelompok yang paling mengendalikan. Dalam konteks teori ini, power elite bisa menjadi pemimpin politik tertinggi (eksekutif dan legislatif), pemimpin militer, dan para konglomerat.

Tiga kelompok ini sangat menentukan arah jalannya pembangunan masyarakat secara umum. Deviasi moral, kebijakan dan perilaku yang terjadi di lingkaran tiga kelompok pengendali ini memiliki implikasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan penyimpangan-penyimpangan lainnya di kalangan masyarakat. Bahkan, ia akan menjadi indikasi rusak dan ambruknya impian kemakmuran yang dicita-citakan bersama.

Power elite ini adalah ruling elite (kelompok elite yang mengatur) yang dalam bahasa sederhana rakyat disebut dengan pemerintah atau pemimpin. Kelompok ini sejatinya berproses melalui konstruksi sosial yang melibatkan rakyat bahkan khusus untuk jabatan tertinggi eksekutif dan legislatif pemerintahan di negeri kita ini dipilih secara demokratis oleh rakyat.

Pada tataran ini, sangat jelas bahwa pemimpin suatu kaum adalah cerminan dari kemauan, kehendak dan cita-cita rakyat. Tidak salah ketika sering dinyatakan bahwa pemimpin adalah gambaran rakyat secara umum, karenanya juga tidak keliru ada ungkapan bahwa ”rakyat itu mengikuti agama pemimpinnya.”

Beredar pemisalan dalam cerita rakyat bahwa foto identitas di KTP, SIM dan Paspor pasti setengah badan ke atas dengan posisi kepala yang jelas, bukan foto setengah badan ke bawah yang meliputi kaki beserta jari-jarinya. Kepala (pemimpin) mewakili keseluruhan badan termasuk kaki dan jari kaki (rakyat).

Hubungan erat pemimpin dan rakyat bukan hanya pada sisi hubungan yang mengatur dan yang diatur, yang memerintah dan yang diperintah, melainkan juga hubungan perilaku dan kecenderungan karakter.

Pola hubungan yang terakhir ini bisa dijelaskan secara sederhana. Rakyat yang tertindas baik secara politik atau ekonomi cenderung memilih calon pemimpin yang mengalami sejarah ketertindasan secara politik atau ekonomi. Masyarakat wong cilik akan mengidentifikasi preferensi politiknya dengan partai yang dianggap senasib dan memperjuangkan orang yang bernasib sama.

Kelompok penguasa ekonomi elite akan memiliki kecenderungan memilih pemimpin yang dianggap mampu menjaga keberlangsungan kuasa ekonomi yang dimilikinya. Masyarakat yang selalu merindukan kedamaian, kemakmuran, kebersahajaan dan kebersamaan dalam hidup berbangsa dan bernegara pasti akan memiliki kecenderungan memilih pemimpin yang hidupnya terinspirasi oleh nilai-nilai tersebut di atas.

Adalah fakta bahwa faktor kecenderungan memilih tidak selalu tunggal, melainkan multifaktor yang melatar belakangi. Tetapi kedisiplinan dan kesetiaan (baca: keistiqamahan) calon pemimpin atas nilai-nilai moral dan agama harus menjadi konsiderasi utama dalam menjatuhkan pilihan agar masa depan tak jauh dari berkat dan rahmat Allah, sebagaimana dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 di atas.

Hampir di setiap kitab suci agama-agama menceritakan sejarah kemakmuran dan kejatuhan bangsa besar pada masa lampau. Semuanya berkaitan dengan karakter dan perilaku keberagamaan mereka, misalnya kisah negeri Saba, kaum ’Ad dan kaum Tsamud.

Di samping itu banyak sekali teks kitab suci yang secara meyakinkan memberikan jaminan keberkahan, kemakmuran dan pertolongan pada kelompok masyarakat (kaum) yang beriman dan bertakwa. Seluruhnya menuju pada satu poin penting bahwa keterkaitan agama dengan terwujudnya kemakmuran bangsa sangatlah erat dan bersifat pasti.

Indonesia ke depan tidak boleh menafikan cita-cita mulia para pendiri bangsa ini serta para pahlawan yang betul-betul menginginkan negara ini tetap berdaulat, berwibawa dan berkarakter kemudian menjadi bangsa yang makmur sejahtera. Nilai-nilai Pancasila sudah cukup terang benderang untuk menjadi landasan hidup berbangsa bernegara.

Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan harus digiatkan kembali menjadi landasan character building anak bangsa sehingga semua sepakat untuk berusaha lebih baik, mempersembahkan yang terbaik dan memilih yang terbaik pula. Ulama psikologi agama menyatakan: ”kebaikan akan melahirkan kebaikan dan akan mengajak kebaikan lainnya untuk bersatu dalam kebaikan bersama.”

 

*)Dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel

Sumber : inilah.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed